Tinggal 28 Hari! Ikuti Pengampunan Pajak atau Kena Denda 200 Persen
Jum'at, 03 Juni 2022 - 06:05 WIB
Adapun denda administrasi sebesar 200% dijatuhkan ketika Ditjen Pajak menemukan harta yang tidak atau belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) hingga batas waktu terakhir PPS. Sanksi 200 persen itu sesuai dengan Pasal 18 ayat 3 UU Tax Amnesty (pengampunan pajak).
Khusus kebijakan I PPS, Ditjen Pajak mengenakan tarif pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan Pasal 4 PP 36/2017, yakni bagi wajib pajak badan sebesar 25%, wajib pajak orang pribadi sebesar 30%, dan wajib pajak tertentu sebesar 12,5%.
"Tahun lalu kami membukukan capaian laporan pajak 105,6%. Kalau tahun ini (pelaporan pajak) di semester pertama sudah hampir 60%," jelasnya.
Sementara itu di kesempatan yang sama, Ketua Umum Pengusaha India Indonesia Bersatu (PIIB) Kash Topan mengapresiasi edukasi dan sosialisasi PPS dari Ditjen Pajak kepada pengusaha. Menurut dia, pengampunan pajak melalui PPS ini bukti keberpihakan pemerintah terhadap wajib pajak, termasuk pengusaha.
"Pemerintah sudah tiga kali kasih pengampunan pajak. Ada sunset policy, tax amnesty, dan sekarang dikasih lagi PPS. Para pengusaha harus bantu untuk nge-blast bahwa PPS ini adalah kesempatan membantu negara," tutur Topan.
Khusus kebijakan I PPS, Ditjen Pajak mengenakan tarif pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan Pasal 4 PP 36/2017, yakni bagi wajib pajak badan sebesar 25%, wajib pajak orang pribadi sebesar 30%, dan wajib pajak tertentu sebesar 12,5%.
"Tahun lalu kami membukukan capaian laporan pajak 105,6%. Kalau tahun ini (pelaporan pajak) di semester pertama sudah hampir 60%," jelasnya.
Sementara itu di kesempatan yang sama, Ketua Umum Pengusaha India Indonesia Bersatu (PIIB) Kash Topan mengapresiasi edukasi dan sosialisasi PPS dari Ditjen Pajak kepada pengusaha. Menurut dia, pengampunan pajak melalui PPS ini bukti keberpihakan pemerintah terhadap wajib pajak, termasuk pengusaha.
"Pemerintah sudah tiga kali kasih pengampunan pajak. Ada sunset policy, tax amnesty, dan sekarang dikasih lagi PPS. Para pengusaha harus bantu untuk nge-blast bahwa PPS ini adalah kesempatan membantu negara," tutur Topan.
Lihat Juga :