alexametrics

Pemerintah Kucurkan Rp405,1 Triliun untuk Atasi Covid-19

loading...
A+ A-
JAKARTA - Pemerintah menyiapkan stimulus senilai Rp405,1 triliun untuk mengatasi dampak wabah virus corona (Covid-19) di Tanah Air. Dana sebesar itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi), kemarin.

“Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun,” kata Jokowi melalui video conference dari Istana Bogor. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk beberapa bidang. Mulai dari bidang kesehatan, bantuan sosial, dan stimulus ekonomi.

“Dari total anggaran tersebut akan dialokasikan Rp75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat. Lalu Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha khususnya terutama UMKM,” paparnya.



Jokowi mengatakan untuk belanja bidang kesehatanakan ada hal-hal yang diprioritaskan. Salah satunya adalah untuk perlindungan tenaga kesehatan terutama pembelian alat pelindung diri (APD). (Baca: Jokowi: Keringan Kredit Bagi Pelaku Informal Berlaku April)

“Pembelian alat-alat kesehatan seperti test kit, reagen, ventilator dan lain-lainnya. Dan up-grade rumah sakit rujukan termasuk wisma atlet. Serta untuk insentif dokter, perawat dan tenaga rumah sakit serta juga santunan kematian tenaga medis serta penanganan permasalah kesehatan lainnya,” jelasnya.

Sementara anggaran perlindungan sosial akan diprioritaskan untuk program keluarga harapan (PKH). Dimana penerima manfaat PKH dinaikan dari sebelumnya 9,2 juta penerima manfaat menjadi 10 juta. “Juga akan di pakai untuk kartu sembako yang dinaikkan dari 15,2 juta orang menjadi 20 juta orang penerima,” papar Jokowi.

Selain itu juga akan dialokasikan untuk kenaikan program prakerja yang dinaikkan anggarannya. Dimana dari sebelumnya Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. “Ini untuk bisa mengcover sekitar 5,6 juta orang yang terkena PHK pekerja informal pelaku usaha mikro dan kecil,” tuturnya.

Anggaran tersebut juga dialokasikan untuk pembebasan listrik selama tiga bulan terhadap 24 juta pelanggan 450 KVA. Lalu juga diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900 KVA. “Termasuk di dalamnya juga untuk dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok yaitu Rp25 triliun,” imbuh Jokowi.

Menurut Jokowi, untuk stimulus ekonomi bagi UMKM dan pelaku usaha akan diprioritaskan untuk beberapa hal. Diantaranya penggratisan PPh21 untuk pekerja sektor industri pengolahan penghasilan maksimal 200 juta. “Lalu untuk pembebasan PPN impor untuk wajib pajak, kemudian impor tujuan ekspor. Terutama untuk industri kecil dan menengah pada 19 sektor tertentu. Dan juga akan dipakai untuk pengurangan tarif PPh sebesar 25% untuk wajib pajak kemudahan impor tujuan ekspor terutama industri kecil menengah pada sektor tertentu,” ujarnya.

Selain itu juga untuk percepatan restitusi PPN bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha. Selain itu juga akan diturunkan tarif PPh badan sebesar 3% yakni dari 25% menjadi 22%. “Serta untuk penundaan pembayaran pokok dan bunga semua scheme KUR yang terdampak Covid-19 selama 6 bulan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR Felly Esterlita Runtuwene meminta pemerintah serius dalam penanganan wabah Covid-19 lewat anggaran yang ada di APBN 2020. Felly mengatakan, penanganan virus ini tidak boleh ada batasan. Dimana minimal Rp250 triliun, atau 10% hingga 15% dari APBN 2020 yang berjumlah Rp2.540 triliun segera di kucurkan untuk daerah-daerah yang tingkat kasus Covid-19 sangat tinggi.

“Jumlah korban meninggal kita sudah lebih dari 100. Padahal kasus positifnya hanya di angka 1.000 lebih. Death rate kita berarti 8,8%. Ini menjadi angka tertinggi di Asia dan nomor dua di dunia,” katanya. Dia mendesak pemerintah untuk menahan anggaran pembangunan infrastruktur ke Covid-19. “Tapi tidak ada jalan lain selain fokus anggaran ke Covid-19. Untuk pembangunan fisik, infrastruktur sebaiknya di-hold dulu. Realokasikan ke Covid-19,” ungkap Felly.

Menurut dia, anggaran sebesar Rp250 triliun tersebut akan digunakan untuk pembangunan dan penambahan infrastruktur laboratorium Covid-19 yang memadai di seluruh provinsi. Khususnya di rumah sakit-rumah sakit rujukan. “Untuk menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia yang sudah mencapai 8%, kita harus punya infrastruktur laboratorium yang memadai dengan alat-alat yang berstandar WHO,” terang Felly. (Baca juga: Luhut: Sri Mulyani dan Anies Sudah Hitung Dana Karantina di DKI)

Menurut dia, belum optimalnya penanganan karena alokasi anggaran yang belum jelas. Oleh karena itu, seiring dengan rencana karantina wilayah yang tengah disiapkan oleh pemerintah, dia mengusulkan anggaran untuk penanganan Covid-19 setidaknya diangka 10% sampai 15% APBN.

“Ini angka minimal. Amerika mengalokasikan Rp32.000 triliun untuk menangani virus ini. Malaysia hampir Rp1.000 triliun. Bahkan Singapura saja terakhir mengalokasikan Rp505 triliun. Ini yang namanya serius menangani,” tuturnya.

Sementara itu, PT PLN (Persero) siap mengimplementasikan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggratiskan pembayaran listrik bagi masyarakat miskin 450 volt ampere (VA) dengan jumlah 24 juta pelanggan dan pem -berian diskon sebesar 50% bagi pelanggan 900 VA dengan jumlah 7 juta pelanggan. Kebijakan tersebut diambil untuk menekan dampak ekonomi akibat pandemi virus corona.

“Kami sangat mendukung kebijakan pemerintah yang disampaikan oleh Presiden Joko Wirodo,” ujar Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini.

Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, efektivitas kartu prakerja yang anggarannya naik 100% dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun butuh kesiapan teknis. Menurut dia, kesiapan tersebut bukan hanya pelatihan online tetapi ketersediaan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) yang layak.

“Belum lagi soal kemana lulusan kartu prakerja diserap. Industri jelas tidak siap dalam kondisi perlambatan ekonomi seperti sekarang. Jangan sampai menimbulkan pengangguran baru nantinya," ujarnya. (Baca juga: Pelaporan SPT Pajak Alami Penurunan Akibat Virus Corona)

Bhima melanjutkan, terkait PKH dan bantuan sembako dinilai belum cukup. Untuk itu, perlu adanya universal basic income dimana jaminan sosial tidak hanya melindungi masyarakat miskin tetapi juga masyarakat yang rentan miskin.

Kepala Center of Investment, Trade, and Industry Indef Andry Satrio Nugroho menambahkan, stimulus bagi sektor industri melalui relaksasi PPh21, PPh22, PPh25 dan pembebasan PPN dalam kurun 6 bulan dinilai masih terbatas.

Dia mengusulkan, stimulus lain yang perlu diberikan adalah pembebasan iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan (dalam kurun 6 bulan). Kemudian Insentif bagi industri yang merubah lini produksinya menjadi pemenuhan kebutuhan medis. (Dita Angga/Rina Anggraeni/Sudarsono/Oktiani Endarwati)
(ysw)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak
Top