PKPU WSBP Capai Homologasi, Dirut: Ini Awal Mula Pemulihan Kembali Perseroan
Selasa, 21 Juni 2022 - 14:34 WIB
loading...
Usai PKPU Waskita Beton optimistis bakal tumbuh kembali. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) berhasil mencapai kesepakatan damai dengan seluruh kreditur melalui proses homologasi. Berdasarkan hasil akhir voting, sebesar 92,8% kreditur konkuren dan 80,6% kreditur separatis telah mendukung dan memberikan suara setuju dalam voting rencana perdamaian WSBP.
Baca juga: Dapat Rp50 Juta per Bulan, Gaji Satpol PP DKI Kalahkan Gaji Menteri
President Director WSBP FX Poerbayu Ratsunu menyatakan bahwa hasil PKPU ini menjadi motivasi dan pondasi yang baik untuk WSBP kembali bertumbuh. Ini adalah jejak awal untuk babak baru pemulihan kinerja WSBP.
“New Chapter, New Strength. Ini awal mula pemulihan kembali WSBP menjadi perusahaan berkinerja unggul dan kuat,” kata Poerbayu, Selasa (21/6/2022).
Ke depannya, Manajemen WSBP akan melakukan strategi perbaikan untuk dapat meningkatkan keberlanjutan bisnis dan terwujud pemulihan kinerja perusahaan sehingga dapat melaksanakan seluruh kewajibannya kepada para kreditur.
“Kami siap mematuhi komitmen kepada para kreditur, serta siap untuk berkontribusi lebih besar dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia,” jelas Poerbayu.
Sebelumnya, Pengurus PKPU WSBP Allova Herling Mengko menyampaikan bahwa proses sidang berjalan kondusif meski tidak seluruh kreditur menyatakan setuju atas penawaran perdamaian.
"Berjalan cukup kondusif, namun memang ada sedikit kreditor yang keberatan, tapi ini masih hal yang lumrah dalam dinamika PKPU," kata Allova usai sidang PKPU WSBP di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, katanya.
Sebagai informasi, pemegang obligasi tidak dapat memberikan suara karena perwakilan pemegang obligasi tidak menyampaikan dokumen yang disyaratkan sehingga tidak memiliki legal standing yang cukup.
Allova menerangkan, sebetulnya para pemegang obligasi bukan tidak memiliki hak suara, akan tetapi mereka tidak memiliki kewenangan yang mana kewenangan tersebut harus dilandasi pada suatu keputusan. Dalam konteks pemegang obligasi, kedudukan tertinggi sebuah keputusan adalah hasil rapat umum pemegang obligasi.
"Jadi kita mengacu pada perjanjian perwaliamanatan yang mana itu disyaratkan. Dan surat keputusan itu tidak ada, tidak bisa mereka tunjukkan, padahal secara formal sudah pernah kita minta, tapi itu tidak dipenuhi. Sehingga dalam hal ini mereka tidak punya legal standing," kata Allova.
"Dalam voting kemarin kami sudah meminta wali amanat agar menyampaikan hasil keputusan rapat umum pemegang obligasi terhadap usulan rencana perdamaian yg diajukan oleh Waskita Beton, ternyata hal itu tidak bisa disampaikan beberapa pemegang obligasi yang tidak setuju," sambung dia.
Ia menegaskan, secara keseluruhan proposal perdamaian disambut baik. Hal itu terlihat dari angka yang ada, karena mayoritas kreditor dari 9 perbankan menyatakan setuju dan hanya 1 pihak yang menolak.
"Kemudian kreditor konkruen didukung mayoritas para vendor, sehingga bisa disimpulkan proposal perdamaian ini diterima oleh para kreditor," ungkapnya.
Baca juga: Dapat Rp50 Juta per Bulan, Gaji Satpol PP DKI Kalahkan Gaji Menteri
President Director WSBP FX Poerbayu Ratsunu menyatakan bahwa hasil PKPU ini menjadi motivasi dan pondasi yang baik untuk WSBP kembali bertumbuh. Ini adalah jejak awal untuk babak baru pemulihan kinerja WSBP.
“New Chapter, New Strength. Ini awal mula pemulihan kembali WSBP menjadi perusahaan berkinerja unggul dan kuat,” kata Poerbayu, Selasa (21/6/2022).
Ke depannya, Manajemen WSBP akan melakukan strategi perbaikan untuk dapat meningkatkan keberlanjutan bisnis dan terwujud pemulihan kinerja perusahaan sehingga dapat melaksanakan seluruh kewajibannya kepada para kreditur.
“Kami siap mematuhi komitmen kepada para kreditur, serta siap untuk berkontribusi lebih besar dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia,” jelas Poerbayu.
Sebelumnya, Pengurus PKPU WSBP Allova Herling Mengko menyampaikan bahwa proses sidang berjalan kondusif meski tidak seluruh kreditur menyatakan setuju atas penawaran perdamaian.
"Berjalan cukup kondusif, namun memang ada sedikit kreditor yang keberatan, tapi ini masih hal yang lumrah dalam dinamika PKPU," kata Allova usai sidang PKPU WSBP di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, katanya.
Sebagai informasi, pemegang obligasi tidak dapat memberikan suara karena perwakilan pemegang obligasi tidak menyampaikan dokumen yang disyaratkan sehingga tidak memiliki legal standing yang cukup.
Allova menerangkan, sebetulnya para pemegang obligasi bukan tidak memiliki hak suara, akan tetapi mereka tidak memiliki kewenangan yang mana kewenangan tersebut harus dilandasi pada suatu keputusan. Dalam konteks pemegang obligasi, kedudukan tertinggi sebuah keputusan adalah hasil rapat umum pemegang obligasi.
"Jadi kita mengacu pada perjanjian perwaliamanatan yang mana itu disyaratkan. Dan surat keputusan itu tidak ada, tidak bisa mereka tunjukkan, padahal secara formal sudah pernah kita minta, tapi itu tidak dipenuhi. Sehingga dalam hal ini mereka tidak punya legal standing," kata Allova.
"Dalam voting kemarin kami sudah meminta wali amanat agar menyampaikan hasil keputusan rapat umum pemegang obligasi terhadap usulan rencana perdamaian yg diajukan oleh Waskita Beton, ternyata hal itu tidak bisa disampaikan beberapa pemegang obligasi yang tidak setuju," sambung dia.
Ia menegaskan, secara keseluruhan proposal perdamaian disambut baik. Hal itu terlihat dari angka yang ada, karena mayoritas kreditor dari 9 perbankan menyatakan setuju dan hanya 1 pihak yang menolak.
"Kemudian kreditor konkruen didukung mayoritas para vendor, sehingga bisa disimpulkan proposal perdamaian ini diterima oleh para kreditor," ungkapnya.
(uka)
Lihat Juga :
