Pulihkan Ekonomi Nasional, Program PEN Harus Segera Dilaksanakan
Kamis, 04 Juni 2020 - 09:55 WIB
Foto/Istimewa
JAKARTA - Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diminta segera dilaksanakan untuk menahan laju penurunan pertumbuhan ekonomi lebih dalam lagi. Selain itu, PEN juga harus dipastikan memberikan manfaat bagi para pelaku usaha.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, para menteri dan lembaga lainnya perlu menyiapkan program PEN yang tepat serta dapat dieksekusi dengan cepat. “Tujuannya agar perekonomian Indonesia tidak terkoreksi lebih dalam lagi. Dan kuartal kedua, ketiga, dan keempat kita harus mampu menahan agar laju pertumbuhan ekonomi tidak merosot lebih dalam, tidak sampai minus, dan kita harapkan pelan-pelan bisa rebound," kata Jokowi dalam rapat terbatas via konferensi video di Jakarta, kemarin.
Lebih lanjut Jokowi meminta skema program PEN yang dirancang seperti subsidi bunga untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), penempatan dana bank terdampak restrukturisasi hingga penyertaan modal negara (PMN) modal kerja bisa segara beroperasi. "Saya ingin pastikan ini segera beroperasi di lapangan, segera dilaksanakan di lapangan," ujarnya.
Jokowi menambahkan, PEN harus memberikan manfaat nyata pada pelaku usaha, terutama pada pelaku industri padat karya. Menurutnya, program PEN juga harus mampu mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) sekaligus mempertahankan daya beli para pekerja atau karyawan. (Baca: Dampak Covid-19, Sri Mulyani: Ekonomi Kuartal II Akan Lebih Berat)
"Sektor padat karya harus menjadi perhatian. Karena sektor ini menampung tenaga kerja yang sangat banyak sehingga guncangan sektor ini berdampak pada pekerja dan tentu saja ekonomi keluarganya," jelas Jokowi.
Arahan Presiden Jokowi selanjutnya yakni agar agar konsep berbagi beban (sharing pain) harus menjadi acuan bersama antara Pemerintah, BI, OJK, dan perbankan. Selain itu, pelaku usaha juga harus betul-betul bersedia memikul beban gotong royong secara proprosional.
Jokowi juga mengingatkan seluruh program harus dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel, dan mencegah risiko terjadinya korupsi. Dalam hal ini Presiden meminta Kejaksaan Agung, BPKP, dan LKPP sedari awal dilibatkan untuk melakukan pendampingan.
Terakhir, Jokowi mengakui seluruh program pemulihan ekonomi telah berdampak pada kenaikan belanja negara yang pada akhirnya berimplikasi kepada kenaikan defisit APBN. “Saya tekankan perubahan postur APBN dilakukan hati-hati dan transparan agar APBN 2020 bisa dijaga, dipercaya, dan akuntabel,” paparnya.
Mengenai defisit APBN 2020 ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, akibat pemulihan dampak Covid-19 membuat defisit APBN 2020 melebar. Dia mengungkapkan, defisit APBN 2020 melebar ke level 6,34% atau setara Rp1.039,2 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, para menteri dan lembaga lainnya perlu menyiapkan program PEN yang tepat serta dapat dieksekusi dengan cepat. “Tujuannya agar perekonomian Indonesia tidak terkoreksi lebih dalam lagi. Dan kuartal kedua, ketiga, dan keempat kita harus mampu menahan agar laju pertumbuhan ekonomi tidak merosot lebih dalam, tidak sampai minus, dan kita harapkan pelan-pelan bisa rebound," kata Jokowi dalam rapat terbatas via konferensi video di Jakarta, kemarin.
Lebih lanjut Jokowi meminta skema program PEN yang dirancang seperti subsidi bunga untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), penempatan dana bank terdampak restrukturisasi hingga penyertaan modal negara (PMN) modal kerja bisa segara beroperasi. "Saya ingin pastikan ini segera beroperasi di lapangan, segera dilaksanakan di lapangan," ujarnya.
Jokowi menambahkan, PEN harus memberikan manfaat nyata pada pelaku usaha, terutama pada pelaku industri padat karya. Menurutnya, program PEN juga harus mampu mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) sekaligus mempertahankan daya beli para pekerja atau karyawan. (Baca: Dampak Covid-19, Sri Mulyani: Ekonomi Kuartal II Akan Lebih Berat)
"Sektor padat karya harus menjadi perhatian. Karena sektor ini menampung tenaga kerja yang sangat banyak sehingga guncangan sektor ini berdampak pada pekerja dan tentu saja ekonomi keluarganya," jelas Jokowi.
Arahan Presiden Jokowi selanjutnya yakni agar agar konsep berbagi beban (sharing pain) harus menjadi acuan bersama antara Pemerintah, BI, OJK, dan perbankan. Selain itu, pelaku usaha juga harus betul-betul bersedia memikul beban gotong royong secara proprosional.
Jokowi juga mengingatkan seluruh program harus dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel, dan mencegah risiko terjadinya korupsi. Dalam hal ini Presiden meminta Kejaksaan Agung, BPKP, dan LKPP sedari awal dilibatkan untuk melakukan pendampingan.
Terakhir, Jokowi mengakui seluruh program pemulihan ekonomi telah berdampak pada kenaikan belanja negara yang pada akhirnya berimplikasi kepada kenaikan defisit APBN. “Saya tekankan perubahan postur APBN dilakukan hati-hati dan transparan agar APBN 2020 bisa dijaga, dipercaya, dan akuntabel,” paparnya.
Mengenai defisit APBN 2020 ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, akibat pemulihan dampak Covid-19 membuat defisit APBN 2020 melebar. Dia mengungkapkan, defisit APBN 2020 melebar ke level 6,34% atau setara Rp1.039,2 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB).
tulis komentar anda