Covid Bikin Tenaga Kerja Kelimpungan, Vaksinasi Harus Cepat dan Masif
Rabu, 14 Juli 2021 - 11:25 WIB
Vaksinasi lansia. Foto/SINDOphoto/Ali Masduki
JAKARTA - Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, Covid-19 membuat banyak tenaga kerja kelimpungan. Tak hanya tenaga kerja di sektor kesehatan seperti dokter dan perawat, sektor lainnya juga limbung.
"Tenaga kerja sekarang sudah kelimpungan. Di rumah sakit, di mana-mana, sekarang tenaga kerja sudah kelimpungan," ujar Erick, dikutip Rabu (14/7/2021).
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menempuh sejumlah langkah, salah satunya mempercepat vaksinasi nasional. Erick juga mencatat, sejumlah kementerian terus mengambil alternatif terbaik untuk mengatasi dampak penyebaran Covid-19.
"Tentu, karena tadi (pandemi), sesuai dengan rakor (rapat koordinasi), dipimpin oleh Pak Menko, di situ ada berbagai pihak termasuk kementerian lain, kita harus mendorong solusi ini," tuturnya.
Di sektor kesehatan, sejumlah rumah sakit mengalami kekurangan tenaga kesehatan (nakes). Sementara, penyebaran varian Covid-19 varian Delta tetap meninggi.
Mantan Bos Inter Milan itu menilai, langkah untuk menahan laju penyebaran virus adalah dengan memasifkan vaksinasi nasional. Saat ini jumlah kematian akibat Covid-19 mencapai 60.000 orang.
Oleh karena itu, imbuhnya, pemerintah mempercepat vaksinasi nasional dengan menggandeng sejumlah pihak, termasuk anggota Holding BUMN Farmasi, PT Kimia Farma Tbk. Kondisi tersebut sekaligus menjadi alasan pemerintah memperluas cakupan vaksinasi gotong royong individu atau mandiri alias berbayar. "Kekurangan nakes, (kasus) harian Delta yang tingkat penularannya cepat, dan tadi banyak yang meninggal, masak kita berdiam diri?" tukasnya.
Tak terbatas pada perusahaan farmasi pelat merah, pemerintah pun berencana menggandeng perusahaan swasta dan asosiasi seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) untuk ambil bagian dalam pelaksanaan vaksinasi nasional.
"Kita kemarin sama Kadin (Kamar Dagang dan Industri), sekarang bisa aja kita bekerja sama dengan Hipmi atau asosiasi industri mebel, kan tadi jaringan klinik Kimia Farma yang punya BUMN banyak. Jadi, bukan berarti sekonyong-konyong kita melakukan ini, percepatan vaksinasi harus dilakukan," tandasnya.
"Tenaga kerja sekarang sudah kelimpungan. Di rumah sakit, di mana-mana, sekarang tenaga kerja sudah kelimpungan," ujar Erick, dikutip Rabu (14/7/2021).
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menempuh sejumlah langkah, salah satunya mempercepat vaksinasi nasional. Erick juga mencatat, sejumlah kementerian terus mengambil alternatif terbaik untuk mengatasi dampak penyebaran Covid-19.
"Tentu, karena tadi (pandemi), sesuai dengan rakor (rapat koordinasi), dipimpin oleh Pak Menko, di situ ada berbagai pihak termasuk kementerian lain, kita harus mendorong solusi ini," tuturnya.
Baca Juga
Di sektor kesehatan, sejumlah rumah sakit mengalami kekurangan tenaga kesehatan (nakes). Sementara, penyebaran varian Covid-19 varian Delta tetap meninggi.
Mantan Bos Inter Milan itu menilai, langkah untuk menahan laju penyebaran virus adalah dengan memasifkan vaksinasi nasional. Saat ini jumlah kematian akibat Covid-19 mencapai 60.000 orang.
Oleh karena itu, imbuhnya, pemerintah mempercepat vaksinasi nasional dengan menggandeng sejumlah pihak, termasuk anggota Holding BUMN Farmasi, PT Kimia Farma Tbk. Kondisi tersebut sekaligus menjadi alasan pemerintah memperluas cakupan vaksinasi gotong royong individu atau mandiri alias berbayar. "Kekurangan nakes, (kasus) harian Delta yang tingkat penularannya cepat, dan tadi banyak yang meninggal, masak kita berdiam diri?" tukasnya.
Tak terbatas pada perusahaan farmasi pelat merah, pemerintah pun berencana menggandeng perusahaan swasta dan asosiasi seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) untuk ambil bagian dalam pelaksanaan vaksinasi nasional.
"Kita kemarin sama Kadin (Kamar Dagang dan Industri), sekarang bisa aja kita bekerja sama dengan Hipmi atau asosiasi industri mebel, kan tadi jaringan klinik Kimia Farma yang punya BUMN banyak. Jadi, bukan berarti sekonyong-konyong kita melakukan ini, percepatan vaksinasi harus dilakukan," tandasnya.
(ind)
tulis komentar anda