Jokowi dan Kementerian ESDM Dinilai Belum Kompak Soal Pembentukan BLU Batu Bara, Kok Bisa?

Hendra menilai saat ini pemerintah sedang mencari solusi yang baik dari segi regulasi. Dia juga yakin pemerintah paham soal skema perhitungan penentuan harga, termasuk royalti dan pajak pertambahan nilai (PPN) yang akan dikenakan.

Adapun, Hendra menyarankan sebaiknya ada konsultasi ke publik khususnya pengusaha sebelum kebijakan tarif rampung dirembuk.

Menurut dia, jumlah perusahaan batu bara kini ratusan hingga ribuan dan memiliki karakteristik masing-masing. Karena itu, pemerntah perlu mengkaji skema yang akan diterapkan untuk BLU.

“Sekarang tunggu pemerintah saja, tapi sebaiknya sebelum difinalkan seharusnya ada komunikasi dengan pengusaha. Jadi pada saat diterapkan perusahaan juga sudah siap,” tandasnya.