Lindungi Data Nasabah Fintech, OJK Tekankan Perlu UU
Senin, 23 September 2019 - 19:22 WIB
Lindungi Data Nasabah Fintech, OJK Tekankan Perlu UU
A
A
A
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan perlunya Undang-undang (UU) yang mengatur secara khusus penggunaan serta perlindungan data nasabah Financial Technology (Fintech). Pasalnya selama ini diakui Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, bahwa perlindungan data pribadi hanya untuk nasabah perbankan, perpajakan, asuransi, dan pasar modal.
"Hanya di bidang inilah undang-undangnya yang menyebutkan secara detail untuk perlindungan data. Kalau mereka setuju datanya digunakan, maka digunakan. Tapi kadang ada masyarakat tidak sadar pas kasih data dan datanya tersebar," ujar Wimboh dalam acara Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2019).
Lebih lanjut Ia menekankan perlunya perlindungan data konsumen di tengah maraknya perusahaan-perusahaan keuangan berbasis digital. Mengingat salah satu yang selalu menjadi polemik adalah data nasabah fintech yang sering disalahgunakan.
Wimboh Santoso menambahkan, data nasabah seringkali dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan fintech baik yang sudah berizin maupun ilegal. Bahkan data nasabah tersebut seringkali digunakan untuk menekan nasabahnya.
Menurutnya ketidakadaan payung hukum mengenai perlindungan data nasabah fintech ini menjadi akar masalah selama ini. Sehingga jangan heran kika banyak laporan dari masyarakat tentang penyalahgunaan data nasabah yang dilakukan oleh perushaan fintech. "Kalau ada UU soal kepentingan data, maka bisa lindungi masyarakat," jelasnya .
Oleh karenannya Wimboh, berharap landasan hukum perlindungan data nasabah fintech bisa segera tercipta. Perlu ada sinegitas antar pemerintah dan pemangku kepentingan yang terkait sadar akan hal itu mengenai pembentukan aturan perlindungan data nasabah ini. “Jadi ini kita harus terapkan regulasinya," tegasnya.
"Hanya di bidang inilah undang-undangnya yang menyebutkan secara detail untuk perlindungan data. Kalau mereka setuju datanya digunakan, maka digunakan. Tapi kadang ada masyarakat tidak sadar pas kasih data dan datanya tersebar," ujar Wimboh dalam acara Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2019).
Lebih lanjut Ia menekankan perlunya perlindungan data konsumen di tengah maraknya perusahaan-perusahaan keuangan berbasis digital. Mengingat salah satu yang selalu menjadi polemik adalah data nasabah fintech yang sering disalahgunakan.
Wimboh Santoso menambahkan, data nasabah seringkali dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan fintech baik yang sudah berizin maupun ilegal. Bahkan data nasabah tersebut seringkali digunakan untuk menekan nasabahnya.
Menurutnya ketidakadaan payung hukum mengenai perlindungan data nasabah fintech ini menjadi akar masalah selama ini. Sehingga jangan heran kika banyak laporan dari masyarakat tentang penyalahgunaan data nasabah yang dilakukan oleh perushaan fintech. "Kalau ada UU soal kepentingan data, maka bisa lindungi masyarakat," jelasnya .
Oleh karenannya Wimboh, berharap landasan hukum perlindungan data nasabah fintech bisa segera tercipta. Perlu ada sinegitas antar pemerintah dan pemangku kepentingan yang terkait sadar akan hal itu mengenai pembentukan aturan perlindungan data nasabah ini. “Jadi ini kita harus terapkan regulasinya," tegasnya.
(akr)
Lihat Juga :
