Memanfaatkan Cicilan Murah, Agar Bisa Memiliki Rumah
loading...
A
A
A
Ditambah lagi, anggaran subsidi FLPP tahun ini cukup besar, mencapai Rp 19,1 triliun, sedangkan harga rumah subsidi tidak naik. ’’Otomatis pembangunan akan semakin masif, karena ditengah pandemi Covid-19 harga rumah masih terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah,’’tutur Zulfi yang mengaku baru sembuh dari paparan virus Covid-19 ini.
Pemerintah telah menetapkan batasan harga jual rumah bersubsidi yang dibagi dalam lima wilayah. Diantaranya Jawa (kecuali Jabodetek) dan Sumatra (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Kepulauan Mentawai) dengan harga Rp 150,5 juta. Kemudian Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepualaun Anambas) dengan harga Rp 156,5 juta. Sedangkan Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu) harga rumah subsidi ditetapkan Rp 164,5 juta. Untuk Maluku, Maluku Utara, Bali, dan Nusa Tenggara, Jabodetabek, Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Mahakam Ulu, ditetapkan Rp 168juta, serta Papua dan Papua Barat Rp219 juta.
Tahun ini, sudah ada 38 bank yang menjadi pelaksana penyalur KPR FLPP, salah satunya BTN. Zulfi menilai, peran BTN dalam penyaluran FLPP perlu ditingkatkan dengan menambah anggaran FLPP yang disalurkan melalui bank ini. ’’BTN itu paling kuat di segmen KPR, sudah berpengalaman sejak 1976, sudah 45 tahun. Jaringannya pun hingga pelosok, sehingga sudah selayaknya mendapatkan anggaran yang disalurkan lebih besar lagi,’’urainya.
Zulfi menilai, sebagai bank yang memiliki kekuatan lebih dibandingkan dengan bank penyalur lainnya, BTN memiliki kans untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas lagi, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah di daerah-daerah. ’’Sejauh ini keterlibatan BTN sudah mampu menggerakan perekonomian khususnya industri properti untuk tetap tumbuh meskipun masih menghadapi tantangan pandemi Covid-19,’’katanya.
Ketua Umum DPP Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya, Andre Bangsawan menilai, lancarnya penyaluran KPR FLPP yang dilakukan oleh BTN membuat para pengembang rumah sederhana bersubsidi di daerah terus beraktivitas meskipun masih dalam suasana pandemi Covid-19. ’’Anggota kami di daerah-daerah masih terus melakukan pembangunan. Sehingga industri properti kita bisa dikatakan masih terus bertumbuh,’’ungkapnya.
Andre berharap, tahun ini, BTN terus memperkuat sinergi dengan para pengembang rumah bersubsidi agar cita-cita besar program satu juta rumah bisa terwujud. ’’Selama ini sinergi sudah terjalin baik, sehingga anggota kami bisa menghadirkan hunian berkualitas. Dimasa pandemi ini kami harapkan terus diperkuat sehingga roda perekonomian khususnya industri properti terus tumbuh,’’urainya.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pun mewanti-wanti para pengembang hunian bersubsidi agar menjamin kualitas bangunan rumah yang dibangun. Sebab, hal itu merupakan syarat dasar yang harus dipenuhi oleh para pengembang untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat. Basuki menegaskan, rumah subsidi yang dibangun harus memenuhi ketentuan teknis bangunan. Diantaranya persyaratan kelaikan hunian yang meliputi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan serta memenuhi persyaratan tata bangunan dan lingkungan, yang merupakan syarat dalam mewujudkan perumahan sehat dan berkelanjutan.
Sedangkan BTN, sebagai salah satu bank pelaksana penyalur FLPP menegaskan komitmennya untuk tetap mengembangkan pembiayaan perumahan. Selain itu, BTN juga menegaskan komitmennya dalam membantu masyararakat untuk memiliki rumah. Penegasan itu disampaikan oleh Plt. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu. Dia memaparkan, KPR subsidi BTN sepanjang 2020 tumbuh sebesar 7,7%.
Di tengah pandemi, perusahaan yang dipimpinnya berhasil mengakadkan KPR subsidi sebanyak 123 ribu unit rumah. Bahkan, ditengah penerapan protokol kesehatan yang ketat, pada periode Desember 2020, BTN mampu membukukan akad kredit sebanyak Rp6 triliun dalam satu bulan. Pada 2020, BTN menyalurkan KPR bersubsidi sebesar Rp120,7 triliun, lebih besar dari penyaluran 2019 yang hanya Rp111,1 triliun.
