Agar Tak Jadi Mudharat, Menaker Sebut Bonus Demografi Butuh Kepala Daerah Visioner

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa sejak reformasi yang berbuah otonomi daerah, peran kepala daerah sangatlah strategis dalam pembangunan nasional. Tanpa peran kepala daerah , pembangunan nasional akan berjalan lambat.



"Pemerintah pusat bukanlah satu-satunya aktor pembangunan nasional, tapi di situ ada peran kepala daerah," kata Ida dalam acara Malam Inaugurasi Indonesia Visionary Leader 2022, Senin (5/9/2022).

Menurutnya peran kepala daerah diperkuat dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menambah peran strategis kepala daerah mulai dari bupati dan wali kota.

"Peran sangat strategis itu saya kira harus didukung oleh seorang kepala daerah yang memiliki visi ke depan," jelasnya.
Dia menerangkan bahwa tantangan negara ke depan sangatlah tidak mudah, sebab menghadapi berbagai ancaman mulai dari kondisi ekonomi global sampai dengan krisis energi.

"Ancaman kerawanan energi kerawanan kemiskinan yang mungkin akan sangat luas merebak ke seluruh dunia, maka visi kepala daerah dalam hal ini bupati wali kota sangat dibutuhkan," ujarnya.

Selain itu, menurutnya Indonesia berpeluang besar mendapatkan bonus demografi hingga tahun 2030, sehingga perlu ada pemimpin yang bisa mengelola bonus tersebut.



"Kalau tidak dikelola dengan seorang pemimpin kepala daerah yang visioner saya kira bonus ini bukan lagi menjadi bonus, malah menjadi mudharat," tandasnya.