Erick Thohir Mau Beli Peternakan Sapi di Belgia, Ada Pengusaha Muda di Belakangnya
loading...
Rencana Menteri BUMN Erick Thohir untuk membeli peternakan sapi di Belgia mendapatkan dukungan. Para pengusaha muda membeberkan, alasan kenapa rencana ini harus didukung. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI ), Anggawira mendukung, rencana Menteri BUMN Erick Thohir untuk membeli peternakan sapi di Belgia. Mengingat, Indonesia selalu impor daging sapi karena pasokan dari dalam negeri belum mampu memenuhi permintaan masyarakat.
"Ini hal yang positif, perlu kita dukung. Langkah mengakuisisi perusahaan-perusahaan peternakan baik di Belgia ataupun di Australia menjadi salah satu langkah terobosan juga dalam rangka ahli teknologi dan ahli sumber daya manusia (SDM)," ujar Anggawira dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (27/4/2021).
Menurutnya, ini langkah out of the box, dengan mengakuisisi industri peternakan di luar negeri yang sudah maju dan berdaya saing BUMN dapat belajar dengan cepat. Berdikari atau Holding Pangan RNI dapat mengakselerasi proses transformasi dan tentunya BUMN dapat menjadi lokomotif untuk mengakselerasi pembangunan peternakan berbasis masyarakat.
"Sehingga kalau kita memiliki peternakan disana, kita bisa langsung belajar daripada kita melakukan impor secara langsung. Memang tidak serta merta langkah ini bisa mengurangi impor, tapi dalam jangka menengah ini diharapkan terjadinya ahli teknologi dan ahli SDM," ucapnya.
Dalam situasi seperti ini, Sekretaris Jenderal Dewan Tani Indonesia (DTI) itu melanjutkan, membuat peternak memberi pakan yang membuat sapi tidak tumbuh sesuai standar industri di bawah standar. Rata-rata sapi dipotong sebelum waktunya.
"Oleh karena itu, BUMN dan juga pengusaha-pengusaha nasional punya kemampuan secara teknologi untuk bisa membangun peternakan yang kompetitif di dalam negeri bukan hanya berbasis pada peternakan rakyat," ungkapnya.
Dengan demikian, kata Anggawira, maka pembelian peternakan di luar negeri perlu dilakukan secara hati-hati dan perhitungan yang matang. Kementerian BUMN perlu melibatkan lembaga pengawasan agar tidak ada kesalahan perhitungan. Lembaga pengawasan yang dimaksud seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Tidak ada masalah jika BUMN ingin membeli peternakan di luar negeri. Namun, perlu ada penyusunan kebijakan yang akurat dan sah," tuturnya.
"Ini hal yang positif, perlu kita dukung. Langkah mengakuisisi perusahaan-perusahaan peternakan baik di Belgia ataupun di Australia menjadi salah satu langkah terobosan juga dalam rangka ahli teknologi dan ahli sumber daya manusia (SDM)," ujar Anggawira dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (27/4/2021).
Menurutnya, ini langkah out of the box, dengan mengakuisisi industri peternakan di luar negeri yang sudah maju dan berdaya saing BUMN dapat belajar dengan cepat. Berdikari atau Holding Pangan RNI dapat mengakselerasi proses transformasi dan tentunya BUMN dapat menjadi lokomotif untuk mengakselerasi pembangunan peternakan berbasis masyarakat.
"Sehingga kalau kita memiliki peternakan disana, kita bisa langsung belajar daripada kita melakukan impor secara langsung. Memang tidak serta merta langkah ini bisa mengurangi impor, tapi dalam jangka menengah ini diharapkan terjadinya ahli teknologi dan ahli SDM," ucapnya.
Dalam situasi seperti ini, Sekretaris Jenderal Dewan Tani Indonesia (DTI) itu melanjutkan, membuat peternak memberi pakan yang membuat sapi tidak tumbuh sesuai standar industri di bawah standar. Rata-rata sapi dipotong sebelum waktunya.
"Oleh karena itu, BUMN dan juga pengusaha-pengusaha nasional punya kemampuan secara teknologi untuk bisa membangun peternakan yang kompetitif di dalam negeri bukan hanya berbasis pada peternakan rakyat," ungkapnya.
Dengan demikian, kata Anggawira, maka pembelian peternakan di luar negeri perlu dilakukan secara hati-hati dan perhitungan yang matang. Kementerian BUMN perlu melibatkan lembaga pengawasan agar tidak ada kesalahan perhitungan. Lembaga pengawasan yang dimaksud seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Tidak ada masalah jika BUMN ingin membeli peternakan di luar negeri. Namun, perlu ada penyusunan kebijakan yang akurat dan sah," tuturnya.
(akr)
Explore More