Ditanya Soal Kementerian Investasi, Bahlil: Sebagai Pembantu Harus Tahu Diri
loading...
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia angkat suara soal rencana Pembentukan Kementerian Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja yang diwacanakan oleh pemerintah. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pembentukan Kementerian Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja yang diwacanakan oleh pemerintah, bakal ditugaskan untuk mendatangkan investasi sebagai dasar pemulihan ekonomi. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak bisa memberikan penjelasan terkait rencana dari Presiden Joko Widodo tersebut.
"Saya ini pembantu Presiden. Jadi urusan yang kebijakan bapak Presiden mohon maaf dengan segala hormat kami bukan pada posisi menjelaskan karena bukan domain BKPM ," kata Bahlil dalam paparan realisasi investasi triwulan pertama 2020 secara virtual, Senin (26/4/2021).
Ia menjelaskan, bahwa sebagai pembantu Presiden pihaknya hanya menjalankan perintah, baik sesuai aturan atau pun lisan. Sebab, hal yang berkaitan dengan kebijakan itu merupakan hak prerogatif Presiden.
"Sebagai pembantu harus tahu diri. Itu merupakan hak prerogratif pak Presiden. Kami disini mengerjakan sesuai yang ditugaskan baik dalam aturan atau perintah lisan untuk menjaga iklim investasi dan menaikan realisasi investasi. dan bagaimana memudahkan semua investor baik dari dalam maupun luar negeri serta mendorong usah baru," jelasnya.
"Jadi mohon maaf dengan hormat, posisi BKPM tidak punya kewenangan sedikit pun untuk memberikan pernyataan, karena bukan domain BKPM," tambahnya.
"Saya ini pembantu Presiden. Jadi urusan yang kebijakan bapak Presiden mohon maaf dengan segala hormat kami bukan pada posisi menjelaskan karena bukan domain BKPM ," kata Bahlil dalam paparan realisasi investasi triwulan pertama 2020 secara virtual, Senin (26/4/2021).
Ia menjelaskan, bahwa sebagai pembantu Presiden pihaknya hanya menjalankan perintah, baik sesuai aturan atau pun lisan. Sebab, hal yang berkaitan dengan kebijakan itu merupakan hak prerogatif Presiden.
"Sebagai pembantu harus tahu diri. Itu merupakan hak prerogratif pak Presiden. Kami disini mengerjakan sesuai yang ditugaskan baik dalam aturan atau perintah lisan untuk menjaga iklim investasi dan menaikan realisasi investasi. dan bagaimana memudahkan semua investor baik dari dalam maupun luar negeri serta mendorong usah baru," jelasnya.
"Jadi mohon maaf dengan hormat, posisi BKPM tidak punya kewenangan sedikit pun untuk memberikan pernyataan, karena bukan domain BKPM," tambahnya.
(akr)
Explore More