Perlu Dukungan Ketersediaan Sinyal Agar UKM Terus Bertumbuh
loading...
A
A
A
Sedangkan pembangunan infrastruktur di daerah 3 T akan dilakukan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo. Untuk wilayah non-3T dilakukan oleh stakeholder lainnya, operator seluler, maupun perusahaan penyedia menara seluler. Bahkan, pemerintah bakal meluncurkan satelit multifungsi sekitar tahun 2023 nanti sehingga daerah tertinggal dan terpencil pun yang enggak ada jaringan kabel atau terrestrial itu bisa menikmati jaringan pita lebar (broadband).
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate dalam Peluncuran Program Konektivitas Digital Indonesia 2021, Jumat (26/2/2021) menegaskan, Kementerian Kominfo akan menggelontorkan anggaran Rp28,3 triliun untuk program transformasi digital. Pemerataan dan percepatan digitalisasi yang menjangkau seluruh pelosok negeri menjadi target di periode kedua pemerintahan presiden Joko Widodo.
(Baca Juga : 4.000 Menara Indosat Bakal Dijual, Masuk Tahap Awal Penjajakan )
Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan menara BTS di 4.200 desa/kelurahan pada tahun ini, serta 3.704 desa/kelurahan pada 2022 untuk melengkapi seluruh desa dan kelurahan wilayah 3T dengan sinyal internet 4G. Program Kementerian Kominfo itu tidak hanya untuk mendukung transformasi digital, tetapi juga sebagai penunjang dalam pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19. “Program-program ini juga menjadi akselerator bagi transformasi dan reaktivator untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19,” kata Johnny.
Menteri Kominfo juga menegaskan, pembangunan infrastruktur telekomunikasi itu juga tidak hanya dalam rangka menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga dalam rangka mendukung percepatan pelayanan pendidikan, kesehatan, mendukung sinergi budaya nusantara. ’’Juga untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan sebagai bangsa yang besar,” tegasnya.
Perlu Melibatkan Pihak Swasta
Direktur Eksekutif Information and Communication Technology Institute (ICT Institute) Heru Sutadi mengatakan, meskipun infrastruktur Palapa Ring sudah dikembangkan, namun di beberapa wilayah masyarakat masih terkendala mengakses jaringan internet. Hal ini terjadi karena belum dibangun backhaul dan akses dari Palapa Ring ke area penduduk. Padahal, dengan adanya backhaul penyedia layanan internet akan lebih cepat melakukan adopsi infrastruktur. ’’Masih ada kendala di infrastruktur backhaul- nya, sehingga masih ada daerah yang belum bisa menikmati jaringan maupun akses internet secara maksimal,’’tegasnya Jumat (26/2/2020).
Dia menilai, pengembangan jaringan, termasuk jaringan 5G harus didukung oleh infrastruktur yang solid. Terutama ketersediaan menara telekomunikasi atau BTS dengan jumlah yang banyak. Karena jangkauan wilayahnya terbatas, maka yang dibutuhkan bukan hanya menara makrosel, tetapi juga menara mikrosel dan pikosel. Dengan baiknya kualitas jaringan, maka akan tercipta pusat-pusat ekonomi baru. Juga akan mengakselerasi UKM yang sudah ada untuk memanfaatkan secara maksimal akses digital. Sehingga UKM di daerah tak lagi terhambat oleh sinyal seluler maupun akses internet, dan bisa melakukan perluasan pasar. ’’Apabila anggaran pemerintah terbatas, tentu bisa melibatkan stakeholder lain. Seperti operator seluler maupun perusahaan penyedia menara telekomunikasi,’’ujarnya.
Salah satu perusahaan jasa pendukung telekomunikasi termasuk penyewaan dan pemeliharaan BTS yang siap mendukung upaya pemerintah dalam menghadirkan merdeka sinyal bagi masyarakat Indonesia yakni PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG). Perusahaan ini agresif membangun tower seluler sesuai pesanan dari operator hingga ke daerah 3 T.
Bahkan, perusahaan tersebut melalui anak usahanya yakni PT Tower Bersama (TB) merencanakan untuk membeli 3.000 menara telekomunikasi. Mengutip keterbukaan informasi yang disampaikan manajemen TBIG, perjanjian jual beli telah dilakukan pada akhir 2020 lalu. Dalam paparan publik virtual beberapa waktu lalu Direktur Keuangan TBIG Helmy Yusman Santoso mengungkapkan, hingga akhir semester I 2020, TBIG memiliki 15.893 site telekomunikasi. Terdiri dari 15.772 menara telekomunikasi dan 121 jaringan DAS (Distributed Antenna System).
