Kasus Covid-19 Melonjak Lagi, Hippindo: Insentif Pemerintah Bukan Menu Utama Kami
Rabu, 16 Juni 2021 - 15:06 WIB
loading...
Dewan Penasihat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia ( Hippindo) Tutum Rahanta. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Dewan Penasihat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Tutum Rahanta menyampaikan keprihatinannya akibat kasus Covid-19 yang kembali menanjak .
Pasalnya, kondisi itu tentunya berimbas pada budaya WFH (kerja di rumah) dan pembatasan sosial yang kembali diberlakukan. Di sisi lain, sektor ritel belum sepenuhnya pulih akibat imbas pandemi Covid-19.
Baca juga:Pencuri Handphone di Jaksel Ini Tarik Sarung Korban yang Sedang Tidur
"Kita ini kalau dibilang lagi pemulihan ya pemulihan, tapi pemulihan ini kan masih dibayang-bayangi ketidakpastian. Ini sangat memprihatinkan," ujar Tutum kepada MNC Portal Indonesia di Jakarta, Rabu(16/6/2021).
Pihaknya selaku peritel hanya bisa menyampaikan bahwa para peritel menerapkan protokol yang sangat ketat sesuai yang diizinkan. Jadi, kalau ada kelompok masyarakat yang abai, situasi ini adalah bagian dari konsekuensi sangat nyata, karena semua pihak harus menanggung beban.
"Saya kira termasuk kami (terkena konsekuensinya) jika nanti diadakan PSBB kembali. Sekali lagi, insentif pemerintah ini bukan menu utama dalam kebutuhan kami," terang Tutum.
Dia menyebutkan, insentif itu seakan-akan menjadi pemanis yang bisa membantu. Padahal, meu utama yang diperlukan para peritel adalah penanganan kasus Covid-19.
Pasalnya, kondisi itu tentunya berimbas pada budaya WFH (kerja di rumah) dan pembatasan sosial yang kembali diberlakukan. Di sisi lain, sektor ritel belum sepenuhnya pulih akibat imbas pandemi Covid-19.
Baca juga:Pencuri Handphone di Jaksel Ini Tarik Sarung Korban yang Sedang Tidur
"Kita ini kalau dibilang lagi pemulihan ya pemulihan, tapi pemulihan ini kan masih dibayang-bayangi ketidakpastian. Ini sangat memprihatinkan," ujar Tutum kepada MNC Portal Indonesia di Jakarta, Rabu(16/6/2021).
Pihaknya selaku peritel hanya bisa menyampaikan bahwa para peritel menerapkan protokol yang sangat ketat sesuai yang diizinkan. Jadi, kalau ada kelompok masyarakat yang abai, situasi ini adalah bagian dari konsekuensi sangat nyata, karena semua pihak harus menanggung beban.
"Saya kira termasuk kami (terkena konsekuensinya) jika nanti diadakan PSBB kembali. Sekali lagi, insentif pemerintah ini bukan menu utama dalam kebutuhan kami," terang Tutum.
Dia menyebutkan, insentif itu seakan-akan menjadi pemanis yang bisa membantu. Padahal, meu utama yang diperlukan para peritel adalah penanganan kasus Covid-19.
Lihat Juga :
