Stok Surplus, Pengamat: Impor Beras Tidak Mendesak
Selasa, 09 Maret 2021 - 12:47 WIB
loading...
Pemerintah meninjau ulang rencana kebijakan impor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun ini. Foto/Dok SINDOphoto/Eko Purwanto
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah meninjau ulang rencana kebijakan impor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun ini. Pasalnya, ketersediaan stok beras saat ini sedang surplus. Pengamat Pangan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Sahara menilai bahwa kebijakan impor beras yang dilakukan oleh pemerintah tidak ada urgensinya. Apalagi saat ini tengah memasuki panen raya.
"Saya melihat tidak ada urgensinya dalam impor beras sebanyak 1 juta ton di tengah kondisi panen raya," katanya dalam Market Review IDX Channel, Selasa (9/3/2021).
Baca juga: Impor Beras hanya untuk Stok Dianggap Tidak Masuk Akal
Dia menjelaskan, dari bulan Februari sampai Mei merupakan panen raya. Jadi, produksi beras hingga hari raya Lebaran nanti akan surplus. "Produksi beras surplus, jadi impor beras itu tidak urgent," terangnya.
Baca juga: Impor Chip Capai USD306 Miliar Bukti Teknologi China Belum Mandiri
Dia menambahkan, bahwa impor beras sebenarnya tidak haram karena beras itu merupakan barang komoditas politik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun, pemerintah juga harus bijak dalam mengambil keputusan. "Seharusnya pemerintah mengambil keputusan impor saat bulan Juni ketika data ketersediaan betul-betul sudah pasti," ujarnya.
"Saya melihat tidak ada urgensinya dalam impor beras sebanyak 1 juta ton di tengah kondisi panen raya," katanya dalam Market Review IDX Channel, Selasa (9/3/2021).
Baca juga: Impor Beras hanya untuk Stok Dianggap Tidak Masuk Akal
Dia menjelaskan, dari bulan Februari sampai Mei merupakan panen raya. Jadi, produksi beras hingga hari raya Lebaran nanti akan surplus. "Produksi beras surplus, jadi impor beras itu tidak urgent," terangnya.
Baca juga: Impor Chip Capai USD306 Miliar Bukti Teknologi China Belum Mandiri
Dia menambahkan, bahwa impor beras sebenarnya tidak haram karena beras itu merupakan barang komoditas politik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun, pemerintah juga harus bijak dalam mengambil keputusan. "Seharusnya pemerintah mengambil keputusan impor saat bulan Juni ketika data ketersediaan betul-betul sudah pasti," ujarnya.
(ind)
Lihat Juga :