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate dalam Peluncuran Program Konektivitas Digital Indonesia 2021, Jumat (26/2/2021) menegaskan, Kementerian Kominfo akan menggelontorkan anggaran Rp28,3 triliun untuk program transformasi digital. Pemerataan dan percepatan digitalisasi yang menjangkau seluruh pelosok negeri menjadi target di periode kedua pemerintahan presiden Joko Widodo.
(Baca Juga : 4.000 Menara Indosat Bakal Dijual, Masuk Tahap Awal Penjajakan )
Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan menara BTS di 4.200 desa/kelurahan pada tahun ini, serta 3.704 desa/kelurahan pada 2022 untuk melengkapi seluruh desa dan kelurahan wilayah 3T dengan sinyal internet 4G. Program Kementerian Kominfo itu tidak hanya untuk mendukung transformasi digital, tetapi juga sebagai penunjang dalam pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19. “Program-program ini juga menjadi akselerator bagi transformasi dan reaktivator untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19,” kata Johnny.
Menteri Kominfo juga menegaskan, pembangunan infrastruktur telekomunikasi itu juga tidak hanya dalam rangka menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga dalam rangka mendukung percepatan pelayanan pendidikan, kesehatan, mendukung sinergi budaya nusantara. ’’Juga untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan sebagai bangsa yang besar,” tegasnya.
Perlu Melibatkan Pihak Swasta
Direktur Eksekutif Information and Communication Technology Institute (ICT Institute) Heru Sutadi mengatakan, meskipun infrastruktur Palapa Ring sudah dikembangkan, namun di beberapa wilayah masyarakat masih terkendala mengakses jaringan internet. Hal ini terjadi karena belum dibangun backhaul dan akses dari Palapa Ring ke area penduduk. Padahal, dengan adanya backhaul penyedia layanan internet akan lebih cepat melakukan adopsi infrastruktur. ’’Masih ada kendala di infrastruktur backhaul- nya, sehingga masih ada daerah yang belum bisa menikmati jaringan maupun akses internet secara maksimal,’’tegasnya Jumat (26/2/2020).
Dia menilai, pengembangan jaringan, termasuk jaringan 5G harus didukung oleh infrastruktur yang solid. Terutama ketersediaan menara telekomunikasi atau BTS dengan jumlah yang banyak. Karena jangkauan wilayahnya terbatas, maka yang dibutuhkan bukan hanya menara makrosel, tetapi juga menara mikrosel dan pikosel. Dengan baiknya kualitas jaringan, maka akan tercipta pusat-pusat ekonomi baru. Juga akan mengakselerasi UKM yang sudah ada untuk memanfaatkan secara maksimal akses digital. Sehingga UKM di daerah tak lagi terhambat oleh sinyal seluler maupun akses internet, dan bisa melakukan perluasan pasar. ’’Apabila anggaran pemerintah terbatas, tentu bisa melibatkan stakeholder lain. Seperti operator seluler maupun perusahaan penyedia menara telekomunikasi,’’ujarnya.
Salah satu perusahaan jasa pendukung telekomunikasi termasuk penyewaan dan pemeliharaan BTS yang siap mendukung upaya pemerintah dalam menghadirkan merdeka sinyal bagi masyarakat Indonesia yakni PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG). Perusahaan ini agresif membangun tower seluler sesuai pesanan dari operator hingga ke daerah 3 T.
Bahkan, perusahaan tersebut melalui anak usahanya yakni PT Tower Bersama (TB) merencanakan untuk membeli 3.000 menara telekomunikasi. Mengutip keterbukaan informasi yang disampaikan manajemen TBIG, perjanjian jual beli telah dilakukan pada akhir 2020 lalu. Dalam paparan publik virtual beberapa waktu lalu Direktur Keuangan TBIG Helmy Yusman Santoso mengungkapkan, hingga akhir semester I 2020, TBIG memiliki 15.893 site telekomunikasi. Terdiri dari 15.772 menara telekomunikasi dan 121 jaringan DAS (Distributed Antenna System).
Explore More