Mau Dibawa Kemana Tapera?

Sejumlah perbankan pun menyambut baik jelang pengoperasian BP Tapera pada awal 2021. Head of Retail PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Hermita Akmal mengatakan BNI sudah siap lantaran sebelumnya juga sudah berpengalaman mengurusi dana perumahan pegawai negeri sipil dari skema Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum).

"Saya melihatnya kalau ASN (aparatur sipil negara) didahulukan malah lebih bagus, bisa adaptasi dulu, trial and error, supaya bisa berjalan lancar," ungkap Hermita. Apalagi, menurutnya, program ini bisa lebih baik dari program Bapertarum karena juga bisa digunakan selain untuk membeli rumah, juga bisa untuk merenovasi dan membangun rumah.

"Dari sisi perbankan sangat mendukung, apalagi melihat bahwa dari sekian banyak anggaran yang disediakan yang terserap baru 12% untuk PNS, berarti banyak PNS yang banyak belum punya rumah. Program ini diharapkan bisa memaksimalkan penyerapannya," kata Hermita.

Agar masyarakat lebih tertarik mengikuti Tapera, ada baiknya pemerintah juga membuat relaksasi bagi peserta yang ingin mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR) sehingga semua bisa dapat rumah dengan proses yang tidak berbelit-belit. "Nah, relaksasinya apa saja? Ini perlu dirembuk bareng lagi. Intinya, perbankan sangat mendukung," ujarnya.

Sementara itu, Executive Vice President PT Bank Tabungan Negara Tbk Suryanti Agustinar mengatakan BTN sudah siap menjadi pusat finansial lantaran sudah mempunyai data lengkap tentang kondisi perumahan dan penyebarannya.

"Jadi, kami bisa tambah sinergi dengan PPDPP (Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan). BP Tapera akan melakukan pengelolaan dan juga pemupukan. Kami berharap selain untuk pemanfaatan, kami bisa menjadi tempat pemupukan dana," bilangnya.

Sebagai bank yang juga fokus pada pemenuhan program sejuta rumah, Tapera diharapkan juga bisa memperbesar pasar perumahan menengah bawah untuk kalangan di atas MBR sekalipun dengan menyediakan bunga yang tetap rendah.

"Kami sudah mempersiapkan diri karena segmennya akan bertambah. Dukungan yang kami butuhkan adalah bagaimana untuk masalah regulator untuk rencana pengalihan FLPP ke BP Tapera," tuturnya.

Suryanti juga mengusulkan agar pemerintah nantinya masih harus memerincikan mekanisme pengalihan dari FLPP, mekanisme kepesertaan bagi MBR yang sudah mendapat manfaat FLPP, dan tentang pedoman pengelolaan tapera.

Sebagai penutup, Indra berharap webinar ini bisa memberikan dampak kebijakan yang positif kepada stake holder serta masyarakat. "Ngopi sore bareng jurnalis ini sengaja kami gagas, sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi program pemerintah, asosiasi serta perusahaan kepada stake holder, juga masyarakat umum. Dari webinar ini, diharapkan semua memahami arah kebijakan yang diambil dan bagaimana stakeholder menjalankan sekaligus mengawasinya," pungkas Indra yang juga Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Agen Real Estat Andalan Indonesia (Lsp Area Indonesia).