BPH Migas Meresmikan 1 Harga BBM di NTB Kado Ulang Tahun Pertamina Ke-63
Sabtu, 12 Desember 2020 - 16:18 WIB
loading...
Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading, Bapak Mas’ud Khamid meresmikan secara serentak 44 Penyalur BBM 1 Harga di Terminal BBM, Ampenan, Mataram, Sabtu (12/12/20
A
A
A
MATARAM - Demi mewujudkan keadilan energi di seluruh wilayah Indonesia, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mencanangkan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga.
Kebijakan tersebut dilatarbelakangi mahalnya harga BBM di beberapa daerah terutama di Indonesia Bagian Timur. Dimana daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi fokus Pemerintah dalam mengimplementasikan program BBM Satu Harga.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah dan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading, Mas’ud Khamid meresmikan secara serentak 44 Penyalur BBM 1 Harga di, Terminal BBM Ampenan, Mataram, NTB, Sabtu (12/12/2020).
Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa mengungkapkan, peresmian Satu Harga BBM ini menjadi hadiah ulang tahun pertamina yang ke-63. Ini sebagai wujud nyata untuk menciptakan pemerataan akses seluruh warga negara Indonesia terhadap energi.
"Kami bersama Pertamina terus berkomitmen untuk mewujudkan Satu Harga BBM di seluruh Nusantara dan kita punya program sampai 2024 ada 500 lokasi Satu Harga sehingga dapat betul-betul mewujudkan pertumbuhan perekonomian di daerah 3 T, " ungkapnya.
Lebih lanjut, Ifan nama panggilan Fanshurullah Asa mengatakan bahwa dengan bertambahnya titik BBM 1 harga maka bakal ada pertumbuhan ekonomi yang timbul. Karena beban masyarakat dalam biaya BBM bisa lebih kecil. Selain itu, paling penting adalah keadilan sosial berbasis dalam keadilan energi terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).
"Bukan pertumbuhan yang menyebabkan keadilan, tapi keadilan yang bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Jika (konsepnya) pertumbuhan dulu baru keadilan, maka pusat-pusat pertumbuhan tidak akan pernah muncul di wilayah 3T, karena akan kumpul di pusat-pusat ibukota. Karena infrastruktur sudah ada, SDM sudah ada. Tapi kalau mulai pertumbuhan ekonomi dari wilayah 3T maka kita memulai dengan konsep nawacita Pak Jokowi membangun dari pinggiran," kata Fanshurullah.
Kebijakan tersebut dilatarbelakangi mahalnya harga BBM di beberapa daerah terutama di Indonesia Bagian Timur. Dimana daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi fokus Pemerintah dalam mengimplementasikan program BBM Satu Harga.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah dan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading, Mas’ud Khamid meresmikan secara serentak 44 Penyalur BBM 1 Harga di, Terminal BBM Ampenan, Mataram, NTB, Sabtu (12/12/2020).
Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa mengungkapkan, peresmian Satu Harga BBM ini menjadi hadiah ulang tahun pertamina yang ke-63. Ini sebagai wujud nyata untuk menciptakan pemerataan akses seluruh warga negara Indonesia terhadap energi.
"Kami bersama Pertamina terus berkomitmen untuk mewujudkan Satu Harga BBM di seluruh Nusantara dan kita punya program sampai 2024 ada 500 lokasi Satu Harga sehingga dapat betul-betul mewujudkan pertumbuhan perekonomian di daerah 3 T, " ungkapnya.
Lebih lanjut, Ifan nama panggilan Fanshurullah Asa mengatakan bahwa dengan bertambahnya titik BBM 1 harga maka bakal ada pertumbuhan ekonomi yang timbul. Karena beban masyarakat dalam biaya BBM bisa lebih kecil. Selain itu, paling penting adalah keadilan sosial berbasis dalam keadilan energi terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).
"Bukan pertumbuhan yang menyebabkan keadilan, tapi keadilan yang bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Jika (konsepnya) pertumbuhan dulu baru keadilan, maka pusat-pusat pertumbuhan tidak akan pernah muncul di wilayah 3T, karena akan kumpul di pusat-pusat ibukota. Karena infrastruktur sudah ada, SDM sudah ada. Tapi kalau mulai pertumbuhan ekonomi dari wilayah 3T maka kita memulai dengan konsep nawacita Pak Jokowi membangun dari pinggiran," kata Fanshurullah.
Lihat Juga :
