Utang Pemerintah Terus Bertambah Disebut Masih Batas Aman, Ekonom Beri Penjelasan
Kamis, 19 Agustus 2021 - 22:23 WIB
Kemudian, realisasi belanja non-K/L pada semester I-2021 mencapai Rp 346,7 triliun, naik 8,9% dari semester I-2020 yang sebesar Rp 318,4 triliun. Kemenkeu menyebutkan, belanja negara digunakan untuk mendukung pengendalian Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
"Realisasi PEN 2021 sampai dengan 13 Agustus 2021 mencapai Rp 320,35 triliun atau 43% dari pagu Rp 744,77 triliun," tegas Febrio N. Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dalam keterangan resminya, Rabu (18/8).
Febrio menjelaskan, pemerintah harus melakukan adjustment pada awal Juli 2021, khususnya saat menghadapi kebijakan PPKM level 4 dan level 3 di banyak daerah, terutama di Jawa dan Bali.
"Kita perkuat pagu untuk kesehatan dan perlindungan sosial (perlinsos)," beber Febrio.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat insentif usaha. Pemanfaatan insentif usaha ini cenderung sangat efektif, banyak sektor usaha menggunakan insentif yang ditawarkan pemerintah.
Menurut Febrio, sampai pertengahan tahun ini, realisasi anggaran insentif usaha sebesar Rp 51,15 triliun atau 81,4% dari pagu. Saat ini, ungkap Febrio, realisasi anggaran bidang kesehatan mencapai Rp 76,64 triliun atau 34,7% dari pagu.
Realisasi sebesar ini menurut Febrio, menunjukkan adanya mix signal, namun di satu sisi ini juga menunjukkan kesiapan APBN untuk mengantisipasi segala ketidakpastian yang masih akan terus terjadi di bidang kesehatan.
Anggaran bidang kesehatan itu, antara lain, untuk diagnostic testing dan tracing, therapeutic untuk biaya perawatan 426,940 pasien, insentif tenaga kesehatan, santunan kematian, pengadaan obat dan APD, pengadaan 81,42 juta dosis vaksin, bantuan iuran JKN untuk 19,15 juta orang, dan insentif perpajakan kesehatan termasuk PPN dan bea masuk vaksin.
Sementara itu, di bidang perlindungan sosial, realisasi anggarannya mencapai Rp 97,18 triliun atau 52,1% dari pagu. Adapun, manfaat dari penggunaan anggaran perlinsos ini, di antaranya, Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kartu sembako untuk 16 juta KPM, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 10 juta KPM.
"Realisasi PEN 2021 sampai dengan 13 Agustus 2021 mencapai Rp 320,35 triliun atau 43% dari pagu Rp 744,77 triliun," tegas Febrio N. Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dalam keterangan resminya, Rabu (18/8).
Febrio menjelaskan, pemerintah harus melakukan adjustment pada awal Juli 2021, khususnya saat menghadapi kebijakan PPKM level 4 dan level 3 di banyak daerah, terutama di Jawa dan Bali.
"Kita perkuat pagu untuk kesehatan dan perlindungan sosial (perlinsos)," beber Febrio.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat insentif usaha. Pemanfaatan insentif usaha ini cenderung sangat efektif, banyak sektor usaha menggunakan insentif yang ditawarkan pemerintah.
Menurut Febrio, sampai pertengahan tahun ini, realisasi anggaran insentif usaha sebesar Rp 51,15 triliun atau 81,4% dari pagu. Saat ini, ungkap Febrio, realisasi anggaran bidang kesehatan mencapai Rp 76,64 triliun atau 34,7% dari pagu.
Realisasi sebesar ini menurut Febrio, menunjukkan adanya mix signal, namun di satu sisi ini juga menunjukkan kesiapan APBN untuk mengantisipasi segala ketidakpastian yang masih akan terus terjadi di bidang kesehatan.
Anggaran bidang kesehatan itu, antara lain, untuk diagnostic testing dan tracing, therapeutic untuk biaya perawatan 426,940 pasien, insentif tenaga kesehatan, santunan kematian, pengadaan obat dan APD, pengadaan 81,42 juta dosis vaksin, bantuan iuran JKN untuk 19,15 juta orang, dan insentif perpajakan kesehatan termasuk PPN dan bea masuk vaksin.
Sementara itu, di bidang perlindungan sosial, realisasi anggarannya mencapai Rp 97,18 triliun atau 52,1% dari pagu. Adapun, manfaat dari penggunaan anggaran perlinsos ini, di antaranya, Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kartu sembako untuk 16 juta KPM, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 10 juta KPM.
Lihat Juga :
tulis komentar anda