Perpres No 64/2020 Dinilai Bertentangan dengan UU SJSN dan UU BPJS
Rabu, 13 Mei 2020 - 13:37 WIB
loading...
BPJS Watch mengkritisi Perpres No 64/2020 yang dinilai bertentangan dengan UU SJSN dan UU BPJS. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengkritisi kenaikan iuran BPJS Kesehatan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020. Menurut dia, jika disandingkan, isi Perpres 64/2020 ini dengan Undang-Undang (UU) Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) maka sangat kasat mata Perpres ini bertentangan dengan UU SJSN dan UU BPJS.
"UU SJSN dan UU BPJS mengamanatkan pemerintah hanya membayar iuran rakyat miskin, tapi di Perpres 64/2020 ini peserta mandiri kelas 3 yang juga tergolong mampu, disubsudi oleh pemerintah. Kelas 3 mandiri itu juga dihuni oleh orang mampu. Orang mampu di kelas 2 dan kelas 1 sudah banyak yang turun kelas ke kelas 3 ketika Pepres 75/2019 dirilis," ujar Timboel di Jakarta, Rabu (13/5/2020).
(Baca Juga: Perpres 64/2020 Diteken, Ini Rincian Kenaikan Iuran BPJS Per 1 Juli 2020)
Seharusnya, menurut Timboel, langkah yang diambil adalah melakukan cleansing data Penerima Bantuan Iuran (PBI). "Bila memang penghuni kelas 3 mandiri miskin, ya masukkan saja ke PBI, sementara yang mampu, bayar sendiri tanpa subsidi. Saya kira UU SJSN dan UU BPJS tidak boleh dilanggar oleh Perpres 64/2020 ini. Kalau pemerintah mau seperti Perpres 64 ini ya lakukan saja Perppu terhadap UU SJSN dan UU BPJS untuk memuluskan Perpres 64 tersebut," paparnya.
Dia menambahkan, di tengah kondisi darurat pandemi ini, pekerja informal yang sangat sulit ekonominya justru dinaikkan iurannya per 1 Juli 2020 untuk kelas 1 dan 2, yang nilainya tak jauh dari besaran iuran yang sudah dibatalkan Mahkamah Agung (MA).
"UU SJSN dan UU BPJS mengamanatkan pemerintah hanya membayar iuran rakyat miskin, tapi di Perpres 64/2020 ini peserta mandiri kelas 3 yang juga tergolong mampu, disubsudi oleh pemerintah. Kelas 3 mandiri itu juga dihuni oleh orang mampu. Orang mampu di kelas 2 dan kelas 1 sudah banyak yang turun kelas ke kelas 3 ketika Pepres 75/2019 dirilis," ujar Timboel di Jakarta, Rabu (13/5/2020).
(Baca Juga: Perpres 64/2020 Diteken, Ini Rincian Kenaikan Iuran BPJS Per 1 Juli 2020)
Seharusnya, menurut Timboel, langkah yang diambil adalah melakukan cleansing data Penerima Bantuan Iuran (PBI). "Bila memang penghuni kelas 3 mandiri miskin, ya masukkan saja ke PBI, sementara yang mampu, bayar sendiri tanpa subsidi. Saya kira UU SJSN dan UU BPJS tidak boleh dilanggar oleh Perpres 64/2020 ini. Kalau pemerintah mau seperti Perpres 64 ini ya lakukan saja Perppu terhadap UU SJSN dan UU BPJS untuk memuluskan Perpres 64 tersebut," paparnya.
Dia menambahkan, di tengah kondisi darurat pandemi ini, pekerja informal yang sangat sulit ekonominya justru dinaikkan iurannya per 1 Juli 2020 untuk kelas 1 dan 2, yang nilainya tak jauh dari besaran iuran yang sudah dibatalkan Mahkamah Agung (MA).
Lihat Juga :
