Pusing Digoyang Harga Minyak Goreng, Mendag Lutfi Curhat: Tobatlah
Senin, 31 Januari 2022 - 20:50 WIB
loading...
Mendag Muhammad Lutfi mengaku pusing mengatasi persoalan bahan pangan terutama minyak goreng belakangan ini. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
A
A
A
JAKARTA - Melambungnya harga minyak goreng sejak akhir tahun lalu yang kini berujung kelangkaan memicu polemik. Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi pun mengaku pusing mengatasi persoalan bahan pangan yang terjadi belakangan ini.
Sebagai contoh, harga cabai rawit merah di akhir tahun lalu sempat meroket hingga tembus di atas Rp100.000 per kg. Nyaris bersamaan, harga minyak goreng juga merangkak naik sejak Oktober 2021 hingga menyentuh Rp20.000 per liter jelang tutup tahun.
Memasuki 2022, langkah pemerintah menggulirkan minyak goreng satu harga yang dibanderol Rp14.000 per liter ternyata juga tidak menyelesaikan masalah, justru menimbulkan masalah baru yakni kelangkaan yang dipicu keterbatasan pasokan minyak goreng bersubsidi itu.
Baca juga: Kisruh Minyak Goreng, Mendag Ancam Beri Sanksi Tegas Bagi Pengusaha Nakal
Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI hari ini, Mendag pun meminta dukungan wakil rakyat untuk sama-sama mencari solusi.
"Jadi tidak ada ini masalah pencitraan, dan saya tidak ingin menjadi apa-apa, saya jadi menteri merdagangan saja sudah pusing, ini maksudnya tobat lah, pokoknya kita harus bereskan masalah ini sama-sama," ujarnya, Senin (31/1/2022).
Menurut Mendag, masalah stabilitas harga di pasar melibatkan banyak kelompok dan stakeholder yang ingin diperhatikan dan pemerintah pun berusaha adil. Namun, adakalanya sebuah kebijakan tidak bisa menyenangkan semua pihak.
"Saya ini pemerintah, tangannya ada dua, belain yang mana? belain yang rakyat atau belain konsumer, atau belain petani? Saya musti menyeimbangkan hal-hal tersebut," tutur mantan kepala BKPM.
Baca juga: Minyak Goreng Langka, Ini Penuturan Pedagang yang Bikin Kaget!
Mendag menegaskan, untuk masalah minyak sawit pihaknya tidak akan bisa diatur oleh para pengusaha. Pihaknya juga siap menerapkan asas keterbukaan dalam penyampaian informasi.
"Masalah kelapa sawit ini percayakan sama saya, tidak ada yang bisa mengatur saya. Semuanya saya buka, semua transparan, tidak ada yang tertutup, Jadi saya, pak Wisnu dan pak Oke Nurwan (Dirjen Kemendag) ini kita 24/7 semuanya," paparnya.
Mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat itu juga mengaku telah berkomunikasi dengan para pengusaha dan petani kelapa sawit, salah satunya terkait kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) yang bertujuan berlaku mulai 27 Januari 2022.
Baca juga: Terapkan Kebijakan DMO dan DPO Minyak Goreng, Mendag Bakal Tindak Tegas Bagi Pelanggar
“Saya ini langsung bicara dengan para pemain dan petani, tadi malam kita kumpulkan mereka semua. Dengan adanya kebijakan ini, kalau mereka komit itu harganya bisa turun," ucapnya.
Mendag menjamin bahwa tidak ada pengusaha yang bisa mengatur pemerintah, tetapi pihaknya akan mencoba untuk mengintervensi pasar agar tidak mengacaukan harga.
Lebih lanjut, Lutfi menyatakan untuk urusan minyak goreng ini kalau para produsen minyak goreng tidak ada komitmen untuk menjalankan peraturan yang telah ditetapkan, pemerintah siap menjatuhkan sanksi.
