Sri Mulyani Kasih Nilai C ke Pemda Soal Reformasi Birokrasi
Senin, 13 September 2021 - 19:06 WIB
loading...
A
A
A
“Kita juga melihat pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal dengan indikasi besarnya belanja birokrasi. Seperti belanja pegawai dan belanja-belanja barang dan jasa yang rata-rata mencapai 59 persen dari total anggaran daerah dalam tiga tahun terakhir ini,” bebernya.
Baca Juga: Menaker: Reformasi Birokrasi melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi
Tak hanya itu, bahkan Menkeu menuturkan bahwa kolaborasi antar daerah maupun dalam menciptakan daya saing masih sangat rendah. Baginya, dengan belum optimalnya kapasitas daerah maka akan semakin sulit untuk meraih pencapaian bernegara.
“Contohnya penyelenggaraan urusan pendidikan dasar dan menengah yang merupakan urusan yang di desentralisasikan ke daerah. Sehingga apabila daerah tidak dapat melaksanakannya dengan baik maka dampaknya akan terasa pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan berdampak pula pada kualitas sumber daya manusia ke depan,” pungkasnya.
Baca Juga: Menaker: Reformasi Birokrasi melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi
Tak hanya itu, bahkan Menkeu menuturkan bahwa kolaborasi antar daerah maupun dalam menciptakan daya saing masih sangat rendah. Baginya, dengan belum optimalnya kapasitas daerah maka akan semakin sulit untuk meraih pencapaian bernegara.
“Contohnya penyelenggaraan urusan pendidikan dasar dan menengah yang merupakan urusan yang di desentralisasikan ke daerah. Sehingga apabila daerah tidak dapat melaksanakannya dengan baik maka dampaknya akan terasa pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan berdampak pula pada kualitas sumber daya manusia ke depan,” pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
