PPKM Bersambung hingga 2 Agustus, Pemerintah Diminta Jangan Maju Mundur
Senin, 26 Juli 2021 - 21:24 WIB
Soal PPKM yang diperpanjang hingga 2 Agustus, ekonom mengibaratkan Indonesia seperti orang sakir parah yang membutuhkan bed rest atau istirahat agar kondisi bisa segera pulih kembali. Foto/Dok
JAKARTA - Ekonom Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengungkapkan, ibarat orang sakit ketika sudah dalam kondisi yang parah, maka yang diperlukan adalah bed rest atau istirahat agar kondisi bisa segera pulih kembali. Lantaran itu terang dia, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah benar diperpanjang.
"Maka lockdown atau PPKM atau PSBB ini harus tetap dijalankan sampai kasus Covid-19 melandai," ucap Esther secara virtual di Jakarta, Senin (26/7/2021).
Baginya, kebijakan pembatasan mobilitas merupakan hal yang tepat, terbukti dari melihat pemerintah China menangani pandemi Covid-19 ketika pertama kali ditemukan di wilayah Wuhan pada akhir 2019 lalu.
“Waktu itu pemerintah China segera menerapkan lockdown total kawasan Wuhan, di mana transportasi umum maupun pribadi di larang untuk beroperasi. Ditambah serta masyarakatnya pun diwajibkan menggunakan masker,” terang dia.
Esther mengungkapkan, dalam hal ini yang menjadi risiko adalah ekonomi negara. Sama halnya dengan China dimana ekonomi mereka terganggu pada kuartal I tahun 2020 tercatat turun tajam ke -6,85%.
Namun, kondisi tersebut tidak berlangsung lama seiring China mampu mengendalikan penularan virus Covid-19. Dengan begitu dapat dilihat, kini ekonomi Negara Tirai Bambu pulih kembali.
"Sekarang mereka sudah bisa buka masker. Ini adalah contoh pemerintah China yang pada saat awal pandemi sigap lakukan lockdown ketat," kata dia.
Bercermin dari China, menurut Esther, pemerintah tidak perlu maju mundur dalam mengambil kebijakan untuk membatasi mobilitas masyarakat guna menekan tingginya laju penyebaran virus corona.
"Jadi jangan takut pemerintah kalau lakukan lockdown, panglima pandemi ini sektor kesehatan bukan ekonomi," tandasnya.
"Maka lockdown atau PPKM atau PSBB ini harus tetap dijalankan sampai kasus Covid-19 melandai," ucap Esther secara virtual di Jakarta, Senin (26/7/2021).
Baginya, kebijakan pembatasan mobilitas merupakan hal yang tepat, terbukti dari melihat pemerintah China menangani pandemi Covid-19 ketika pertama kali ditemukan di wilayah Wuhan pada akhir 2019 lalu.
“Waktu itu pemerintah China segera menerapkan lockdown total kawasan Wuhan, di mana transportasi umum maupun pribadi di larang untuk beroperasi. Ditambah serta masyarakatnya pun diwajibkan menggunakan masker,” terang dia.
Esther mengungkapkan, dalam hal ini yang menjadi risiko adalah ekonomi negara. Sama halnya dengan China dimana ekonomi mereka terganggu pada kuartal I tahun 2020 tercatat turun tajam ke -6,85%.
Namun, kondisi tersebut tidak berlangsung lama seiring China mampu mengendalikan penularan virus Covid-19. Dengan begitu dapat dilihat, kini ekonomi Negara Tirai Bambu pulih kembali.
"Sekarang mereka sudah bisa buka masker. Ini adalah contoh pemerintah China yang pada saat awal pandemi sigap lakukan lockdown ketat," kata dia.
Bercermin dari China, menurut Esther, pemerintah tidak perlu maju mundur dalam mengambil kebijakan untuk membatasi mobilitas masyarakat guna menekan tingginya laju penyebaran virus corona.
"Jadi jangan takut pemerintah kalau lakukan lockdown, panglima pandemi ini sektor kesehatan bukan ekonomi," tandasnya.
(akr)
tulis komentar anda