Tim Kemenkeu Turun Langsung Tinjau Alokasi PMN 2021 di BUMN Pertahanan

JAKARTA - Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) meninjau alokasi penyertaan modal negara (PMN) 2021 yang digunakan BUMN. Kali ini, Kemenkeu melihat langsung progres penggunaan PMN yang sudah disuntik ke PT PAL Indonesia (Persero).

Total PMN yang diterima PAL Indonesia tahun anggaran 2021 sebesar Rp1,28 triliun. Dana segar itu digunakan untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) hingga menambah fasilitas dan peralatan Whole Local Production Kapal Selam.



Adapun tim Kemenkeu dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Pusat Rionald Silaban. Dalam kesempatan itu, Suahasil mengatakan, pihaknya bersama dengan Kementerian BUMN akan tetap memastikan profesionalisme dan good corporate governance (GCG) ihwal realisasi PMN BUMN.

“Hari ini saya berkesempatan mengunjungi PT PAL yang merupakan salah satu BUMN yang sangat baik yang harus kita teruskan operasionalnya mengerjakan pekerjaan melalui ahli teknologi dan memastikan bahwa kita sebagai negara maritim punya kemampuan di sisi maritim, membangun kapal, engineering dan rekayasa umumnya,” ungkap Suahasil, Jumat (21/1/2022).

Merespons kunjungan tersebut, Direktur Utama PAL Indonesia Kaharuddin Djenod memastikan pihaknya akan memaksimalkan PMN yang sudah diberikan pemerintah. Khususnya, memaksimalkan fasilitas perusahaan.

Dia mengakui, tidak aja satu jengkal tanah di PAL yang tidak mendapat berkah PMN. Beriringan dengan komitmen itu, dia memastikan PAL untuk melakukan transformasi industri maritim 4.0, dimana paling lambat pertengahan 2022 akan siap diimplementasikan.

"Melalui sistem ini, PAL akan mendapat kepercayaan lebih dari para stakeholder untuk bisa melihat progres pemanfaatan PMN dan proyek-proyek pembangunan kapal secara realtime,” kata dia.



PAL akan bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan dana PMN dengan mewujudkan cita-cita pembangunan kapal selam dari sebelumnya berfokus ke Joint Section untuk nantinya mampu melaksanakan Whole Local Production serta mewujudkan kemandirian alutsista matra laut.

Sejak tahun 2021, Kementerian Keuangan telah mewajibkan setiap penerima PMN untuk berkomitmen menjalankan Key Performance Indicators (KPI) yang bersifat khusus terkait dengan PMN berupa output dan outcome yang jelas serta memiliki sasaran yang benar-benar bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh semua stakeholders.