SP Pertamina Tuntut Naik Gaji yang Sudah Tinggi, Pengamat Prihatin
loading...
Pengamat BUMN menilai aksi menuntut kenaikan gaji yang disertai ancaman mogok oleh FSPPB belum lama ini memprihatinkan. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Rencana mogok kerja para pekerja PT Pertamina (Persero) yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu ( FSPPB ) akhir tahun lalu sempat menyedot perhatian masyarakat. Aksi mogok itu akhirnya batal dengan ditandatanganinya perjanjian bersama antara FSPPB dengan direksi, yang salah satu poinnya adalah penyesuaian gaji.
Kendati telah berakhir, langkah para pekerja yang tergabung dalam FSPPB tersebut dikritisi oleh pengamat BUMN Nurmadi Harsa Sumarta. Nurmadi mengaku prihatin melihat aksi serikat pekerja Pertamina yang sudah bergaji tinggi, namun menggunakan ancaman mogok kerja untuk menuntut kenaikan gaji, di tengah kesulitan ekonomi yang terjadi saat ini.
"Melihat kejadian itu jelas sangat memprihatinkan, apalagi tuntutan disertai ancaman. Itu bentuk arogansi. Padahal kita semua tahu kalau gaji pegawai Pertamina sudah cukup tinggi. Saya menyayangkan bisa muncul ancaman dan tuntutan seperti itu," kata Nurmadi, dalam penjelasannya, Kamis (6/1/2022).
Dosen Fakultas Ekonomi-Bisnis Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta ini menilai langkah FSPPB tersebut berimplikasi luas. Selain mengganggu operasional perusahaan, juga berpotensi mengancam pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) masyarakat yang bisa berujung pada kekacauan ekonomi yang luas.
Nurmadi menegaskan, sebagai BUMN Pertamina mengemban amanah dan tanggung jawab dari negara dan rakyat untuk menjaga ketahanan energi nasional. Jadi, tegas dia, sudah seharusnya seluruh pihak di dalam tubuh BUMN itu, termasuk para pekerjanya ikut bertanggung jawab menjalankan amanah tersebut dengan sepenuh hati.
"Kalau pakai mogok kerja kan bisa menganggu kepentingan umum. Bisa mengganggu keberlanjutan perusahaan, bahkan bisa mengacaukan kegiatan ekonomi dan merambat ke berbagai sektor strategis," ujar kandidat doktor dari UNS ini.
Namun, Nurmadi mengaku bersyukur aksi tersebut berhasil diatasi oleh direksi Pertamina. Dia pun mendorong manajemen membangun komunikasi yang baik dengan FSPPB. Ia juga mengapresiasi keputusan sulit direksi yang akhirnya lebih memilih jalan tengah, menyelamatkan perusahaan dan kepentingan umum dengan mengakomodir keinginan FSPPB tersebut.
"Direksi Pertamina layak diapresiasi. Sebab, meski pasti menjadi keputusan sulit, langkah yang diambil sangat bijak dan tepat untuk memastikan operasional serta layanan Pertamina tidak terganggu," ujarnya.
Namun, Nurmadi berharap ke depan FSPPB lebih mengedepankan mekanisme yang ada dan tak lagi menggunakan ancaman aksi mogok kerja. Jika terulang, hal ini menurutnya akan menjadi preseden buruk bagi BUMN.
Sebelumnya, sikap yang sama disuarakan Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto. Dia mengaku tak habis pikir atas desakan FSPPB meminta kenaikan gaji di tengah kondisi yang masih sulit saat ini. Terlebih, gaji para pekerja Pertamina sudah sangat tinggi jika dibandingkan dengan gaji pegawai lain. "Menuntut kenaikan gaji di saat kondisi seperti ini adalah sebuah aspirasi yang tidak bijak dan kurang memiliki empati," tegasnya.
Kendati telah berakhir, langkah para pekerja yang tergabung dalam FSPPB tersebut dikritisi oleh pengamat BUMN Nurmadi Harsa Sumarta. Nurmadi mengaku prihatin melihat aksi serikat pekerja Pertamina yang sudah bergaji tinggi, namun menggunakan ancaman mogok kerja untuk menuntut kenaikan gaji, di tengah kesulitan ekonomi yang terjadi saat ini.
Baca Juga :
Kisruh di Pertamina Berakhir, Pekerja Naik Gaji
"Melihat kejadian itu jelas sangat memprihatinkan, apalagi tuntutan disertai ancaman. Itu bentuk arogansi. Padahal kita semua tahu kalau gaji pegawai Pertamina sudah cukup tinggi. Saya menyayangkan bisa muncul ancaman dan tuntutan seperti itu," kata Nurmadi, dalam penjelasannya, Kamis (6/1/2022).
Dosen Fakultas Ekonomi-Bisnis Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta ini menilai langkah FSPPB tersebut berimplikasi luas. Selain mengganggu operasional perusahaan, juga berpotensi mengancam pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) masyarakat yang bisa berujung pada kekacauan ekonomi yang luas.
Nurmadi menegaskan, sebagai BUMN Pertamina mengemban amanah dan tanggung jawab dari negara dan rakyat untuk menjaga ketahanan energi nasional. Jadi, tegas dia, sudah seharusnya seluruh pihak di dalam tubuh BUMN itu, termasuk para pekerjanya ikut bertanggung jawab menjalankan amanah tersebut dengan sepenuh hati.
"Kalau pakai mogok kerja kan bisa menganggu kepentingan umum. Bisa mengganggu keberlanjutan perusahaan, bahkan bisa mengacaukan kegiatan ekonomi dan merambat ke berbagai sektor strategis," ujar kandidat doktor dari UNS ini.
Namun, Nurmadi mengaku bersyukur aksi tersebut berhasil diatasi oleh direksi Pertamina. Dia pun mendorong manajemen membangun komunikasi yang baik dengan FSPPB. Ia juga mengapresiasi keputusan sulit direksi yang akhirnya lebih memilih jalan tengah, menyelamatkan perusahaan dan kepentingan umum dengan mengakomodir keinginan FSPPB tersebut.
"Direksi Pertamina layak diapresiasi. Sebab, meski pasti menjadi keputusan sulit, langkah yang diambil sangat bijak dan tepat untuk memastikan operasional serta layanan Pertamina tidak terganggu," ujarnya.
Namun, Nurmadi berharap ke depan FSPPB lebih mengedepankan mekanisme yang ada dan tak lagi menggunakan ancaman aksi mogok kerja. Jika terulang, hal ini menurutnya akan menjadi preseden buruk bagi BUMN.
Sebelumnya, sikap yang sama disuarakan Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto. Dia mengaku tak habis pikir atas desakan FSPPB meminta kenaikan gaji di tengah kondisi yang masih sulit saat ini. Terlebih, gaji para pekerja Pertamina sudah sangat tinggi jika dibandingkan dengan gaji pegawai lain. "Menuntut kenaikan gaji di saat kondisi seperti ini adalah sebuah aspirasi yang tidak bijak dan kurang memiliki empati," tegasnya.
(fai)
Lihat Juga :
