Pemekaran Papua Perlu Kajian Mendalam dan Dilakukan Hati-hati
Senin, 01 Maret 2021 - 18:54 WIB
Data yang disusun menyebut, 26% masyarakat Papua mengatakan pemekaran akan mempercepat pembangunan dan bisa mengejar ketertinggalan. Sekitar 14% percaya pemekaran memperpendek jarak birokrasi dan memperbaiki pelayanan publik.
"Kemudian 12% menilai ini akan meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat, dan sisanya merasa yakin terkait pemerataan pembangunan dan peluang menjadi pemimpin daerah lebih besar," beber dia.
Namun demikian pemekaran Papua perlu kajian mendalam agar tepat sasaran sehingga tidak semata menghabiskan uang negara. Di sampin itu, ada pula sikap kontra pemekaran, di mana 19% masyarakat percaya langkah tersebut lebih menyandang kepentingan politik dan hanya memenuhi nafsu perebutan jabatan sejumlah elit politik.
Bahkan, kata dia, pemekaran juga dianggap tidak seusai adat dan budaya, mengancam Orang Papua Asli (OAP), dan meminggirkan orang Papua. "Pemekaran bukan tidak mungkin adalah bagian dari strategi adu domba yang akan menguras keuangan negara," jelasnya.
Sedangkan, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR ) John Wempi Wetipo menyebut pemekaran bisa berdampak baik. Namun, bila tanpa kontrol hal ini juga bisa menjadi masalah. "Karena itu, saya berharap apapun pemekaran yang dilaksanakan, paling tidak ada payung yang besar untuk mengawal semua proses pembangunan yang terjadi di Papua," ujar John.
Payung besar yang dimaksud, kata dia, adalah perlunya pemerintah pusat membentuk badan otoritas untuk mengkoordinir semua kebijakan yang diterapkan di Papua, termasuk terkait pemekaran.
"Kemudian 12% menilai ini akan meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat, dan sisanya merasa yakin terkait pemerataan pembangunan dan peluang menjadi pemimpin daerah lebih besar," beber dia.
Namun demikian pemekaran Papua perlu kajian mendalam agar tepat sasaran sehingga tidak semata menghabiskan uang negara. Di sampin itu, ada pula sikap kontra pemekaran, di mana 19% masyarakat percaya langkah tersebut lebih menyandang kepentingan politik dan hanya memenuhi nafsu perebutan jabatan sejumlah elit politik.
Bahkan, kata dia, pemekaran juga dianggap tidak seusai adat dan budaya, mengancam Orang Papua Asli (OAP), dan meminggirkan orang Papua. "Pemekaran bukan tidak mungkin adalah bagian dari strategi adu domba yang akan menguras keuangan negara," jelasnya.
Sedangkan, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR ) John Wempi Wetipo menyebut pemekaran bisa berdampak baik. Namun, bila tanpa kontrol hal ini juga bisa menjadi masalah. "Karena itu, saya berharap apapun pemekaran yang dilaksanakan, paling tidak ada payung yang besar untuk mengawal semua proses pembangunan yang terjadi di Papua," ujar John.
Payung besar yang dimaksud, kata dia, adalah perlunya pemerintah pusat membentuk badan otoritas untuk mengkoordinir semua kebijakan yang diterapkan di Papua, termasuk terkait pemekaran.
(nng)
Lihat Juga :
tulis komentar anda