Kerek Harga TBS Sawit, Ini Titah Luhut ke Mendag Zulhas
Sabtu, 02 Juli 2022 - 07:17 WIB
loading...
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah tengah berupaya menemukan keseimbangan antara target dari sisi hulu hingga hilir terkait pengendalian minyak goreng .
“Saat ini harga minyak goreng telah mencapai Rp14.000 per liter di Jawa-Bali, sehingga kebijakan di sisi hulu dapat kita mulai relaksasi secara hati-hati untuk mempercepat ekspor dan memperbaiki harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani,” ujarnya dalam rapat evaluasi kebijakan pengendalian minyak goreng, dikutip Sabtu (2/7/2022).
Menurut Luhut, pemerintah juga sepakat akan segera mendorong penyesuaian harga minyak goreng curah rakyat (MGCR) di luar Jawa-Bali yang masih belum sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Selain itu, Luhut juga meminta kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mempercepat pelaksanaan program minyak goreng kemasan rakyat (MinyaKita).
“Untuk mengakselerasi minyak goreng kemasan perlu diberikan insentif yang menarik bagi produsen, sehingga mereka dapat bergerak lebih cepat dan pengiriman juga menjadi lebih mudah karena dapat menggunakan jalur distribusi biasa seperti kapal kontainer, tidak harus menggunakan kapal curah,” bebernya.
Baca juga: Ini Fakta Menarik Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi dan NIK
Pada bulan Juni, pemerintah telah memberikan alokasi ekspor sebesar 3,41 juta ton melalui program transisi dan percepatan.
Alokasi ini diberikan untuk memberikan kepastian kepada dunia usaha untuk melakukan ekspor, dan khusus untuk program transisi dapat dipergunakan selama beberapa bulan ke depan.
Hingga akhir Juni, kata Luhut, total minyak goreng curah yang disalurkan sebagai bagian Domestic Market Obligation (DMO) produsen minyak goreng telah mencapai lebih dari 270.000 ton.
Alokasi ekspor dari program DMO juga dapat dipergunakan selama 6 bulan dan sebagian telah dikonversi menjadi hak ekspor.
Lebih lanjut, Luhut menyampaikan ihwal langkah pemerintah untuk mempercepat realisasi ekspor dikarenakan kapasitas tangki-tangki yang dalam waktu dekat akan kembali penuh. Selain itu, hal ini juga dilakukan mengingat masih rendahnya harga TBS kelapa sawit di sisi petani.
"Saya minta Kemendag untuk dapat meningkatkan pengali ekspor menjadi tujuh kali untuk ekspor sejak 1 Juli ini dengan tujuan utama untuk menaikkan harga TBS di petani secara signifikan,” tandasnya.
Baca juga: Keluhkan Harga TBS Sawit, Apkasindo: Pajak dan Pungutan Dibebankan ke Petani
Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas menyampaikan, dengan sudah dibukanya keran ekspor, ketersediaan minyak goreng di pasar juga sudah melimpah. Sehingga, harga TBS petani bisa terkerek naik.
"Ini maksudnya kita keliling ini itu, kalau minyaknya lancar, produsen lancar, jualannya lancar, ekspor lancar, akhirnya beli lagi, TBS akhirnya harganya naik," kata Mendag Zulhas di pasar Klender, Jakarta Timur, Rabu (22/6/2022).
Menurut Zulhas salah satu upaya untuk kembali meningkatkan harga TBS di tingkat petani adalah dengan cara mempercepat proses distribusi minyak goreng curah ke masyarakat.
"Kalau ini tidak lancar, Tanki CPO ini masih penuh, tidak bisa beli TBS kan, makanya kita percepat (distribusinya)," imbuhnya.
Baca juga: Kenapa Minyak Goreng Sawit Dilarang di Eropa? Ini Alasannya!
Berdasarkan data posko pengaduan harga TBS Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) di 22 provinsi, per 23 Juni harga TBS menyentuh angka Rp1.000-an, yakni Rp1.127 per kilogram untuk petani swadaya, dan Rp2.002 per kilogram untuk petani bermitra. Harga ini 24-57% di bawah harga normal jika berdasarkan harga penetapan dinas perkebunan di 22 provinsi tersebut.
Ketua Umum Apkasindo Gulat Menurung menyebut penyebab anjloknya harga TBS salah satunya karena besaran pajak-pajak ekspor.
Di antaranya bea keluar (BK), pungutan ekspor (PE) BPDPKS, pemenuhan wajib pasok dan harga (DMO/DPO), serta percepatan ekspor “Flush Out”. Besaran pajak-pajak ekspor tersebut, kemudian dibebankan kepada petani.
Mengutip laman portal kaltim.inews.id, penurunan harga TBS sawit terjadi di semua wilayah di Kalimantan Timur, salah satunya di kabupaten Paser.
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Kabupaten Paser Djoko Bawono pada Selasa (28/6) mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan harga TBS sawit turun menjadi Rp700-900 per kg. Harga tersebut jauh dari harga TBS kelapa sawit yang telah ditetapkan Pemprov Kaltim yakni kisaran Rp2.500 per kg.