"Nah kalau seperti ini kejadiannya, ini kita tidak kasih ekspor semua sampai obligasi domestiknya kejadian (terpenuhi). Kita kasih kesempatan industri untuk menerapkan, tapi dia tidak kerjakan, ya saya kerjakan (berikan sanksi)," tandasnya.
Sebagai contoh, harga cabai rawit merah di akhir tahun lalu sempat meroket hingga tembus di atas Rp100.000 per kg. Nyaris bersamaan, harga minyak goreng juga merangkak naik sejak Oktober 2021 hingga menyentuh Rp20.000 per liter jelang tutup tahun.
Memasuki 2022, langkah pemerintah menggulirkan minyak goreng satu harga yang dibanderol Rp14.000 per liter ternyata juga tidak menyelesaikan masalah, justru menimbulkan masalah baru yakni kelangkaan yang dipicu keterbatasan pasokan minyak goreng bersubsidi itu.
Baca juga: Kisruh Minyak Goreng, Mendag Ancam Beri Sanksi Tegas Bagi Pengusaha Nakal
Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI hari ini, Mendag pun meminta dukungan wakil rakyat untuk sama-sama mencari solusi.
"Jadi tidak ada ini masalah pencitraan, dan saya tidak ingin menjadi apa-apa, saya jadi menteri merdagangan saja sudah pusing, ini maksudnya tobat lah, pokoknya kita harus bereskan masalah ini sama-sama," ujarnya, Senin (31/1/2022).
Menurut Mendag, masalah stabilitas harga di pasar melibatkan banyak kelompok dan stakeholder yang ingin diperhatikan dan pemerintah pun berusaha adil. Namun, adakalanya sebuah kebijakan tidak bisa menyenangkan semua pihak.
"Saya ini pemerintah, tangannya ada dua, belain yang mana? belain yang rakyat atau belain konsumer, atau belain petani? Saya musti menyeimbangkan hal-hal tersebut," tutur mantan kepala BKPM.
Baca juga: Minyak Goreng Langka, Ini Penuturan Pedagang yang Bikin Kaget!
Mendag menegaskan, untuk masalah minyak sawit pihaknya tidak akan bisa diatur oleh para pengusaha. Pihaknya juga siap menerapkan asas keterbukaan dalam penyampaian informasi.
"Masalah kelapa sawit ini percayakan sama saya, tidak ada yang bisa mengatur saya. Semuanya saya buka, semua transparan, tidak ada yang tertutup, Jadi saya, pak Wisnu dan pak Oke Nurwan (Dirjen Kemendag) ini kita 24/7 semuanya," paparnya.
Mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat itu juga mengaku telah berkomunikasi dengan para pengusaha dan petani kelapa sawit, salah satunya terkait kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) yang bertujuan berlaku mulai 27 Januari 2022.
Baca juga: Terapkan Kebijakan DMO dan DPO Minyak Goreng, Mendag Bakal Tindak Tegas Bagi Pelanggar
“Saya ini langsung bicara dengan para pemain dan petani, tadi malam kita kumpulkan mereka semua. Dengan adanya kebijakan ini, kalau mereka komit itu harganya bisa turun," ucapnya.
Mendag menjamin bahwa tidak ada pengusaha yang bisa mengatur pemerintah, tetapi pihaknya akan mencoba untuk mengintervensi pasar agar tidak mengacaukan harga.
Lebih lanjut, Lutfi menyatakan untuk urusan minyak goreng ini kalau para produsen minyak goreng tidak ada komitmen untuk menjalankan peraturan yang telah ditetapkan, pemerintah siap menjatuhkan sanksi.
"Nah kalau seperti ini kejadiannya, ini kita tidak kasih ekspor semua sampai obligasi domestiknya kejadian (terpenuhi). Kita kasih kesempatan industri untuk menerapkan, tapi dia tidak kerjakan, ya saya kerjakan (berikan sanksi)," tandasnya.
(ind)
Lihat Juga :
