Menteri PPN/Bappenas Pastikan Belum Ada Pelonggaran PSBB
Kamis, 21 Mei 2020 - 18:08 WIB
loading...
Petugas melakukan penertiban PKL di Tanah Abang yang menyebabkan kerumunan pembeli sehingga dapat memicu penyebaran COvid-19 di masa pemberlakuan PSBB. Foto/SINDOphoto/Isra Triansyah
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa, menegaskan bahwa pemerintah tidak sama sekali melakukan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) .
Sejauh ini pemerintah masih mencermati dan melihat perkembangan dari penyebaran Covid-19 di beberapa daerah. "Pemerintah belum menyatakan akan ada peloggaran pembatasan sosial berskala besar," kata Suharso, Kamis (21/5).
Menteri Suharso mengatakan saat ini pemerintah memang telah melakukan penyesuaian sosial di beberapa daerah, dimana terdapat 124 kabupaten/kota di Indonesia yang daerahnya merupakan zona hijau. Namun, pemerintah belum secara terang-terangan untuk melonggarkan pembatasan sosial.
"Tetapi kapan dan bagaimana cara kita bisa memulai agar mereka bisa juga hidup dalam keadaan yang biasa tetapi tetap dengan protokol kesehatan yang tepat, dengan protokol Covid-19, menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian menghindari kerumunan dan seterusnya," jelas dia.
Dia menambahkan, tidak ada satupun yang tahu kapan pandemi Covid-19 berakhir. Sekalipun berakhir, virus corona tetap menjadi akan menjadi sebuah epidemi yang harus tetap dihadapi seksama.
"Oleh karena itu kita harus menentukan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial dengan kriteria langkah-langkah tertentu. Bappenas dalam hal ini merujuk kepada apa yang telah dilakukan oleh WHO dan kami mengikuti itu. Selain itu, kami juga mendiskusikan berbagai hal baik dengan para ahli di dalam negeri," tandas dia. (Baca Juga : Indef: Pelonggaran PSBB Tanpa Pertimbangan Cermat Bisa Berujung Herd Immunity )
Berkaca beberapa pengalaman negara yang telah berhasil menangani pandemi, tidak ada satupun dari mereka yang gegabah dalam mengambil kebijakan melawan Covid-19, termasuk untuk melonggarkan PSBB.
Sejauh ini pemerintah masih mencermati dan melihat perkembangan dari penyebaran Covid-19 di beberapa daerah. "Pemerintah belum menyatakan akan ada peloggaran pembatasan sosial berskala besar," kata Suharso, Kamis (21/5).
Menteri Suharso mengatakan saat ini pemerintah memang telah melakukan penyesuaian sosial di beberapa daerah, dimana terdapat 124 kabupaten/kota di Indonesia yang daerahnya merupakan zona hijau. Namun, pemerintah belum secara terang-terangan untuk melonggarkan pembatasan sosial.
"Tetapi kapan dan bagaimana cara kita bisa memulai agar mereka bisa juga hidup dalam keadaan yang biasa tetapi tetap dengan protokol kesehatan yang tepat, dengan protokol Covid-19, menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian menghindari kerumunan dan seterusnya," jelas dia.
Dia menambahkan, tidak ada satupun yang tahu kapan pandemi Covid-19 berakhir. Sekalipun berakhir, virus corona tetap menjadi akan menjadi sebuah epidemi yang harus tetap dihadapi seksama.
"Oleh karena itu kita harus menentukan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial dengan kriteria langkah-langkah tertentu. Bappenas dalam hal ini merujuk kepada apa yang telah dilakukan oleh WHO dan kami mengikuti itu. Selain itu, kami juga mendiskusikan berbagai hal baik dengan para ahli di dalam negeri," tandas dia. (Baca Juga : Indef: Pelonggaran PSBB Tanpa Pertimbangan Cermat Bisa Berujung Herd Immunity )
Berkaca beberapa pengalaman negara yang telah berhasil menangani pandemi, tidak ada satupun dari mereka yang gegabah dalam mengambil kebijakan melawan Covid-19, termasuk untuk melonggarkan PSBB.
Lihat Juga :
