Tekan Pinjol Ilegal, OJK Diminta Tingkatkan Literasi Digital
Rabu, 13 Oktober 2021 - 10:27 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi XI Fathan Subchi
A
A
A
JAKARTA - Keprihatinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan maraknya pinjaman online (Pinjol) ilegal yang meresahkan masyarakat dinilai wajar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun diminta segera menindaklajuti permintaan Presiden Jokowi agar segera menciptakan ekosistem digitalisasi keuangan yang menguntungkan masyarakat.
“OJK harus segera menindaklanjuti permintaan Presiden agar perkembangan digitalisasi keuangan yang begitu pesat dikawal sekaligus difasilitasi sehingga tumbuh sehat untuk perekonomian masyarakat kita. Salah satunya dengan mendorong peningkatan literasi digital masyarakat kita,” ujar Wakil Ketua Komisi XI Fathan Subchi, Rabu (13/10/2021).
(Baca juga:Tak Ada Ampun, 4.873 Pinjol Ilegal Diberangus Sejak 2018)
Dia menjelaskan perkembangan Pinjol ilegal akhir-akhir ini memang kian meresahkan masyarakat. Banyak kasus penyelenggara Pinjol ilegal yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat untuk menarik keuntungan sebesar-besarnya.
“Bunga tinggi dan denda besar diterapkan begitu saja saat masyarakat sudah terjerat kredit dari mereka. Mereka mengiming-imingi proses mudah dan tanpa jaminan dalam mencairkan pinjaman. Di sisi lain karena rendahnya literasi digital, masyarakat terkadang melakukan peminjaman tanpa membaca syarat dan ketentuan yang berlaku,” katanya.
(Baca juga:Pinjol Ilegal Rugikan Masyarakat, Kapolri Perintahkan Tindak Tegas)
“OJK harus segera menindaklanjuti permintaan Presiden agar perkembangan digitalisasi keuangan yang begitu pesat dikawal sekaligus difasilitasi sehingga tumbuh sehat untuk perekonomian masyarakat kita. Salah satunya dengan mendorong peningkatan literasi digital masyarakat kita,” ujar Wakil Ketua Komisi XI Fathan Subchi, Rabu (13/10/2021).
(Baca juga:Tak Ada Ampun, 4.873 Pinjol Ilegal Diberangus Sejak 2018)
Dia menjelaskan perkembangan Pinjol ilegal akhir-akhir ini memang kian meresahkan masyarakat. Banyak kasus penyelenggara Pinjol ilegal yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat untuk menarik keuntungan sebesar-besarnya.
“Bunga tinggi dan denda besar diterapkan begitu saja saat masyarakat sudah terjerat kredit dari mereka. Mereka mengiming-imingi proses mudah dan tanpa jaminan dalam mencairkan pinjaman. Di sisi lain karena rendahnya literasi digital, masyarakat terkadang melakukan peminjaman tanpa membaca syarat dan ketentuan yang berlaku,” katanya.
(Baca juga:Pinjol Ilegal Rugikan Masyarakat, Kapolri Perintahkan Tindak Tegas)
Lihat Juga :