Agar sektor perumahan bertumbuh dan menjadi pendorong naiknya pertumbuhan industri pendukung dan penyerapan tenaga kerja, BTN pun berharap adanya penambahan kuota KPR subsidi baik melalui skema FLPP, Subsidi Selisih Bunga (SSB), maupun skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) menjadi 300 ribu unit. ’’Agar bisa tumbuh lebih cepat lagi,’’harap Nixon.
Pemerintah telah menetapkan batasan harga jual rumah bersubsidi yang dibagi dalam lima wilayah. Diantaranya Jawa (kecuali Jabodetek) dan Sumatra (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Kepulauan Mentawai) dengan harga Rp 150,5 juta. Kemudian Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepualaun Anambas) dengan harga Rp 156,5 juta. Sedangkan Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu) harga rumah subsidi ditetapkan Rp 164,5 juta. Untuk Maluku, Maluku Utara, Bali, dan Nusa Tenggara, Jabodetabek, Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Mahakam Ulu, ditetapkan Rp 168juta, serta Papua dan Papua Barat Rp219 juta.
Tahun ini, sudah ada 38 bank yang menjadi pelaksana penyalur KPR FLPP, salah satunya BTN. Zulfi menilai, peran BTN dalam penyaluran FLPP perlu ditingkatkan dengan menambah anggaran FLPP yang disalurkan melalui bank ini. ’’BTN itu paling kuat di segmen KPR, sudah berpengalaman sejak 1976, sudah 45 tahun. Jaringannya pun hingga pelosok, sehingga sudah selayaknya mendapatkan anggaran yang disalurkan lebih besar lagi,’’urainya.
Zulfi menilai, sebagai bank yang memiliki kekuatan lebih dibandingkan dengan bank penyalur lainnya, BTN memiliki kans untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas lagi, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah di daerah-daerah. ’’Sejauh ini keterlibatan BTN sudah mampu menggerakan perekonomian khususnya industri properti untuk tetap tumbuh meskipun masih menghadapi tantangan pandemi Covid-19,’’katanya.
Ketua Umum DPP Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya, Andre Bangsawan menilai, lancarnya penyaluran KPR FLPP yang dilakukan oleh BTN membuat para pengembang rumah sederhana bersubsidi di daerah terus beraktivitas meskipun masih dalam suasana pandemi Covid-19. ’’Anggota kami di daerah-daerah masih terus melakukan pembangunan. Sehingga industri properti kita bisa dikatakan masih terus bertumbuh,’’ungkapnya.
Andre berharap, tahun ini, BTN terus memperkuat sinergi dengan para pengembang rumah bersubsidi agar cita-cita besar program satu juta rumah bisa terwujud. ’’Selama ini sinergi sudah terjalin baik, sehingga anggota kami bisa menghadirkan hunian berkualitas. Dimasa pandemi ini kami harapkan terus diperkuat sehingga roda perekonomian khususnya industri properti terus tumbuh,’’urainya.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pun mewanti-wanti para pengembang hunian bersubsidi agar menjamin kualitas bangunan rumah yang dibangun. Sebab, hal itu merupakan syarat dasar yang harus dipenuhi oleh para pengembang untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat. Basuki menegaskan, rumah subsidi yang dibangun harus memenuhi ketentuan teknis bangunan. Diantaranya persyaratan kelaikan hunian yang meliputi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan serta memenuhi persyaratan tata bangunan dan lingkungan, yang merupakan syarat dalam mewujudkan perumahan sehat dan berkelanjutan.
Sedangkan BTN, sebagai salah satu bank pelaksana penyalur FLPP menegaskan komitmennya untuk tetap mengembangkan pembiayaan perumahan. Selain itu, BTN juga menegaskan komitmennya dalam membantu masyararakat untuk memiliki rumah. Penegasan itu disampaikan oleh Plt. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu. Dia memaparkan, KPR subsidi BTN sepanjang 2020 tumbuh sebesar 7,7%.
Di tengah pandemi, perusahaan yang dipimpinnya berhasil mengakadkan KPR subsidi sebanyak 123 ribu unit rumah. Bahkan, ditengah penerapan protokol kesehatan yang ketat, pada periode Desember 2020, BTN mampu membukukan akad kredit sebanyak Rp6 triliun dalam satu bulan. Pada 2020, BTN menyalurkan KPR bersubsidi sebesar Rp120,7 triliun, lebih besar dari penyaluran 2019 yang hanya Rp111,1 triliun.
Agar sektor perumahan bertumbuh dan menjadi pendorong naiknya pertumbuhan industri pendukung dan penyerapan tenaga kerja, BTN pun berharap adanya penambahan kuota KPR subsidi baik melalui skema FLPP, Subsidi Selisih Bunga (SSB), maupun skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) menjadi 300 ribu unit. ’’Agar bisa tumbuh lebih cepat lagi,’’harap Nixon.
Explore More