Minyak Goreng Langka, Fadli Zon: Akibat Akumulasi Amburadulnya Tata Kelola Sawit di Indonesia
Rabu, 23 Februari 2022 - 14:16 WIB
loading...
Sudah hampir empat bulan masyarakat Indonesia mengalami kelangkaan minyak goreng. Sebagai penghasil CPO (Crude Palm Oil) terbesar di dunia, ini sebuah ironi. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Sudah hampir empat bulan masyarakat mengalami kelangkaan minyak goreng . Sebagai penghasil CPO (Crude Palm Oil) terbesar di dunia, ini sebuah ironi.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon buka suara terkait fenomena langkanya minyak goreng di pasaran belakangan ini. Dia menyebutkan, hal ini terjadi karena tata kelola sawit di Indonesia yang amburadul.
Baca Juga: Ibu-ibu Antre Beli Minyak Goreng, Bamsoet: Ironi RI Salah Satu Produsen Sawit Terbesar
Berlarut-larutnya permasalahan ini membuktikan bukan saja betapa buruk dan lambatnya penanganan pemerintah, tapi juga cermin ketidakpekaan terhadap kesulitan masyarakat yang telah tercekik di tengah krisis pandemi.
"Pemerintah tentu memiliki segudang alasan. Mulai dari naiknya harga CPO (minyak mentah) di pasar global hingga meningkatnya lonjakan kebutuhan CPO. Namun semua itu problem klise yang sebenarnya sudah dapat diprediksi," tulisnya dikutip dari akun Twitternya @fadlizon, Rabu (23/2/2022).
Akhirnya lanjutnya, karena tak adanya langkah antisipatif yang tepat, kondisi semakin amburadul. Masyarakatlah yang harus menanggung kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng.
Berdasarkan catatan Ombudsman, krisis minyak goreng di Indonesia tercermin dalam tiga fenomena yaitu penimbunan stok minyak goreng, pengalihan barang dari pasar modern ke pasar tradisional, dan munculnya panic buying di tengah masyarakat.
Sejumlah upaya memang telah dilakukan pemerintah. Mulai dari subsidi harga minyak goreng, hingga ke pembatasan keran ekspor melalui Domestic Market Obligation (DMO) dan penerapan Domestic Price Obligation (DPO). Namun, ironisnya kebijakan ini justru kian membuat stok minyak goreng di pasaran semakin terbatas, bahkan langka.
Segala kebijakan mulai dari kebijakan satu harga, subsidi minyak goreng hingga DMO dinilai gagal. Menurutnya, kebijakan pemerintah dibuat berdasarkan diagnosa yang keliru sehingga tidak nyambung.
"Kebijakan subsidi harga yang diterapkan pada kenyataannya gagal karena tak tepat sasaran. Konsumsi minyak goreng rumah tangga 61% nya adalah minyak curah, tapi kebijakan yang dilakukan justru subsidi pada minyak kemasan. Artinya kebijakan yang diambil tak nyambung," katanya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon buka suara terkait fenomena langkanya minyak goreng di pasaran belakangan ini. Dia menyebutkan, hal ini terjadi karena tata kelola sawit di Indonesia yang amburadul.
Baca Juga: Ibu-ibu Antre Beli Minyak Goreng, Bamsoet: Ironi RI Salah Satu Produsen Sawit Terbesar
Berlarut-larutnya permasalahan ini membuktikan bukan saja betapa buruk dan lambatnya penanganan pemerintah, tapi juga cermin ketidakpekaan terhadap kesulitan masyarakat yang telah tercekik di tengah krisis pandemi.
"Pemerintah tentu memiliki segudang alasan. Mulai dari naiknya harga CPO (minyak mentah) di pasar global hingga meningkatnya lonjakan kebutuhan CPO. Namun semua itu problem klise yang sebenarnya sudah dapat diprediksi," tulisnya dikutip dari akun Twitternya @fadlizon, Rabu (23/2/2022).
Akhirnya lanjutnya, karena tak adanya langkah antisipatif yang tepat, kondisi semakin amburadul. Masyarakatlah yang harus menanggung kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng.
Berdasarkan catatan Ombudsman, krisis minyak goreng di Indonesia tercermin dalam tiga fenomena yaitu penimbunan stok minyak goreng, pengalihan barang dari pasar modern ke pasar tradisional, dan munculnya panic buying di tengah masyarakat.
Sejumlah upaya memang telah dilakukan pemerintah. Mulai dari subsidi harga minyak goreng, hingga ke pembatasan keran ekspor melalui Domestic Market Obligation (DMO) dan penerapan Domestic Price Obligation (DPO). Namun, ironisnya kebijakan ini justru kian membuat stok minyak goreng di pasaran semakin terbatas, bahkan langka.
Segala kebijakan mulai dari kebijakan satu harga, subsidi minyak goreng hingga DMO dinilai gagal. Menurutnya, kebijakan pemerintah dibuat berdasarkan diagnosa yang keliru sehingga tidak nyambung.
"Kebijakan subsidi harga yang diterapkan pada kenyataannya gagal karena tak tepat sasaran. Konsumsi minyak goreng rumah tangga 61% nya adalah minyak curah, tapi kebijakan yang dilakukan justru subsidi pada minyak kemasan. Artinya kebijakan yang diambil tak nyambung," katanya.
Lihat Juga :
