Merger Operator Telekomunikasi Tak Otomatis Alihkan Frekuensi

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menegaskan operator telekomunikasi yang melakukan konsolidasi atau merger tidak otomatis bisa mengalihkan frekuensi yang dimiliki. Operator tersebut harus mendapatkan persetujuan Menkominfo terlebih dahulu sebelum melakukan pengalihan frekuensi.

Analis Kebijakan Ahli Madya Kemenkominfo Adis Alifiawan mengatakan, seperti yang tercantum dalam pasal 55 ayat 1 Peraturan Pemerintah No46/2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran yang berlaku sejak 2 Februari lalu bahwa Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dapat melakukan pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio kepada penyelenggara Jaringan Telekomunikasi lainnya.

Namun, para pemegang izin spektrum tetap harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah, dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika, sebagai regulator.

"Jadi tidak dilepas begitu saja. Karena antara dua perusahaan ada kecocokan, mereka langsung bisa membuat kesepakatan untuk melakukan pengalihan? Tidak seperti itu. Mereka harus minta persetujuan pemerintah," kata Adis dalam perbincangan, Jumat (5/3/2021).



Hal itu jelas diatur dalam pasal 57 PP No 46/2021 yaitu Pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri berdasarkan hasil evaluasi.

Dia menjabarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prinsip pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dan tujuan pengalihan hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dan/atau ayat (4).

Apabila izin telah diberikan, lanjut dia, pemerintah pun tidak lepas tangan menyerahkan seluruhnya kepada operator. Pemerintah juga terus melakukan pengawasan. Akan dilakukan evaluasi secara berkala terhadap apa yang telah diperjanjikan akan dilaksanakan saat pengajuan izin pengalihan dilakukan.

"Intinya pemerintah dalam melakukan pemberian izin dan pengawasan berdasarkan kepentingan industri dan masyarakat yang lebih luas. Jadi tidak hanya berdasarkan kepentingan operator atau pelaku usaha, tapi jauh lebih luas," tandasnya.