Menakar Efek Produksi Emas Dalam Negeri ke Perekonomian Nasional
Kamis, 21 Juli 2022 - 18:20 WIB
Proyek smelter senilai Rp42 triliun itu akan mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun dan memproduksi 600 ribu ton katoda tembaga dan 35 ton emas per tahunnya.
Sementara itu, pengiriman bahan baku dari tambang PT.Freeport ke Smelter Gresik harus diawasi dengan benar. “Yang titik kritis adalah masalah pengawasan. Karena tambang di Papua, Smelter di Jawa Timur, maka pengawasan dalam hal pengiriman, memastikan bahwa tidak ada distorsi,” kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia M. Faisal, Rabu (20/7/2022).
Kemudian, jika pemerintah melarang ekspor barang mentah termasuk emas, ini juga harus diawasi dengan betul, jangan sampai ada kebocoran. Dalam aspek sosial, Faisal mengatakan, keberadaan baik itu tambang maupun smelter harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Dia memberikan contoh smelter di Sulawesi dan Maluku tidak diketahui sumbangsih mereka untuk pendapatan daerah maupun serapan tenaga kerjanya.
“Kalau di Sulawesi dan Maluku, ini sering kali Pemda tidak tahu banyak dengan tata niaga, dan seberapa jauh penerimaan untuk daerah itu tidak kelihatan atau belum jelas. Sebetulnya belum lagi seberapa banyak tenaga kerja yang direkrut yang domestik apalagi lokal. Itu menjadi isu dan masalah. Dan ini menjadi pelajaran untuk tidak terjadi di komoditas hilirisasi di komoditas lain,“ pungkas Faisal.
Sementara itu, pengiriman bahan baku dari tambang PT.Freeport ke Smelter Gresik harus diawasi dengan benar. “Yang titik kritis adalah masalah pengawasan. Karena tambang di Papua, Smelter di Jawa Timur, maka pengawasan dalam hal pengiriman, memastikan bahwa tidak ada distorsi,” kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia M. Faisal, Rabu (20/7/2022).
Kemudian, jika pemerintah melarang ekspor barang mentah termasuk emas, ini juga harus diawasi dengan betul, jangan sampai ada kebocoran. Dalam aspek sosial, Faisal mengatakan, keberadaan baik itu tambang maupun smelter harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Dia memberikan contoh smelter di Sulawesi dan Maluku tidak diketahui sumbangsih mereka untuk pendapatan daerah maupun serapan tenaga kerjanya.
“Kalau di Sulawesi dan Maluku, ini sering kali Pemda tidak tahu banyak dengan tata niaga, dan seberapa jauh penerimaan untuk daerah itu tidak kelihatan atau belum jelas. Sebetulnya belum lagi seberapa banyak tenaga kerja yang direkrut yang domestik apalagi lokal. Itu menjadi isu dan masalah. Dan ini menjadi pelajaran untuk tidak terjadi di komoditas hilirisasi di komoditas lain,“ pungkas Faisal.
(akr)
tulis komentar anda