Penerimaan Tersendat, Defisit APBN Melebar Jadi Rp179,1 Triliun

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada bulan Mei 2020 mencapai Rp179,1 triliun, atau sekitar 1,1% dari pendapatan domestik bruto (PDB). Angka ini sebesar 21,1% dari total defisit dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2020 yang dipatok sebesar 5,07%, kemudian direvisi menjadi 6,34%.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit ini dikarenakan terjadinya kontraksi pada penerimaan. Sedangkan anggaran untuk kebutuhan belanja sangat tinggi.

"Defisit tercatat sebesar Rp179,6 triliun atau 21,1% dari total defisit dalam Perpres 54. Ini berarti terjadi kenaikan defisit 42,8%. Kenaikan defisit dibandingkan tahun lalu terjadi karena semua penerimaan negara mengalami kontraksi," ujar Sri Mulyani dalam telekonferensi APBN KiTA, Selasa (16/6/2020).

Dia menjelaskan, pada akhir Mei, penerimaan negara baru terkumpul Rp664,3 triliun atau 37,7% dari target APBN 2020 perubahan yang diatur dalam Perpres 54/2020 sebesar Rp1.760,9 triliun. Dibandingkan tahun lalu, angka tersebut mengalami penurunan sebesar 9,1%.

Khusus penerimaan pajak, tercatat hanya sebesar Rp444,6 triliun atau turun 10,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara, penerimaan bea dan cukai terkumpul Rp81,7 triliun atau tumbuh 12,4% secara tahunan. ( Baca: Setelah Awal Pekan Naik, Hari Ini Harga Emas Melandai 0,44% )

Kemudian, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga ikut mengalami kontraksi. Tercatat hingga akhir Mei, PNBP yang terkumpul mencapai Rp136,9 triliun atau 46% dari target Perpres 54/2020.

"Kita lihat sampai akhir Mei penerimaan negara mengalami kontraksi. Seperti yang disampaikan terjadi kontraksi penerimaan dibandingkan tahun lalu akibat Covid-19," jelasnya.

Sedangkan dari sisi belanja negara tercatat sebesar Rp843,9 triliun atau 32,3% dari alokasi APBN 2020 Perubahan, yang ditetapkan Rp2.613,8 triliun. Dengan realisasi tersebut, belanja negara hingga akhir Mei turun dari periode yang sama tahun lalu sebesar 1,4%.

Dari jumlah tersebut, belanja Kementerian Lembaga (K/L) menurun sebesar 6,2% secara tahunan. Sedangkan belanja non K/L justru naik 10,1% menjadi Rp267 triliun.

"Belanja K/L Rp270,4 triliun atau 32,3%, kontraksi 6,2%. Sementara belanja non K/L naik 10% dibandingkan tahun lalu," jelasnya.