“Saat ini harga minyak goreng telah mencapai Rp14.000 per liter di Jawa-Bali, sehingga kebijakan di sisi hulu dapat kita mulai relaksasi secara hati-hati untuk mempercepat ekspor dan memperbaiki harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani,” ujarnya dalam rapat evaluasi kebijakan pengendalian minyak goreng, dikutip Sabtu (2/7/2022).
Menurut Luhut, pemerintah juga sepakat akan segera mendorong penyesuaian harga minyak goreng curah rakyat (MGCR) di luar Jawa-Bali yang masih belum sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Selain itu, Luhut juga meminta kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mempercepat pelaksanaan program minyak goreng kemasan rakyat (MinyaKita).
“Untuk mengakselerasi minyak goreng kemasan perlu diberikan insentif yang menarik bagi produsen, sehingga mereka dapat bergerak lebih cepat dan pengiriman juga menjadi lebih mudah karena dapat menggunakan jalur distribusi biasa seperti kapal kontainer, tidak harus menggunakan kapal curah,” bebernya.
Baca juga: Ini Fakta Menarik Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi dan NIK
Pada bulan Juni, pemerintah telah memberikan alokasi ekspor sebesar 3,41 juta ton melalui program transisi dan percepatan.
Alokasi ini diberikan untuk memberikan kepastian kepada dunia usaha untuk melakukan ekspor, dan khusus untuk program transisi dapat dipergunakan selama beberapa bulan ke depan.
Hingga akhir Juni, kata Luhut, total minyak goreng curah yang disalurkan sebagai bagian Domestic Market Obligation (DMO) produsen minyak goreng telah mencapai lebih dari 270.000 ton.
Alokasi ekspor dari program DMO juga dapat dipergunakan selama 6 bulan dan sebagian telah dikonversi menjadi hak ekspor.
Lebih lanjut, Luhut menyampaikan ihwal langkah pemerintah untuk mempercepat realisasi ekspor dikarenakan kapasitas tangki-tangki yang dalam waktu dekat akan kembali penuh. Selain itu, hal ini juga dilakukan mengingat masih rendahnya harga TBS kelapa sawit di sisi petani.
"Saya minta Kemendag untuk dapat meningkatkan pengali ekspor menjadi tujuh kali untuk ekspor sejak 1 Juli ini dengan tujuan utama untuk menaikkan harga TBS di petani secara signifikan,” tandasnya.
Baca juga: Keluhkan Harga TBS Sawit, Apkasindo: Pajak dan Pungutan Dibebankan ke Petani
Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas menyampaikan, dengan sudah dibukanya keran ekspor, ketersediaan minyak goreng di pasar juga sudah melimpah. Sehingga, harga TBS petani bisa terkerek naik.
"Ini maksudnya kita keliling ini itu, kalau minyaknya lancar, produsen lancar, jualannya lancar, ekspor lancar, akhirnya beli lagi, TBS akhirnya harganya naik," kata Mendag Zulhas di pasar Klender, Jakarta Timur, Rabu (22/6/2022).
Menurut Zulhas salah satu upaya untuk kembali meningkatkan harga TBS di tingkat petani adalah dengan cara mempercepat proses distribusi minyak goreng curah ke masyarakat.
"Kalau ini tidak lancar, Tanki CPO ini masih penuh, tidak bisa beli TBS kan, makanya kita percepat (distribusinya)," imbuhnya.
Baca juga: Kenapa Minyak Goreng Sawit Dilarang di Eropa? Ini Alasannya!
Berdasarkan data posko pengaduan harga TBS Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) di 22 provinsi, per 23 Juni harga TBS menyentuh angka Rp1.000-an, yakni Rp1.127 per kilogram untuk petani swadaya, dan Rp2.002 per kilogram untuk petani bermitra. Harga ini 24-57% di bawah harga normal jika berdasarkan harga penetapan dinas perkebunan di 22 provinsi tersebut.
Ketua Umum Apkasindo Gulat Menurung menyebut penyebab anjloknya harga TBS salah satunya karena besaran pajak-pajak ekspor.
Di antaranya bea keluar (BK), pungutan ekspor (PE) BPDPKS, pemenuhan wajib pasok dan harga (DMO/DPO), serta percepatan ekspor “Flush Out”. Besaran pajak-pajak ekspor tersebut, kemudian dibebankan kepada petani.
Mengutip laman portal kaltim.inews.id, penurunan harga TBS sawit terjadi di semua wilayah di Kalimantan Timur, salah satunya di kabupaten Paser.
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Kabupaten Paser Djoko Bawono pada Selasa (28/6) mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan harga TBS sawit turun menjadi Rp700-900 per kg. Harga tersebut jauh dari harga TBS kelapa sawit yang telah ditetapkan Pemprov Kaltim yakni kisaran Rp2.500 per kg.
(ind)
Lihat Juga :
