Gubernur BI Harus Berjiwa Milenial

JAKARTA - Indonesia membutuhkan gubernur Bank Indonesia (BI) yang memiliki jiwa milenial dan lincah di tengah revolusi digital seperti saat ini.

Gubernur BI yang baru jangan sampai alergi terhadap inovasi untuk mendukung kemajuan ekonomi nasional. Ekonom Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengungkapkan hal tersebut merespons pengajuan nama Perry Warjio sebagai calon tunggal gubernur BI periode 2018-2023 oleh Presiden Joko Widodo ke DPR pada Jumat (23/2).

“Sepanjang 2016-2017 kemarin BI terlihat lebih banyak melakukan suspend fintech dan dianggap belum memberi insentif yang dibutuhkan pelaku usaha fintech. Pertanyaan ini yang harus diajukan DPR saat fit and proper test,” ujar Bhima saat dihubungi kemarin.

Dia mengatakan, kelebihan Perry Warjiyo adalah punya track record yang panjang di bidang kebijakan moneter. Jadi secara kapasitas sebenarnya tidak diragukan lagi. Komunikasi dengan pejabat lain di BI pun tidak butuh penyesuaian lama sehingga setelah terpilih bisa langsung bekerja.

Karena Perry berasal dari kalangan internal BI. Namun Bhima memiliki catatan tersendiri terhadap sosok Perry. Salah satunya adalah Perry dinilai kurang membawa gebrakan baru yang dipersepsikan terlalu hati-hati. “Jadi dikhawatirkan kebijakan BI kedepannya masih status quo atau tidak ada inovasi kebijakan yang signifikan,” jelasnya.

Sementara tahun 2018 era bunga murah sudah berakhir. Berbagai bank sentral mulai dari Fed hingga European Central Bank berniat melakukan pengetatan moneter. Imbasnya suku bunga acuan BI 7 days reporate kemungkinan akan dinaikkan dan ruang bagi BI untuk turunkan bunga bisa dikatakan sempit sekali.

“Nah pertanyaannya apa terobosan gubernur BI selain bermain kebijakan suku bunga acuan?” ungkap dia. Kemudian di tengah perubahan teknologi jasa keuangan, terutama fenomena munculnya fintech , bagaimana cara BI agar bisa mengatur sistem pembayaran agar lebih secure dan efisien? “Jangan sampai alergi terhadap inovasi,” sebutnya.

Senada, anggota Komisi XI DPR Muhammad Nur Purnamasidi mengharapkan sebagai orang dalam, tentunya Perry akan melanjutkan kebijakan-kebijakan BI yang selama ini cukup baik dalam mengelola moneter.

Akan tetapi kinerja Perry Warjiyo masih diragukan untuk dapat membuat terobosan guna memperkuat kebijakan Bank Sentral. “Saya belum terlalu yakin, Perry ini membuat kebijakan yang lebih dinamis ke depan,” kata Purnamasidi.

Sebelumnya Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi mengatakan bahwa surat Presiden soal pengganti Agus Martowardojo yang akan habis masa jabatannya pada Mei mendatang telah dikirimkan ke DPR pada pukul 14.00 WIB, Jumat (23/2) kemarin.

Siapakah Perry Warjiyo? Di BI, dia bukan orang baru. Sebelum ditetapkan sebagai deputi gubernur, lelaki kelahiran Sukoharjo pada 1959 ini menjabat sebagai asisten gubernur untuk perumusan kebijakan moneter, makroprudensial dan inter nasional di BI. Jabatan tersebut diemban setelah menjadi direktur eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia.

Sebelum kembali ke BI pada 2009, Perry Warjiyo menduduki posisi penting selama dua tahun sebagai direktur eksekutif di International Monetary Fund (IMF), mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam South-East Asia Voting Group.

Perry Warjiyo memiliki karier yang panjang dan cemerlang di BI sejak 1984, khususnya di area riset ekonomi dan kebijakan moneter, isu-isu internasional, transformasi organisasi dan strategi kebijakan moneter, pendidikan dan riset kebanksentralan, pengelolaan devisa dan utang luar negeri, serta kepala Biro Gubernur.

