DPD Khawatir Kenaikan Harga Garam Sebabkan Inflasi
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba mengkhawatirkan melonjaknya harga garam di sejumlah daerah akan berimbas pada perekonomian Indonesia. Hal itu disampaikan saat meninjau ke Pasar Bandungan Hilir, Jakarta Pusat.
Pada kesempatan itu, Parlindungan sempat bertanya-tanya kepada penjual dan pembali di Pasar Bendungan Hilir. Para pembeli mengatakan sangat keberatan atas melonjaknya harga garam beberapa hari ini.
"Saya pikir ini bisa menyebabkan inflasi pada perekonomian kita. Saya memahami masalah garam, dimana pemerintah harusserius menyikapinya," ucapnya, Kamis (27/7/2017).
Ia mengatakan memang beberapa hari lalu ada penyetopan impor garam ke Indonesia. Sayangnya, pemerintah tidak membuat pemetaan dampak dari penyetopan garam ini. "Saya pikir pemerintah harus membuat pemetaan dan perencanaan. Kalau di bidang pangan berhasil kenapa di sektor garam justru sebaliknya," jelas Parlindungan.
Senator asal Sumatra Utara itu juga memahami bahwa sektor garam ini banyak berasal dari pulau Jawa, terutama Jawa Timur. Untuk itu, pemerintah harus bisa memikirkan kembali atau mendesign kembali industri garam di Indonesia.
"Karena bagaimana pun garam sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga kebutuhan garam kita cukup besar maka berdampak pada perekonomian kita," jelas dia.
Berdasarkan pantauan di Pasar Bendungan Hilir, kenaikan harga garam mencapai 50%-70%. "Ini baru contoh di Jakarta, bagaimana daerah lain di luar Jakarta? Kami juga berharap pemerintah daerah harus memberikan masukan-masukan kepada pemerintah pusat," tutur Parlindungan.
Selain itu, Ketua Komite II DPD RI ini berharap pemerintah sudah memikirkan kenaikan ini. Ia meminta pemerintah harus turun ke lapangan untuk memonitor langsung harga garam.
Kedepan, lanjut dia, Komite II akan mengadakan rapat koordinasi dengan kementerian terkait soal permasalahan ini. Ini merupakan hal penting, apalagi Indonesia sebentar lagi akan menyambut hari kemerdekan pada 17 Agustus, maka sudah saatnya Indonesia swasembada pangan, termasuk garam.
"Saya kira jika swasembada pangan benar-benar dilakukan. Maka tiga tahun kedepan akan bisa tercapai terutama di sektor garam. Pasalnya Indonesia banyak pantai-pantai yang bisa menghasilkan garam untuk kebutuhan nasional," kata Parlindungan.
Pada kesempatan itu, Parlindungan sempat bertanya-tanya kepada penjual dan pembali di Pasar Bendungan Hilir. Para pembeli mengatakan sangat keberatan atas melonjaknya harga garam beberapa hari ini.
"Saya pikir ini bisa menyebabkan inflasi pada perekonomian kita. Saya memahami masalah garam, dimana pemerintah harusserius menyikapinya," ucapnya, Kamis (27/7/2017).
Ia mengatakan memang beberapa hari lalu ada penyetopan impor garam ke Indonesia. Sayangnya, pemerintah tidak membuat pemetaan dampak dari penyetopan garam ini. "Saya pikir pemerintah harus membuat pemetaan dan perencanaan. Kalau di bidang pangan berhasil kenapa di sektor garam justru sebaliknya," jelas Parlindungan.
Senator asal Sumatra Utara itu juga memahami bahwa sektor garam ini banyak berasal dari pulau Jawa, terutama Jawa Timur. Untuk itu, pemerintah harus bisa memikirkan kembali atau mendesign kembali industri garam di Indonesia.
"Karena bagaimana pun garam sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga kebutuhan garam kita cukup besar maka berdampak pada perekonomian kita," jelas dia.
Berdasarkan pantauan di Pasar Bendungan Hilir, kenaikan harga garam mencapai 50%-70%. "Ini baru contoh di Jakarta, bagaimana daerah lain di luar Jakarta? Kami juga berharap pemerintah daerah harus memberikan masukan-masukan kepada pemerintah pusat," tutur Parlindungan.
Selain itu, Ketua Komite II DPD RI ini berharap pemerintah sudah memikirkan kenaikan ini. Ia meminta pemerintah harus turun ke lapangan untuk memonitor langsung harga garam.
Kedepan, lanjut dia, Komite II akan mengadakan rapat koordinasi dengan kementerian terkait soal permasalahan ini. Ini merupakan hal penting, apalagi Indonesia sebentar lagi akan menyambut hari kemerdekan pada 17 Agustus, maka sudah saatnya Indonesia swasembada pangan, termasuk garam.
"Saya kira jika swasembada pangan benar-benar dilakukan. Maka tiga tahun kedepan akan bisa tercapai terutama di sektor garam. Pasalnya Indonesia banyak pantai-pantai yang bisa menghasilkan garam untuk kebutuhan nasional," kata Parlindungan.
(ven)