Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
YLKI Memperingatkan, Dampak Ekonomi PMK Jika Jadi Wabah ke Ternak Lokal Sangat Besar
loading...
Merebaknya kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di Jawa Timur tengah menjadi perhatian, YLKI menekankan pemerintah harus menjamin bahwa daging yang beredar aman. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Merebaknya kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di Jawa Timur tengah menjadi perhatian banyak orang. Mengingat daging hewan khususnya sapi menjadi bahan pangan yang sering dikonsumsi masyarakat Indonesia terlebih sebentar lagi memasuki Hari Raya Idul Adha .
Terkait hal itu, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, pemerintah harus menjamin bahwa daging yang beredar di masyarakat adalah daging yang aman dan sehat, tidak terkontaminasi oleh PMK.
"Hal ini sangat penting untuk menciptakan rasa aman pada masyarakat saat mengkonsumsi daging. Apalagi sebentar lagi akan Idul Adha," ujar Tulus dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/5/2022).
Dia menegaskan, pemerintah harus gerak cepat dan tepat untuk mengendalikan kasus PMK ini, agar jangan sampai harga daging di pasaran melonjak karena kasus PMK tersebut. "Apalagi kalau ujung-ujungnya harus impor daging," imbuhnya.
Oleh karena itu, Tulus menilai, kasus PMK harus dilokalisir, jangan sampai merebak ke daerah lain, apalagi menjadi wabah nasional PMK. Sebab dia bilang, jika PMK ini menjadi wabah nasional pada ternak lokal, maka kerugian sosial ekonominya sangat besar.
Sebelumnya, Direktur Utama Holding Pangan ID Food, Frans Marganda Tambunan mengatakan, melalui anak usahanya di sektor peternakan, ID Food telah melakukan upaya pencegahan PMK tersebut sedari dini.
Dia membeberkan, ada 4 langkah pencegahan dini PMK yang diterapkan ID Food, yaitu:
- tidak menerima ternak dari wilayah yang terduga terdampak PMK
- melakukan tindakan karantina atau isolasi terhadap ternak yang baru datang atau pindah dari lokasi kandang lain
- menggunakan prosedur biosecurity yang ketat pada wilayah kawasan peternakan yang dikelola anak usaha Holding PT Berdikari member of ID Food
- mengupayakan vaksin terhadap ternak sapi dan domba, serta upaya pencegahan lainnya.
“Upaya pencegahan ini merupakan dukungan Holding pangan terhadap Pemerintah dalam memutus penyebaran PMK pada hewan ternak," ungkapnya.
Terkait hal itu, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, pemerintah harus menjamin bahwa daging yang beredar di masyarakat adalah daging yang aman dan sehat, tidak terkontaminasi oleh PMK.
"Hal ini sangat penting untuk menciptakan rasa aman pada masyarakat saat mengkonsumsi daging. Apalagi sebentar lagi akan Idul Adha," ujar Tulus dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/5/2022).
Dia menegaskan, pemerintah harus gerak cepat dan tepat untuk mengendalikan kasus PMK ini, agar jangan sampai harga daging di pasaran melonjak karena kasus PMK tersebut. "Apalagi kalau ujung-ujungnya harus impor daging," imbuhnya.
Oleh karena itu, Tulus menilai, kasus PMK harus dilokalisir, jangan sampai merebak ke daerah lain, apalagi menjadi wabah nasional PMK. Sebab dia bilang, jika PMK ini menjadi wabah nasional pada ternak lokal, maka kerugian sosial ekonominya sangat besar.
Sebelumnya, Direktur Utama Holding Pangan ID Food, Frans Marganda Tambunan mengatakan, melalui anak usahanya di sektor peternakan, ID Food telah melakukan upaya pencegahan PMK tersebut sedari dini.
Dia membeberkan, ada 4 langkah pencegahan dini PMK yang diterapkan ID Food, yaitu:
- tidak menerima ternak dari wilayah yang terduga terdampak PMK
- melakukan tindakan karantina atau isolasi terhadap ternak yang baru datang atau pindah dari lokasi kandang lain
- menggunakan prosedur biosecurity yang ketat pada wilayah kawasan peternakan yang dikelola anak usaha Holding PT Berdikari member of ID Food
- mengupayakan vaksin terhadap ternak sapi dan domba, serta upaya pencegahan lainnya.
“Upaya pencegahan ini merupakan dukungan Holding pangan terhadap Pemerintah dalam memutus penyebaran PMK pada hewan ternak," ungkapnya.
(akr)
Explore More