Terpecah, 2 Negara Ini Tolak Aturan Pembatasan Gas Uni Eropa

Sabtu, 06 Agustus 2022 - 17:39 WIB
loading...
Terpecah, 2 Negara Ini Tolak Aturan Pembatasan Gas Uni Eropa
Tak semua negara Uni Eropa setuju rencana pembatasan penggunaan gas yang tengah disiapkan blok tersebut. Foto/Ilustrasi/Reuters
A A A
BRUSSELS - Negara-negara Uni Eropa (UE) secara resmi mengadopsi rencana darurat blok itu untuk membatasi penggunaan gas pada Jumat (5/8) lalu. Namun, dua negara yakni Polandia dan Hungaria secara resmi menolak ketentuan tersebut.

Kesepakatan pembatasan itu diambil negara-negara UE untuk mencoba mengisi penyimpanan gas mempersiapkan kemungkinan penghentian penuh pasokan gas dari Rusia. Perjanjian tersebut meminta semua negara UE secara secara sukarela memangkas penggunaan gas sebesar 15% pada musim dingin ini, dan dapat membuat kesepakatan itu mengikat dalam keadaan darurat pasokan, meskipun untuk beberapa negara dan industri tersedia banyak pilihan.

Baca Juga: Tanpa Gas Rusia, Musim Dingin Akan Uji Persatuan Eropa

Mengutip Reuters, Sabtu (6/8/2022), negara-negara Uni Eropa -kecuali Hungaria dan Polandia - pada hari Jumat lalu secara resmi menyetujui undang-undang yang akan mewujudkan kesepakatan tersebut. Hal itu diketahui dari sebuah dokumen yang diterbitkan oleh Republik Ceko, yang saat ini memimpin negosiasi negara-negara Uni Eropa.

Hungaria, yang sedang dalam pembicaraan untuk membeli lebih banyak gas dari Rusia, adalah satu-satunya negara yang menentang kesepakatan itu pekan lalu. Hungaria juga mempertanyakan legalitas aturan UE yang memengaruhi bauran energi nasional atau keamanan energi suatu negara.

Baca Juga: Jerman Terancam Kerusuhan Besar akibat Kenaikan Harga Pangan dan Energi

Polandia juga menentang undang-undang final, meskipun minggu lalu masih mendukung kesepakatan tersebut. Polandia menggambarkan dasar hukum undang-undang itu cacat. Polandia juga berdalih keputusan yang mempengaruhi bauran energi negara-negara anggota harus diambil dengan persetujuan bulat dari semua negara.

Kendati demikian, oposisi dari kedua negara itu tidak menggagalkan rencana tersebut. Kesepakatan dengan dukungan dari mayoritas 15 negara itu dinilai sah dan akan diperkuat untuk menjadi undang-undang. Komisi Eropa juga disebutkan tengah menilai kemungkinan untuk menerapkan batas harga gas, tanpa rincian lebih jauh.
(fai)
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1243 seconds (10.55#12.26)