Gagal Beraksi, Said Iqbal Hanya Bisa Bersaksi

“Banyak buruh yang sudah dirumahkan di tengah pandemi Covid-19. Mereka dipotong upahnya dan bahkan tidak dibayar sama sekali dengan alasan pengusaha menggunakan aturan UU Cipta Kerja,” tegasnya.

Di tengah pandemi ini, sudah jutaan buruh di-PHK dengan mendapatkan pesangon yang sangat kecil karena mengikuti Omnibus Law. Akibatnya nilai pesangon buruh tidak bisa digunakan untuk bertahan hidup akibat PHK.

Bahkan, lanjut Said, buruh perempuan yang mengambil cuti haid dan cuti hamil upahnya berpotensi dipotong sesuai dengan jumlah hari saat menggunakan cuti haid dan cuti hamilnya.

Baca juga:Sejak Pandemi, Buruh Sebut Banyak Perusahaan Terapkan Kebijakan Ugal-ugalan

Di samping itu, penggunaan outsourcing tanpa batas dan merajalelanya penggunaan buruh kontrak yang dikontrak berulang-ulang di tengah Covid-19 menyebabkan jutaan buruh outsourcing dan kontrak yang paling terdampak secara ekonomi dan kesehatan akibat berlakunya omnibus law.

Untuk itu, Said menegaskan bahwa pihaknya akan membongkar fakta-fakta terkait dengan “pengkhianatan” DPR yang tidak menyerap aspirasi buruh dan "arogansi” pemerintah dan pengusaha hitam yang memaksakan kehendak untuk tetap mengesahkan UU Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19.

“Bilamana buruh tidak mendapatkan rasa keadilan dan kebenaran dalam uji formil dan materiil omnibus law UU Cipta Kerja ini, maka buruh akan mengambil langkah mogok nasional yang meluas secara terukur, terarah, dan konstitusional,” tegasnya.