Gangguan Ginjal Akut Misterius Makin Masif, YLKI: Semua Harus Bertanggung Jawab
loading...
Kasus gagal ginjal pada anak yang terus bertambah, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak usut tuntas kasus tersebut dari dari hulu hingga hilir. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kasus gagal ginjal pada anak yang terus bertambah, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengatakan, pemerintah perlu mengusut tuntas kasus tersebut dari dari hulu hingga hilir. Baik dari pasokan bahan baku obat, proses produksi, hingga ke pemasarannya.
"Kasus masif ini membuktikan bahwa mekanisme pengawasan (regular inspection) pada aspek pre market control dan post market control yang dilakukan Badan POM tidak efektif," ungkap Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi dalam keterangan pers, Minggu (23/10/3022)
Dia menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu mengevaluasi kinerja Badan POM dalam hal pengawasan dan kebijakannya.
Selain itu, perlu dilakukan pengawasan terhadap produsen dalam proses produksinya, sebab proses pembuatan obat mestinya mengacu pada aspek Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).
"Terjadinya cemaran itu juga membuktikan bahwa quality control di internal manajemen produsen obat tidak dilakukan," katanya.
YLKI juga mendesak adanya investigasi oleh tim independen, dari hulu hingga hilir. Langkah itu agar persoalannya menjadi tuntas dan pihak mana yang harus bertanggung jawab, baik dari sisi perdata, pidana, dan administrasi.
"Pihak regulator, seperti Badan POM dan Kemenkes, dan juga dari sisi operator yakni produsen farmasi; semuanya harus bertanggung jawab," terangnya.
"Kasus masif ini membuktikan bahwa mekanisme pengawasan (regular inspection) pada aspek pre market control dan post market control yang dilakukan Badan POM tidak efektif," ungkap Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi dalam keterangan pers, Minggu (23/10/3022)
Dia menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu mengevaluasi kinerja Badan POM dalam hal pengawasan dan kebijakannya.
Selain itu, perlu dilakukan pengawasan terhadap produsen dalam proses produksinya, sebab proses pembuatan obat mestinya mengacu pada aspek Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).
"Terjadinya cemaran itu juga membuktikan bahwa quality control di internal manajemen produsen obat tidak dilakukan," katanya.
YLKI juga mendesak adanya investigasi oleh tim independen, dari hulu hingga hilir. Langkah itu agar persoalannya menjadi tuntas dan pihak mana yang harus bertanggung jawab, baik dari sisi perdata, pidana, dan administrasi.
"Pihak regulator, seperti Badan POM dan Kemenkes, dan juga dari sisi operator yakni produsen farmasi; semuanya harus bertanggung jawab," terangnya.
(akr)
Lihat Juga :
