Era Baru Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan Katalog Elektronik V6
Jum'at, 03 Januari 2025 - 20:47 WIB
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) mendorong pemerintah daerah (Pemda) mempercepat pelaksanaan PBJ melalui Katalog Elektronik Versi 6 (V6). Upaya ini merupakan langkah strategis guna mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri maupun produk mikro, usaha kecil dan koperasi.
Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan menyampaikan, Katalog Elektronik V6 dirancang terinterkoneksi dengan SIPD RI. “Tidak hanya terintegrasi dengan SIPD RI, Katalog Elektronik V6 juga dilengkapi dengan fitur e-Audit. Fitur ini diciptakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pengawasan dan monitoring secara real time, sekaligus mempercepat proses pengadaan barang/jasa pemerintah,” jelas Maurits.
Senada dengan hal tersebut, Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu RI) mendukung secara penuh digitalisasi PBJ melalui interkoneksi Katalog Elektronik v6 dengan Aplikasi SAKTI yang ada di dalam ekosistem Platform Pembayaran Pemerintah (PPP). Ekosistem pembayaran tersebut mendukung kebijakan Sistem Pembayaran Berbasis Elektronik pemerintah.
SAKTI juga menjamin terbentuknya Laporan Keuangan Satuan Kerja sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses PBJ telah berjalan secara end to end process, terdigitalisasi, dan dapat diakses oleh Satuan Kerja kapanpun dan di manapun.
Selaras dengan komitmen digitalisasi tersebut, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), sebagai mitra pemerintah, turut memberikan dukungan penuh dalam pengembangan platform pengadaan nasional bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
E-Katalog V.6 ini diharapkan dapat menghadirkan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang semakin efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan langkah-langkah ini, Telkom berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi berbasis teknologi yang mendukung kemajuan pengadaan nasional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.
Kemendagri, Kementerian Keuangan, LKPP, dan PT Telkom Indonesia Tbk berharap dengan capaian kinerja PBJ TA 2024 menjadi momentum penting untuk semakin memperkuat sistem pengadaan barang/jasa yang lebih efisien, transparan, berkelanjutan, dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan menyampaikan, Katalog Elektronik V6 dirancang terinterkoneksi dengan SIPD RI. “Tidak hanya terintegrasi dengan SIPD RI, Katalog Elektronik V6 juga dilengkapi dengan fitur e-Audit. Fitur ini diciptakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pengawasan dan monitoring secara real time, sekaligus mempercepat proses pengadaan barang/jasa pemerintah,” jelas Maurits.
Senada dengan hal tersebut, Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu RI) mendukung secara penuh digitalisasi PBJ melalui interkoneksi Katalog Elektronik v6 dengan Aplikasi SAKTI yang ada di dalam ekosistem Platform Pembayaran Pemerintah (PPP). Ekosistem pembayaran tersebut mendukung kebijakan Sistem Pembayaran Berbasis Elektronik pemerintah.
SAKTI juga menjamin terbentuknya Laporan Keuangan Satuan Kerja sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses PBJ telah berjalan secara end to end process, terdigitalisasi, dan dapat diakses oleh Satuan Kerja kapanpun dan di manapun.
Selaras dengan komitmen digitalisasi tersebut, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), sebagai mitra pemerintah, turut memberikan dukungan penuh dalam pengembangan platform pengadaan nasional bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
E-Katalog V.6 ini diharapkan dapat menghadirkan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang semakin efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan langkah-langkah ini, Telkom berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi berbasis teknologi yang mendukung kemajuan pengadaan nasional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.
Kemendagri, Kementerian Keuangan, LKPP, dan PT Telkom Indonesia Tbk berharap dengan capaian kinerja PBJ TA 2024 menjadi momentum penting untuk semakin memperkuat sistem pengadaan barang/jasa yang lebih efisien, transparan, berkelanjutan, dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
(akr)
Lihat Juga :
tulis komentar anda