alexametrics

Berita Terkait BPJS Ketenagakerjaan

  • Pekerja informal akan dimasukkan BPJS

    Pekerja informal akan dimasukkan BPJS

    Kabar gembira bagi para pekerja sektor informal yang ada di Indonesia. Sebab para pekerja informal seperti nelayan, tukang becak dan tukang ojek juga bisa masuk dalam keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mulai efektif berlaku pada 1 Januari 2014.

  • Jabar diminta siapkan sarana prasarana BPJS kesehatan

    Jabar diminta siapkan sarana prasarana BPJS kesehatan

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) diminta untuk segera menyiapkan sarana dan prasarana jaminan kesehatan seiring akan berlakunya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 1 Januari 2014 mendatang.

  • Keputusan premi BPJS perlu dibahas DPR

    Keputusan premi BPJS perlu dibahas DPR

    Menko Kesra, Agung Laksono mengatakan, premi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program BPJS yang belum ditetapkan. Karena, penetapan premi PBI terlebih dahulu harus dibahas bersama DPR.

  • Ini persiapan Askes menjadi BPJS Kesehatan

    Ini persiapan Askes menjadi BPJS Kesehatan

    Askes akan menyelesaikan sistem prosedur BPJS, menyelesaikan pengalihan peserta, mensosialisaikan BPJS secara efektif dan tepat sasaran, menyelesaikan pengalihan aset, liability, pegawai, serta hak dan kewajiban korporasi.

  • Askes dan Jamsostek siap jadi BPJS Kesehatan

    Askes dan Jamsostek siap jadi BPJS Kesehatan

    PT Asuransi Kesehatan (Askes) dan PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) menyatakan siap bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (BPJS) Kesehatan.

  • Pemerintah jamin nasib pegawai Askes dan Jamsostek

    Pemerintah jamin nasib pegawai Askes dan Jamsostek

    Mengenai hal ini, Direktur Jenderal PHI dan Jamsostek Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ruslan Irianto Simbolon menjamin nasib para pekerja Askes dan jamsostek akan dialihkan menjadi karyawan BPJS.

  • Tarif SJSN direncanakan maksimal Rp27 ribu/bulan

    Tarif SJSN direncanakan maksimal Rp27 ribu/bulan

    Direktorat Jenderal Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengusulkan sebesar Rp27 ribu per bulan, Kemenkes Rp22 ribu per bulan, dan Kemenkeu Rp15.500 per bulan. Tarif SJSN akan berada pada kisaran itu.

  • Askes-Jamsostek rajin konsolidasi menuju BPJS

    Askes-Jamsostek rajin konsolidasi menuju BPJS

    Untuk mempercepat proses peralihan menuju BPJS, dilakukan konsolidasi antara Askes dan Jamsostek dengan Kementerian/Lembaga terkait.

  • Kadin paparkan manfaat sistem jaminan sosial

    Kadin paparkan manfaat sistem jaminan sosial

    Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia Bidang Tenaga Kerja, Frans Go mengatakan, penyelenggaraan jaminan sosial banyak memberikan manfaat kepada negara, pengusaha, pekerja, dan masyarakat.

  • Masih banyak perusahaan tidak ikut Jamsostek

    Masih banyak perusahaan tidak ikut Jamsostek

    Selama ini masih ada perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam Jamsostek meskipun jaminan sosial telah diatur dalam UU dan diwajibkan pada pengusaha. 

  • Pengusaha bersedia bayar sebagian besar tarif SJSN

    Pengusaha bersedia bayar sebagian besar tarif SJSN

    Kita bayar lebih banyak (daripada pekerja) oke lah, kata Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi, ketika dihubungi Sindonews, di Jakarta, Sabtu (26/1/2013).

  • MPBI desak Menkeu tak potong tarif SJSN

    MPBI desak Menkeu tak potong tarif SJSN

    Sudah diputuskan Rp22 ribu oleh Menko Kesra. Apa hak Menkeu memotong jadi Rp15-17 ribu? kata Presidium MPBI Said Iqbal dalam konferensi pers di Kantor MPBI, Jakarta, Senin (21/1/2013).

  • Buruh minta tarif SJSN ditanggung pengusaha

    Buruh minta tarif SJSN ditanggung pengusaha

    Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) meminta pengusaha menanggung tarif Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) para pekerjanya selama lima tahun pertama pelaksanaan SJSN

  • BPJS diusulkan tetap pakai nama Jamsostek

    BPJS diusulkan tetap pakai nama Jamsostek

    Kami mengusulkan nama PT Jamsostek agar tidak hilang begitu saja. Lagipula agar masyarakat tidak bingung karena mereka sudah terbiasa dengan nama Jamsostek, terang Direktur Utama PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero), Elvyn G Masassya.

  • PTKP berpengaruh positif ke iuran BPJS

    PTKP berpengaruh positif ke iuran BPJS

    Serikat Pekerja mengapresisasi Kenaikan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) karena dana yang ada dapat dialihkan untuk membayar iuran jaminan sosial.

Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak