Erick Thohir Bandingkan Penerapan EBT di Indonesia dan Jepang, Siapa Juaranya?

Rabu, 26 Oktober 2022 - 12:52 WIB
loading...
Erick Thohir Bandingkan Penerapan EBT di Indonesia dan Jepang, Siapa Juaranya?
Membandingkan, implementasi energi baru dan terbarukan (EBT) antara Indonesia dan Jepang. Menteri Erick Thohir mengatakan, Jepang mati-matian melakukannya. Foto/Dok
A A A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir membandingkan, implementasi energi baru dan terbarukan (EBT) antara Indonesia dan Jepang. Lantaran tidak punya sumber listrik, pemerintah Jepang justru bekerja keras dan mati-matian untuk bisa menerapkan EBT di negaranya.

Baca Juga: Penambahan Subsidi Energi Disetujui DPR, Ini Kata Erick Thohir

Salah satunya dengan menggunakan mobil hybrid. Di mana, mobil dengan sistem penggerak yang memanfaatkan dua sumber energi, yaitu bahan bakar yang diolah mesin pembakaran dalam dan listrik dari baterai diproses motor listrik.

Berbeda dengan Jepang, Indonesia dinilai memiliki solusi untuk menerapkan energi baru dan terbarukan. Erick memandang sumber energi terbarukan dalam negeri sangat potensial. Indonesia memiliki energi panas bumi (geothermal) yang harus dimanfaatkan secara maksimal.

"Kita ada solusi, negara lain kayak Jepang itu enggak punya solusi. Itulah kenapa Jepang tetap mendorong hybrid mobil karena dia dipaksa semuanya pakai listrik, Jepang tidak ada sumber listriknya, makanya dia mati-matian," ungkap Erick Rabu (26/10/2022).

Meskipun Indonesia memiliki sumber daya energi yang mumpuni dan bisa mempercepat penerapan EBT, Erick menilai penting bagi Indonesia memiliki peta jalan atau roadmap-nya.

"Penting sekali kita punya petanya, mapping-nya seperti apa? Transisinya seperti apa? Lalu implementasinya seperti apa?" ucap dia.

Baca Juga: 20% Bahan Baku Masih Impor, Harga Baterai Mobil Listrik jadi Mahal

Peta jalan, lanjut Erick, hanya bisa dibuat ketika semua unsur ikut terlibat. Tidak hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah, akademisi, asosiasi, hingga pihak swasta.

"Yang penting ini catatan juga, di pemerintahan mesti duduk juga, kesepakatan ketika kita ini mengambil kebijakan yang tidak pro market. Ini mohon maaf, contoh ketika kita nge-cut batu baru, bagus, tapi itu bukan bagus untuk implementasi yang lainnya, seperti biomassa, ketika harga biomassa itu tetap dibandingkan dengan harga batu bara karena di cut jadi lebih mahal, akhirnya biomassa tidak terserap," jelasnya.

(akr)
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.2818 seconds (11.97#12.26)