Mendorong Pengadaan Barang dan Jasa Rp1.600 T, Erick Thohir: Belum Pernah dalam Sejarah
Kamis, 01 Desember 2022 - 14:27 WIB
loading...
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, belum pernah dalam sejarah republik Indonesia, pemerintah mendorong pengadaan (barang) untuk pusat dan daerah yang nilainya mencapai Rp1.600 triliun. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, belum pernah dalam sejarah republik Indonesia, pemerintah mendorong pengadaan (barang) untuk pusat dan daerah yang nilainya mencapai Rp1.600 triliun. Menurutnya angka tersebut sangat fantastis dan belum pernah ada sebelumnya.
"Belum pernah dalam sejarah republik ini pemerintah mendorong pengadaan (barang) untuk pusat dan daerah yang nilainya Rp1.600 triliun, itu harus dipastikan terjadi," ungkap Erick dalam sambutannya saat gelaran Pemberian NIB untuk UMKM di Lampung, Kamis (1/12/2022).
Baca Juga: Puji Erick Thohir, Zulhas Sebut Menteri BUMN Terbaik Sepanjang Karir Politik Saya
Dia memastikan, pengadaan barang dan jasa dalam negeri menjadi prioritas utama pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan serapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
"Cukup di situ, tidak, pemerintah sekarang dorong bagaimana pengadaan pemerintah pusat, pemerintah daerah itu harus apa? Produk-produk yang punya hasil dalam neger i," katanya.
Pemerintah, lanjut Erick Thohir, berkomitmen mendorong keberlanjutan usaha UMKM. Lantaran, pertumbuhan makro ekonomi dalam negeri juga disumbangkan dari 65,4 juta pelaku usaha mikro.
Baca Juga: Presiden Jokowi Dorong Penggunaan Produk Dalam Negeri
"Belum pernah dalam sejarah republik ini pemerintah mendorong pengadaan (barang) untuk pusat dan daerah yang nilainya Rp1.600 triliun, itu harus dipastikan terjadi," ungkap Erick dalam sambutannya saat gelaran Pemberian NIB untuk UMKM di Lampung, Kamis (1/12/2022).
Baca Juga: Puji Erick Thohir, Zulhas Sebut Menteri BUMN Terbaik Sepanjang Karir Politik Saya
Dia memastikan, pengadaan barang dan jasa dalam negeri menjadi prioritas utama pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan serapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
"Cukup di situ, tidak, pemerintah sekarang dorong bagaimana pengadaan pemerintah pusat, pemerintah daerah itu harus apa? Produk-produk yang punya hasil dalam neger i," katanya.
Pemerintah, lanjut Erick Thohir, berkomitmen mendorong keberlanjutan usaha UMKM. Lantaran, pertumbuhan makro ekonomi dalam negeri juga disumbangkan dari 65,4 juta pelaku usaha mikro.
Baca Juga: Presiden Jokowi Dorong Penggunaan Produk Dalam Negeri
Lihat Juga :
