Sri Mulyani Kebut Program Satukan NIK dengan NPWP
Senin, 04 Oktober 2021 - 18:30 WIB
loading...
NPWP nantinya akan disatukan dengan NIK. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus melakukan reformasi demi mengoptimalkan dan memperluas basis pajak serta meningkatkan penerimaan negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mempercepat penyesuaian nomor induk kependudukan ( NIK) untuk bisa digunakan dalam nomor pokok wajib pajak ( NPWP ).
Baca juga: Perpres 83/2021 Dorong Kepemilikan NIK Masyarakat
"Kita melantik Direktorat Teknologi Informasi pada Direktorat Jendral Pajak dan ini jabatan sangat penting, termasuk mengenai RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang tengah proses dan diselesaikan dalam perubahan penggunaan NIK sebagai NPWP," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Senin (3/10/2021).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perpres No. 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pelayanan Publik. Perpres ini dimaksudkan untuk mendukung pelayanan publik bagi setiap warga negara dan penduduk dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya.
Baca juga: Batalkah Wudhu Jika Tersentuh Suami? Begini Pandangan 4 Mazhab
Penyatuan KTP dan NPWP ini telah direncanakan sejak tahun lalu, dan persiapan agar sistem IT DJP mumpuni melakukan integrasi atau penyatuan dua data tersebut. Saat ini proses telah selesai dan penyatuan data pun telah disetujui oleh DPR RI melalui RUU HPP yang sebentar lagi disahkan dalam sidang paripurna.
Baca juga: Perpres 83/2021 Dorong Kepemilikan NIK Masyarakat
"Kita melantik Direktorat Teknologi Informasi pada Direktorat Jendral Pajak dan ini jabatan sangat penting, termasuk mengenai RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang tengah proses dan diselesaikan dalam perubahan penggunaan NIK sebagai NPWP," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Senin (3/10/2021).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perpres No. 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pelayanan Publik. Perpres ini dimaksudkan untuk mendukung pelayanan publik bagi setiap warga negara dan penduduk dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya.
Baca juga: Batalkah Wudhu Jika Tersentuh Suami? Begini Pandangan 4 Mazhab
Penyatuan KTP dan NPWP ini telah direncanakan sejak tahun lalu, dan persiapan agar sistem IT DJP mumpuni melakukan integrasi atau penyatuan dua data tersebut. Saat ini proses telah selesai dan penyatuan data pun telah disetujui oleh DPR RI melalui RUU HPP yang sebentar lagi disahkan dalam sidang paripurna.
(uka)
Lihat Juga :
