Masifkan Pengembangan PLTS Atap, Guru Besar ITS: Siapkan Dulu APBN
Selasa, 17 Agustus 2021 - 22:45 WIB
loading...
Pemerintah disarankan menyiapkan APBN guna menanggung konsekuensi kebijakan mendorong pengembangan PLTS Atap secara masif. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Guru Besar Institut Teknologi 10 November Surabaya (ITS) Mukhtasor mengingatkan pemerintah untuk siap menanggung konsekuensi terkait rencana revisi regulasi terkait PLTS Atap . Sebab, aturan baru itu berpotensi mengerek biaya pokok produksi (BPP) listrik yang ujungnya akan dibebankan pada pelanggan PLN atau subsidi pemerintah.
Kementerian ESDM saat ini tengah merevisi regulasi terkait pengembangan PLTS Atap di dalam negeri. Namun, dalam draf rancangan aturan itu, ada salah satu klausul yang dinilai kontroversial oleh para pakar, yakni kewajiban PLN membeli listrik dari PLTS Atap dengan harga yang sama dengan tarif dari PLN, atau 100% dari sebelumnya yang hanya 65%.
Baca Juga: Revisi Regulasi PLTS Atap Perlu Libatkan Semua Pemangku Kepentingan
"Rencana penerbitan Permen ESDM soal PLTS Atap ini terburu-buru. Harusnya pihak terkait memberikan masukan dalam penyusunan Permen terkait revisi PLTS Atap. Jika ada informasi yang tidak match, pihak independen dilibatkan. Apalagi ini demi kepentingan nasional dan berdampak tidak hanya bagi PLN, tapi juga keuangan negara," ujar Mukthtasor dalam diskusi bersama media, Selasa (17/8/2021).
Dia mengingatkan, ketentuan yang diputuskan nanti dalam Permen ESDM terkait PLTS Atap itu harus sudah memperhitungkan konsekuensi dan mitigasinya. "Kalau ditetapkan 1:1 harus ada kompensasi kepada PLN. Berapa beban kompensasinya? Begitu juga kalau 1:0,65, berapa kompensasinya," ujarnya.
Artinya, tegas Mukhtasor, APBN harus disiapkan untuk menanggung konsekuensi dari keputusan tersebut. Namun, imbuh dia, beban tambahan APBN akibat kompensasi itu selanjutnya menimbulkan risiko tertekannya belanja pembangunan untuk sektor lain, yang bisa berujung pada terganggunya perekonomian.
Kementerian ESDM saat ini tengah merevisi regulasi terkait pengembangan PLTS Atap di dalam negeri. Namun, dalam draf rancangan aturan itu, ada salah satu klausul yang dinilai kontroversial oleh para pakar, yakni kewajiban PLN membeli listrik dari PLTS Atap dengan harga yang sama dengan tarif dari PLN, atau 100% dari sebelumnya yang hanya 65%.
Baca Juga: Revisi Regulasi PLTS Atap Perlu Libatkan Semua Pemangku Kepentingan
"Rencana penerbitan Permen ESDM soal PLTS Atap ini terburu-buru. Harusnya pihak terkait memberikan masukan dalam penyusunan Permen terkait revisi PLTS Atap. Jika ada informasi yang tidak match, pihak independen dilibatkan. Apalagi ini demi kepentingan nasional dan berdampak tidak hanya bagi PLN, tapi juga keuangan negara," ujar Mukthtasor dalam diskusi bersama media, Selasa (17/8/2021).
Dia mengingatkan, ketentuan yang diputuskan nanti dalam Permen ESDM terkait PLTS Atap itu harus sudah memperhitungkan konsekuensi dan mitigasinya. "Kalau ditetapkan 1:1 harus ada kompensasi kepada PLN. Berapa beban kompensasinya? Begitu juga kalau 1:0,65, berapa kompensasinya," ujarnya.
Artinya, tegas Mukhtasor, APBN harus disiapkan untuk menanggung konsekuensi dari keputusan tersebut. Namun, imbuh dia, beban tambahan APBN akibat kompensasi itu selanjutnya menimbulkan risiko tertekannya belanja pembangunan untuk sektor lain, yang bisa berujung pada terganggunya perekonomian.
Lihat Juga :
