alexametrics

Mau Dibawa Kemana Tapera?

loading...
Mau Dibawa Kemana Tapera?
Acara Ngopi Sore Bareng Jurnalis bertema Mau Dibawa Kemana Tapera? yang dipandu pengamat properti Indra Utama (kiri) dan mantan Ketua Umum REI Soelaeman Soemawinata. Foto/Dok.
A+ A-
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) akan beroperasi pada 2021. Operasional BP Tapera telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Mei 2020.

Tapera diharapkan menjadi solusi mengatasi backlog perumahan dengan penyediaan dana murah jangka panjang dan berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan yang terjangkau dan layak huni, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Skema Tapera bisa menjadi angin segar terutama mereka yang belum punya rumah.

Namun di saat pandemi seperti ini, iuran Tapera dinilai bisa menyebabkan situasi yang kontroversial. Masalah ini dibahas dalam virtual meeting bertajuk Ngopi Sore Bareng Jurnalis bertema "Mau Dibawa Kemana Tapera?" pada Jumat (26/6/2020).

Virtual meeting ini menghadirkan pengamat properti yang jyga Pemimpin Redaksi Majalah Property&Bank, Indra Utama, serta mantan Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Soelaeman Soemawinata. Juga pembicara lainnya, yaitu Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto, Komisioner BP Tapera, Adi Setianto, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) PUPR, Arief Sabaruddin, Head of Retail PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Hermita Akmal, dan Executive Vice President PT Bank Tabungan Negara Tbk Suryanti Agustinar.



Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan, proses pasokan penyediaan perumahan untuk masyarakat tidak berubah, meski ada BP Tapera. "Dengan adanya Tapera, proses ini (penyediaan perumahan) tidak akan berubah. Itu yang penting," tegas Eko saat memaparkan outline pembahasan Tapera.

Ia menegaskan, kehadiran BP Tapera bukan berarti proses pasokan dalam penyediaan rumah masyarakat jadi lebih mudah dan cepat. Baca: Aturan Investasi Dana Tapera Harus Transparan



Eko mengakui ada pihak yang mengharapkan rantai pasok penyediaan perumahan bakal lebih mudah karena bakal banyak diurus BP Tapera. "Banyak yang mengharapkan BP Tapera ada terus kemudian proses dipermudah, misalnya tanah, misalnya desain, pengennya menghindari ketentuan atau pedoman teknis, kemudian perizinan lebih cepat," ucapnya.

"Kita sudah punya PP untuk pengurusan perizinan yang dipercepat, kemudian ada konstruksi dan seterusnya ini proses tetep berjalan," tambahnya. Eko menjelaskan kondisi di Perbankan termasuk akad serah terima kunci bakal tetap sama. Lanjutnya, BP Tapera fokusnya mayoritas ada di pembiayaan.

"Akan aneh kalau BP Tapera diminta bereskan ini (rantai pasok penyediaan perumahan). BP Tapera hanya mendukung dari sisi pembiayaan saja," ujar Eko.

Sementara, Komisioner BP Tapera, Adi Setianto menjelaskan, pihaknya dalam menjalankan program bakal mengedepankan asas gotong royong. Ia mencontohkan asas tersebut seperti yang saat ini diterapkan di BPJS Kesehatan.

"Contoh sederhananya gini, BPJS Kesehatan yang mampu tetap ngiur (bayar iuran) tapi jarang memakai fasilitas. Jadi uang yang dikumpulkan iuran ini, dipakai yang kurang mampu, kira-kira seperti itu," kata Adi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (27/6/2020). Baca: HIPPI DKI Sebut PP Tapera Membebani Pengusaha dan Pekerja

Ia menjelaskan masyarakat yang mempunyai penghasilan di atas Rp8 juta dan sudah mempunyai rumah tetap disimpan di BP Tapera dalam bentuk tabungan. Dana tersebut, terangnya, akan dikelola dan dikembangkan dengan baik.

"Hasilnya, ya kita kembalikan kepada penabung. Tapi selama mereka belum pakai, kita bisa pinjamkan dananya ke golongan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang menerima manfaat, kira-kira seperti itu," jelas pria kelahiran Surabaya, 7 Mei 1961.

Mantan Direktur PT Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Negara Indonesia (BNI) ini menambahkan, dalam menjalankan BP Tapera harus mempunyai unsur kebermanfaatan kepada masyarakat yang disasar. Ia menuturkan pihaknya juga tidak terlalu memikirkan motif mendapatkan profit.

"Ini nirlaba, kami lembaga yang dibentuk profit motif. Jadi untuk mengelola BP Tapera, kami diberikan dana sebagai modal awal oleh pemerintah Rp2,5 triliun. Itu kami kelola dananya, dipakai untuk operasional BP Tapera. Jadi murni hasil tabungan yang kita kelola di BP Tapera, dikelola kembali ke mereka yakni masing-masing peserta," terangnya.

Hal senada dilontarkan Kementerian PUPR melalui Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP). BLU PPDPP menyalurkan dana bantuan perumahan untuk MBR melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Pada 2020, pemerintah menempatkan anggaran penyaluran FLPP sebesar Rp11 triliun, yang terdiri dari Rp9 triliun DIPA 2020 dan Rp2 triliun dari pengembalian pokok untuk 102.500 unit rumah. Tercatat hingga 18 Juni 2020, penyaluran FLPP tahun ini telah mencapai Rp6,87 triliun untuk 67.982 unit rumah, atau telah mencapai 66,32%. Sehingga total penyaluran FLPP sejak tahun 2010 hingga 12 Juni 2020 mencapai Rp51,24 triliun untuk 723.584 unit rumah.

Proses penyalurannya dilaksanakan dengan mengedepankan teknologi informasi melalui aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep) dan Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang).
halaman ke-1 dari 2
Ikuti Kuis Berhadiah Puluhan Juta Rupiah di SINDOnews
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak
Top