Agar Duit Rp15 Triliun Tepat Sasaran, DPR Desak BPH Migas Selesaikan Digitalisasi SPBU

loading...
Agar Duit Rp15 Triliun Tepat Sasaran, DPR Desak BPH Migas Selesaikan Digitalisasi SPBU
foto/ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Komisi VII DPR RI melakukan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) . Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian menghasilkan delapan kesimpulan.

Salah satu kesimpulan tersebut mendesak Kepala BPH Migas agar meningkatkan koordinasi dengan Dirut PT Pertamina (Persero) untuk segera melakukan penyelesaian program digitalisasi SPBU dalam rangka pengawasan dan pengendalian BBM bersubsidi, termasuk pemasangan Automatic Tank Gauge (ATG), Electronic Data Capture (EDC), serta CCTV analitik. ( Baca juga:Komisi di DPR Diminta Gelar Rapat Gabungan Kebut Produksi Vaksin Merah Putih )

"Komisi VII DPR RI mendesak Kepala BPH Migas untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi hilir migas kepada masyarakat, dan untuk kelancaran pelaksanaan sosialisasi di daerah-daerah agar berkoordinasi dan bersinergi dengan anggota Komisi VII DPR RI," ujar Ramson, Rabu (27/1/2021).

Komisi VII DPR RI juga mendesak BPH Migas untuk menambah jumlah lokasi BBM satu harga di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) dan meningkatkan pengawasan kepada Pertamina agar meminimalisasi losses di setiap SPBU.



Komisi VII DPR RI mendukung BPH Migas untuk segera memiliki bagian anggaran yang terpisah dengan Kementerian ESDM dan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Dalam hal ini, Komisi VII DPR RI akan mengajukan surat resmi kepada Menteri Keuangan agar rencana bagian anggaran terpisah tersebut dapat direalisasikan. ( Baca juga:Ternyata Ada Sesuatu yang Sebabkan Banjir di Depan Mabes Polri )

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa mengatakan, digitalisasi SPBU bertujuan agar penyaluran BBM tepat volume dan tepat sasaran. "Jadi yang diharapkan BPH Migas agar setiap liter BBM yang dibebankan APBN sebesar Rp15 triliun setiap tahun itu bisa dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya," kata Fanshurullah.

Menurut dia, selama ini BPH Migas dengan karyawan yang hanya 300 orang kesulitan mengawasi setiap transaksi setiap volume liter BBM subsidi di sekitar 7.000 SPBU. "Oleh karena itu, solusi satu-satunya dengan digitalisasi," tuturnya.
(uka)
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top