Perkuat Literasi Hak Konsumen
Selasa, 15 Maret 2022 - 11:35 WIB
Sudaryanto juga memberikan contoh keluhan pada sektor perdagangan elektronik. Foto-foto produk yang dipajang di lokapasar (platform e-commerce) sering kali tanpa dilengkapi dimensi. Konsumen kerap langsung tertarik dengan foto-foto yang dipajang. Setelah menerima produk ternyata tidak sesuai dengan yang dibayangkan.
Masalah kedua konsumen Indonesia adalah rendahnya literasi terkait perjanjian. Dalam transaksi di perdagangan elektronik dan pinjol, konsumen harus memberikan persetujuan. Sudaryatmo menyatakan rata-rata konsumen tidak membaca syarat dan ketentuan. Mereka biasanya langsung setuju saja. Baru sadar jika isinya tidak adil setelah ada masalah di kemudian hari.
"Rata-rata konsumen dalam posisi sulit karena dia pilihannyatake it or leave itistilahnya. Dalam konteksnya perjanjian semestinya dalam pembuatan syarat dan ketentuan itu ada campur tangan pemerintah supaya penyelenggaraan platform tidak menyalahgunakan atau membentuk perjanjian yang berat sebelah,” tegasnya.
Terakhir, rendahnya literasi mengenai mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah. Sudaryatmo menyebutkan sebuah masalah besar yang dihadapi konsumen di era digital ini, yakni UU Perlindungan Konsumen yang berlaku masih mengatur secara umum dan regulasi-regulasi yang ada dibuat secara sektoral.
Dalam konteks ekonomi digital, menurutnya, harusnya pendekatan regulasinya secara ekosistem atau menyeluruh. ”Di era digital ini perkembangannya begitu cepat yang tidak mungkin diikuti regulasi. Banyak model bisnis yang aturannya enggak bisa mengikuti, kadang-kadang karena aturan enggak bisa mengikuti, pelaku industri digital bikin aturan sendiri,” jelasnya.
Masalah kedua konsumen Indonesia adalah rendahnya literasi terkait perjanjian. Dalam transaksi di perdagangan elektronik dan pinjol, konsumen harus memberikan persetujuan. Sudaryatmo menyatakan rata-rata konsumen tidak membaca syarat dan ketentuan. Mereka biasanya langsung setuju saja. Baru sadar jika isinya tidak adil setelah ada masalah di kemudian hari.
"Rata-rata konsumen dalam posisi sulit karena dia pilihannyatake it or leave itistilahnya. Dalam konteksnya perjanjian semestinya dalam pembuatan syarat dan ketentuan itu ada campur tangan pemerintah supaya penyelenggaraan platform tidak menyalahgunakan atau membentuk perjanjian yang berat sebelah,” tegasnya.
Terakhir, rendahnya literasi mengenai mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah. Sudaryatmo menyebutkan sebuah masalah besar yang dihadapi konsumen di era digital ini, yakni UU Perlindungan Konsumen yang berlaku masih mengatur secara umum dan regulasi-regulasi yang ada dibuat secara sektoral.
Dalam konteks ekonomi digital, menurutnya, harusnya pendekatan regulasinya secara ekosistem atau menyeluruh. ”Di era digital ini perkembangannya begitu cepat yang tidak mungkin diikuti regulasi. Banyak model bisnis yang aturannya enggak bisa mengikuti, kadang-kadang karena aturan enggak bisa mengikuti, pelaku industri digital bikin aturan sendiri,” jelasnya.
(ynt)
tulis komentar anda