Belanja Negara Capai Rp3.090,8 Triliun di 2022, Buat Apa Saja?
Selasa, 03 Januari 2023 - 17:21 WIB
loading...
Realisasi belanja negara pada tahun 2022 lalu mencapai Rp3.090,8 triliun, salah satunya untuk program perlindungan sosial melalui pemberian BLT. Foto/Dok Antara
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membeberkan realisasi belanja negara pada tahun 2022 lalu mencapai Rp3.090,8 triliun. Jumlah tersebut meningkat 10,9% dari realisasi tahun 2021.
Menurut dia, hal itu sejalan dengan strategi kebijakan APBN yang berperan sebagai shock absorber, di mana anggaran belanja tersebut ditujukan untuk melindungi perekonomian dan masyarakat dari dampak risiko ketidakpastian global. Adapun penyerapan belanja negara tersebut mencapai 99,5% dari Peraturan Presiden (Perpres) nomor 98 tahun 2022.
"Kemudian, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.274,5 triliun, setara 98,8% dari Perpres 98/2022, atau meningkat 13,7% dari realisasi tahun 2021," urainya saat konferensi pers Realisasi APBN 2022 di Jakarta, Selasa (3/1/2023).
Jumlah tersebut terdiri dari realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp1.079,3 triliun atau setara 114,1% dari Perpres 98/2022.
Realisasi tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pagu belanja K/L untuk mendukung Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) di bidang kesehatan dan perlindungan sosial.
Menkeu menjelaskan, tambahan belanja di bidang kesehatan utamanya untuk penanganan pasien Covid-19, pembayaran insentif tenaga kesehatan, pengadaan obat-obatan dan vaksin dalam penanganan Covid-19.
"Tambahan belanja di bidang perlindungan sosial utamanya untuk menjaga daya beli dan meringankan beban pengeluaran masyarakat, melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, BLT BBM, dan Bantuan Subsidi Upah, serta untuk penanggulangan bencana alam di beberapa daerah," terang menteri kelahiran Lampung.
Baca juga: Sri Mulyani Klarifikasi Soal Gaji Rp5 Juta Kena Pajak 5%
Adapun realisasi belanja non-K/L mencapai Rp1.195,2 triliun, setara 88,2% dari Perpres 98/2022 atau meningkat 47,6% apabila dibandingkan realisasi tahun 2021.
Jumlah tersebut antara lain terdiri dari pembayaran bunga utang yang mencapai Rp386,3 triliun, setara 95,2% dari Perpres 98/2022, dan subsidi energi dan kompensasi sebesar Rp551,2 triliun yang setara 109,7% dari Perpres 98/2022.
"Angka ini meningkat 192,7% dari realisasi tahun 2021, terutama dipengaruhi oleh lebih tingginya harga ICP dan konsumsi BBM dan listrik yang meningkat," bebernya.
Baca juga: Tarif Listrik Dipastikan Tak Naik di Awal Tahun Ini
Kemudian, realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) tahun 2022 mencapai Rp816,2 triliun yang setara 101,4% dari Perpres 98/2022), meningkat 3,9% dibandingkan realisasi tahun 2021.
"Realisasi anggaran TKD tersebut antara lain dipengaruhi oleh peningkatan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), dan kinerja daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, serta pelaksanaan program BLT Desa," tutup mantan direktur pelaksana Bank Dunia.
Menurut dia, hal itu sejalan dengan strategi kebijakan APBN yang berperan sebagai shock absorber, di mana anggaran belanja tersebut ditujukan untuk melindungi perekonomian dan masyarakat dari dampak risiko ketidakpastian global. Adapun penyerapan belanja negara tersebut mencapai 99,5% dari Peraturan Presiden (Perpres) nomor 98 tahun 2022.
"Kemudian, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.274,5 triliun, setara 98,8% dari Perpres 98/2022, atau meningkat 13,7% dari realisasi tahun 2021," urainya saat konferensi pers Realisasi APBN 2022 di Jakarta, Selasa (3/1/2023).
Jumlah tersebut terdiri dari realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp1.079,3 triliun atau setara 114,1% dari Perpres 98/2022.
Realisasi tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pagu belanja K/L untuk mendukung Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) di bidang kesehatan dan perlindungan sosial.
Menkeu menjelaskan, tambahan belanja di bidang kesehatan utamanya untuk penanganan pasien Covid-19, pembayaran insentif tenaga kesehatan, pengadaan obat-obatan dan vaksin dalam penanganan Covid-19.
"Tambahan belanja di bidang perlindungan sosial utamanya untuk menjaga daya beli dan meringankan beban pengeluaran masyarakat, melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, BLT BBM, dan Bantuan Subsidi Upah, serta untuk penanggulangan bencana alam di beberapa daerah," terang menteri kelahiran Lampung.
Baca juga: Sri Mulyani Klarifikasi Soal Gaji Rp5 Juta Kena Pajak 5%
Adapun realisasi belanja non-K/L mencapai Rp1.195,2 triliun, setara 88,2% dari Perpres 98/2022 atau meningkat 47,6% apabila dibandingkan realisasi tahun 2021.
Jumlah tersebut antara lain terdiri dari pembayaran bunga utang yang mencapai Rp386,3 triliun, setara 95,2% dari Perpres 98/2022, dan subsidi energi dan kompensasi sebesar Rp551,2 triliun yang setara 109,7% dari Perpres 98/2022.
"Angka ini meningkat 192,7% dari realisasi tahun 2021, terutama dipengaruhi oleh lebih tingginya harga ICP dan konsumsi BBM dan listrik yang meningkat," bebernya.
Baca juga: Tarif Listrik Dipastikan Tak Naik di Awal Tahun Ini
Kemudian, realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) tahun 2022 mencapai Rp816,2 triliun yang setara 101,4% dari Perpres 98/2022), meningkat 3,9% dibandingkan realisasi tahun 2021.
"Realisasi anggaran TKD tersebut antara lain dipengaruhi oleh peningkatan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), dan kinerja daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, serta pelaksanaan program BLT Desa," tutup mantan direktur pelaksana Bank Dunia.
(ind)
Lihat Juga :
