Ekonom Senior Ini Nilai Penangkapan Inisiator Pasar Muamalah Langkah Salah
Kamis, 04 Februari 2021 - 13:38 WIB
foto/okezone
JAKARTA - Ekonom senior Indef Didik J. Rachbini menilai keputusan penangkapan inisiator Pasar Muamalah di Depok merupakan langkah yang salah dari pemerintah. Menurutnya, aktivitas yang dilakukan di pasar itu yang menggunakan dinar-dirham sebagai alat transaksi merupakan eksperimen sistem barter. ( Baca juga:Jadi Tersangka, Pendiri Pasar Muamalah Zaim Saidi Resmi Ditahan Bareskrim Polri )
Hal itu wajar saja dilakukan karena sistem ekonomi uang kertas dan pasar modal saat ini sudah memiliki banyak distorsi. "Mereka bukan melakukan pidana, apalagi menghancurkan negara. Tidak ada salahnya barter," ujar Didik saat dihubungi MNC Portal Indonesia hari ini (4/2) di Jakarta.
Dia meminta kepada kepolisian agar tidak terhasut oleh pihak-pihak yang tidak jelas agendanya. Kondisi Indonesia sekarang kian mirip dengan suasana negara otoriter karena inisiatif masyarakat sangat dikekang.
"Polisi jangan main tangkap. Tanyakan dulu pada ahli ekonomi atau ulama lainnya. Ini biasa saja, kalau perlu jadikan sebagai bagian dari sistem perdagangan Indonesia," tegasnya.
Lebih lanjut dia juga menjelaskan Pasar Muamalah juga harusnya dirangkul pemerintah yang baru saja meresmikan Bank Syariah Indonesia. Perbedaannya, Bank Syariah Indonesia menggunakan sistem ekonomi uang kertas. ( Baca juga:Masih Minim, Lahan Kawasan Industri Baru Capai 10 Persen )
"Kalau begitu direktur Bank Syariah Indonesia juga harus ditangkap. Sampai Wakil Presiden RI juga harus ditangkap karena dia yang menginisiasi Bank Syariah Indonesia," katanya.
Hal itu wajar saja dilakukan karena sistem ekonomi uang kertas dan pasar modal saat ini sudah memiliki banyak distorsi. "Mereka bukan melakukan pidana, apalagi menghancurkan negara. Tidak ada salahnya barter," ujar Didik saat dihubungi MNC Portal Indonesia hari ini (4/2) di Jakarta.
Dia meminta kepada kepolisian agar tidak terhasut oleh pihak-pihak yang tidak jelas agendanya. Kondisi Indonesia sekarang kian mirip dengan suasana negara otoriter karena inisiatif masyarakat sangat dikekang.
"Polisi jangan main tangkap. Tanyakan dulu pada ahli ekonomi atau ulama lainnya. Ini biasa saja, kalau perlu jadikan sebagai bagian dari sistem perdagangan Indonesia," tegasnya.
Lebih lanjut dia juga menjelaskan Pasar Muamalah juga harusnya dirangkul pemerintah yang baru saja meresmikan Bank Syariah Indonesia. Perbedaannya, Bank Syariah Indonesia menggunakan sistem ekonomi uang kertas. ( Baca juga:Masih Minim, Lahan Kawasan Industri Baru Capai 10 Persen )
"Kalau begitu direktur Bank Syariah Indonesia juga harus ditangkap. Sampai Wakil Presiden RI juga harus ditangkap karena dia yang menginisiasi Bank Syariah Indonesia," katanya.
(uka)
tulis komentar anda