Perry Warjiyo juga sebagai dosen pascasarjana di Universitas Indonesia di bidang ekonomi moneter dan ekonomi keuangan internasional. Dia juga tercatat sebagai dosen tamu di sejumlah universitas di Indonesia. Gelar master dan PhD di bidang moneter dan keuangan internasional diperoleh dari Iowa State University, AS, masing-masing pada 1989 dan 1991.

Perry Warjiyo telah menulis dan memublikasikan sejumlah buku, jurnal, dan makalah di bidang ekonomi, moneter, dan isu-isu inter nasional. Perry diangkat sebagai deputi gubernur berdasarkan keputusan Presiden 28/P Tahun 2013 dan secara resmi memulai jabatannya sejak tanggal 15 April 2013 untuk masa jabatan 2013-2018.

Punya Rekam Jejak Baik
Pengamat ekonomi Samuel Asset Manajemen Lana Soelistianingsih tidak meragukan kesiapan Perry Warjiyo menjadi gubernur BI lantaran sudah memiliki rekam jejak yang baik.

Menurut dia, Perry merupakan sosok yang ada di BI sejak krisis 1998 terjadi hingga sekarang. Terlebih peran gubernur BI cukup penting dalam menjaga stabilitas moneter, terutama membuat pasar keuangan di Indonesia agar selalu stabil.

“Pasar keuangan yang stabil itu sangat diperlukan di perekonomian Indonesia. Dan itu sangat wajib, stabilitas sistem keuangan itu wajib karena kalau tidak stabil perekonomian kita pasti goyah,” kata Lana di Padang kemarin.

Dia pun memperkirakan, ke depan jika ekonomi sudah mem baik, Perry akan membuat perbankan agar lebih agresif dalam menyalurkan kredit.

“Pendalaman pasar keuangan lain, kita tidak bisa mengandalkan bank untuk alternatif pembiayaan. Korporasi itu kreatif dalam menciptakan utang karena bank fokus pada sektor sektor yang terkait pada kebijakan sektor pemerintah. Sementara sektor lain yang tak terlalu diminati sektor perbankan itu malah kredit minus,” papar dia.

Menurut Lana, peran gubernur BI juga harus memonitor kebijakan ke depan sehingga dengan demikian, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai gubernur BI, yakni bisa menjaga stabilitas sektor keuangan Indonesia meski misalnya ada potensi gangguan di global. Kedua, memahami kondisi makroprudensial Indonesia. Ketiga, gubernur BI harus bisa menyeimbangkan kebutuhan menjaga stabilitas dengan pertumbuhan ekonomi.

“Karena satu paket, mau stabil atau mau tumbuh? Misalkan kalau kita mau jaga stabilitas pasti ada yang lain yang dikorbankan. Nah bagaimana bisa menyeimbangkan antara stabilitas dengan pertumbuhan. Karena kita butuh juga pertumbuhan ekonomi,” jelas dia.

Keempat, diharapkan BI jadi satu institusi dalam pengambilan kebijakan berbasis riset. Kemampuan Perry dalam mendesain kebijakan yang inovatif ditunggu oleh pelaku pasar dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Direktur Riset Center of Reform on Economy (CORE) Pieter Abdullah Redjalam menilai ada beberapa pertimbangan mengapa presiden mengajukan Perry Warjiyo sebagai calon tunggal.

Pertama, tampaknya Presiden Jokowi sangat paham bahwa untuk menyokong program-program pembangunannya tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan fiskal.

Menurut dia, memacu fiskal dengan menggenjot pajak terbukti ber dampak negatif terhadap ekonomi. Di sisi lain peluang untuk memanfaatkan ruang moneter masih sangat terbuka. Yang diperlukan adalah seorang gubernur BI yang benar-benar paham bagaimana melakukan manuver kebijakan moneter yang pro pertumbuhan tanpa mengorbankan stabilitas. “Sosok itu ada pada Perry Warjiyo,” paparnya.

Pertimbangan yang kedua, untuk bisa mewujudkan peran besar BI mendorong pertumbuhan ekonomi diperlukan kerja sama yang sangat baik antara presiden dan gubernur BI. Artinya harus ada chemistry antara gubernur BI yang dipilih dengan presiden. (Kunthi Fahmar Sandy)