Tekan Inflasi, DJPb Sulsel Optimalkan Percepatan Belanja Fungsi Ekonomi
loading...
Pemerintah akan memaksimalkan percepatan belanja fungsi ekonomi di bidang transportasi untuk menekan inflasi. Foto/Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Naiknya harga komoditas pangan dan transportasi menjadi pemicu terjadinya inflasi sebesar 0,28 persen pada bulan Mei 2022 di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
Dimana terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 110,38 pada April 2022 menjadi 110,70 pada Mei 2022.
Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga pada Mei 2022, yakni angkutan udara, tarif air PAM, daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng, ikan layang/benggol, rokok kretek filter, parfum, kontrak rumah, dan mie kering instant.
Untuk kelompok transportasi memberikan andil paling besar terhadap inflasi, yaitu sebesar 0,228 persen bila dibandingkan dengan kelompok lainnya.
Dengan inflasi tertinggi terjadi di Kota Parepare sebesar 1,88 persen, dan inflasi terendah terjadi di Kota Makassar sebesar 0,13 persen.
Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulsel, Syaiful mengatakan, pemerintah akan berupaya memaksimalkan percepatan belanja fungsi ekonomi di bidang transportasi, sehingga diharapkan dapat meminimalisis lonjakan harga di bidang transportasi yang memicu inflasi.
"Pemerintah berupaya agar terus mendorong percepatan belanja fungsi ekonomi bidang transportasi sehingga mampu menekan biaya transportasi di Sulawesi Selatan," tandasnya.
Untuk komoditas pangan sendiri, DJPb Sulsel bersama Pemerintah Daerah, akan terus menjaga stabilitas harga yang beredar di masyarakat dengan melakukan operasi pasar, sehingga harga tetap terjangkau dan inflasi tetap dapat di tekan.
Kata dia, DJPb akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan intansi teknis Kementerian dan Lembaga yang berwewenang langsung dalam menjaga stabilitas harga di masyarakat.
"Dalam hal diperlukan akan mendorong instansi di pemerintah pusat, seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Sosial dan pemerintah daerah untuk melakukan operasi pasar," paparnya
Sementara itu, untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga akibat tingginya permintaan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah juga berupaya memastikan ketersediaan kebutuhan masyarakat dalam jumlah yang cukup, melalui koordinasi dengan pihak terkait terutama dengan pemerintah daerah.
Di lain sisi, konflik Rusia-Ukraina juga mendorong kenaikan harga komoditas global dan mempercepat pengetatan kebijakan moneter. Oleh karena itu, perlu diwaspadai dampak rambatan ke domestik dalam bentuk naiknya inflasi dan beban pembiayaan.
Kenaikan harga komoditas global, di satu sisi meningkatkan kinerja penerimaan negara, namun juga berpotensi akan meningkatkan belanja negara berupa subsidi energi dan kompensasi. Sehingga APBN kembali harus bekerja keras menjadi shock absorber atas berbagai gejolak dan tekanan global.
“Kami melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh satker mitra kerja kanwil DJPb Sulsel, dan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD,” tutupnya.
Dimana terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 110,38 pada April 2022 menjadi 110,70 pada Mei 2022.
Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga pada Mei 2022, yakni angkutan udara, tarif air PAM, daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng, ikan layang/benggol, rokok kretek filter, parfum, kontrak rumah, dan mie kering instant.
Untuk kelompok transportasi memberikan andil paling besar terhadap inflasi, yaitu sebesar 0,228 persen bila dibandingkan dengan kelompok lainnya.
Dengan inflasi tertinggi terjadi di Kota Parepare sebesar 1,88 persen, dan inflasi terendah terjadi di Kota Makassar sebesar 0,13 persen.
Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulsel, Syaiful mengatakan, pemerintah akan berupaya memaksimalkan percepatan belanja fungsi ekonomi di bidang transportasi, sehingga diharapkan dapat meminimalisis lonjakan harga di bidang transportasi yang memicu inflasi.
"Pemerintah berupaya agar terus mendorong percepatan belanja fungsi ekonomi bidang transportasi sehingga mampu menekan biaya transportasi di Sulawesi Selatan," tandasnya.
Untuk komoditas pangan sendiri, DJPb Sulsel bersama Pemerintah Daerah, akan terus menjaga stabilitas harga yang beredar di masyarakat dengan melakukan operasi pasar, sehingga harga tetap terjangkau dan inflasi tetap dapat di tekan.
Kata dia, DJPb akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan intansi teknis Kementerian dan Lembaga yang berwewenang langsung dalam menjaga stabilitas harga di masyarakat.
"Dalam hal diperlukan akan mendorong instansi di pemerintah pusat, seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Sosial dan pemerintah daerah untuk melakukan operasi pasar," paparnya
Sementara itu, untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga akibat tingginya permintaan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah juga berupaya memastikan ketersediaan kebutuhan masyarakat dalam jumlah yang cukup, melalui koordinasi dengan pihak terkait terutama dengan pemerintah daerah.
Di lain sisi, konflik Rusia-Ukraina juga mendorong kenaikan harga komoditas global dan mempercepat pengetatan kebijakan moneter. Oleh karena itu, perlu diwaspadai dampak rambatan ke domestik dalam bentuk naiknya inflasi dan beban pembiayaan.
Kenaikan harga komoditas global, di satu sisi meningkatkan kinerja penerimaan negara, namun juga berpotensi akan meningkatkan belanja negara berupa subsidi energi dan kompensasi. Sehingga APBN kembali harus bekerja keras menjadi shock absorber atas berbagai gejolak dan tekanan global.
“Kami melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh satker mitra kerja kanwil DJPb Sulsel, dan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD,” tutupnya.
(agn)
Lihat Juga :
