Hong Kong Dukung Rusia? Kapal Pesiar Mewah yang Terkena Sanksi Barat Dilepas

Rabu, 12 Oktober 2022 - 10:29 WIB
loading...
Hong Kong Dukung Rusia? Kapal Pesiar Mewah yang Terkena Sanksi Barat Dilepas
Kapal pesiar super mewah milik miliarder Rusia bebas keluar masuk pelabuhan, Hong Kong menegaskan tidak takut dengan sanksi Barat. Foto/Dok
A A A
HONG KONG - Kapal pesiar super mewah atau superyacht milik oligarki Rusia yang berada di bawah sanksi Barat, bebas keluar masuk pelabuhan Hong Kong. Ditekankan bahwa Hong Kong menolak merebut superyacht Rusia yang terkena sanksi di pelabuhan.

Baca Juga: Dikawal, Kapal Pesiar Super Mewah Milik Putin Bergerak dengan Nama Baru

Kepala eksekutif, John Lee mengatakan, Hong Kong akan bertanggung jawab atas sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tetapi bukan sanksi 'sepihak' yang diberlakukan oleh 'yurisdiksi individu'.

Kapal senilai USD521 juta milik Alexei Mordashov, sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin dan salah satu orang terkaya di Rusia diketahui telah tiba di Hong Kong pekan lalu setelah berlayar dari Moskow.

Tapi Mordashov diyakini tidak berada di sana. Miliarder itu dijatuhi sanksi oleh AS (Amerika Serikat), Inggris, dan UE (Uni Eropa) setelah Rusia menginvasi Ukraina awal tahun ini. Pemerintah Hong Kong menegaskan, tidak terikat oleh sanksi itu.

Baca Juga: Setelah Kapal Pesiar Mewah, Kini Jet Pribadi Miliarder Rusia Jadi Target Perburuan

Selama hampir seminggu sampai dengan saat ini, superyacht Nord menjadi pemandangan yang mencolok di Pelabuhan Victoria saat bendera Rusia berkibar di tiangnya.

"Kami akan mematuhi sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu adalah sistem kami, itu adalah supremasi hukum kami," kata Lee, yang telah diberi sanksi oleh AS atas perannya dalam menerapkan undang-undang keamanan nasional Hong Kong yang represif.

AS, UE, dan Inggris telah menjatuhkan sanksi kepada ratusan orang Rusia dan bisnis mereka. China, bagaimanapun tetap menjadi sekutu Rusia dan sejauh ini tidak mengutuk keputusan Moskow untuk menyerang Ukraina.

"Reputasi Hong Kong sebagai pusat keuangan bergantung pada kepatuhan terhadap hukum dan standar internasional," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1838 seconds (11.210#12.26)